Document - Moratoire des Nations unies sur l'application de la peine de mort. Assemblée générale des Nations unies, résolution 62/149


Umum

AMNESTY INTERNATIONAL



PENANGGUHAN PEMBERLAKUAN

HUKUMAN MATI



RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 62/149



18 Desember 2007


AI Index: ACT 50/020/2007


Pada tanggal 18 Desember, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyerukan adanya "penangguhan (moratorium) pelaksanaan hukuman mati". Resolusi ini didukung oleh mayoritas suara yakni: 104 setuju, 54 tidak setuju dan 29 tidak memberikan suara.


Berikut ini isi resolusi 62/149, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Amnesty International:

Majelis Umum,

Dipandu oleh tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertera dalam Piagam PBB, Mengingatkan Kembali tentang Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia1, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik2dan Konvensi tentang Hak-hak Anak,3



Juga mengingatkan kembali resolusi-resolusi mengenai masalah hukuman mati yang telah disahkan lebih dari satu dekade lalu oleh Komisi Hak Asasi Manusia dalam semua sesi yang berurutan, yang terakhir menjadi resolusi 2005/59,4 di mana Komisi mengajak negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk menghapuskannya sama sekali, dan sementara itu, untuk melakukan penangguhan terhadap pelaksanaannya,


Mengingatkan lebih jauh tentang hasil penting yang dicapai oleh mantan Komisi Hak Asasi Manusia tentang masalah hukuman mati, dan mempertimbangkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia bisa melanjutkan untuk bekerja mengenai masalah ini,


Mempertimbangkan bahwa pemberlakuan hukuman mati merendahkan martabat manusia, dan yakin bahwa dengan adanya penangguhan terhadap pemberlakuan hukuman mati akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan kemajuan perkembangan hak asasi manusia, bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati memiliki nilai pencegahan, dan bahwa kesalahan atau kegagalan apa pun dalam pengimplementasian hukuman mati tidak dapat diubah dan tidak dapat diperbaiki.


Menyambut keputusan yang diambil oleh negara-negara yang jumlahnya semakin banyak, untuk memberlakukan penangguhan terhadap eksekusi hukuman mati, yang dalam banyak kasus diikuti dengan penghapusan hukuman mati,


1. Menyatakan kekhawatiran yang dalam tentang masih adanya penerapan hukuman mati;


2. Mengajak semua negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk:


(a) Menghormati standar internasional yang memberikan tindakan pengamanan yang menjamin proteksi hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, khususnya standar minimum, seperti dikemukakan dalam lampiran resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 tertanggal 25 Mei 1984;


(b) Memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal sehubungan dengan pemberlakuan hukuman mati dan ketaatan terhadap pengamanan yang menjamin adanya proteksi hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati;


(c) Secara progresif melarang pemberlakuan hukuman mati dan mengurangi jumlah pelanggaran yang bisa menjatuhkan hukuman mati;


(d) Membuat penangguhan pelaksanaannya dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati;


3. Mengajak negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk tidak memberlakukannya kembali;


4. Meminta Sekretaris Jendral untuk melaporkan kepada Majelis Umum pada sesinya yang keenam puluh tiga tentang implementasi resolusi yang sekarang ada;


5. Memutuskan untuk melanjutkan pertimbangan tentang masalah tersebut pada sesinya yang keenam puluh tiga di bawah agenda yang sama.






SEKRETARIAT INTERNASIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC IX 0DW, INGGRIS

1 Resolusi 217 A (III)

2 Lihatlah Resolusi 2200 A (XXI)

3Perserikatan Bangsa-bangsa, Seri traktat, vol. 1577, No. 27531.

4 Lihat Catatan Resmi Dewan Ekonomi dan Sosial, 2005, Suplemen No. 3 dan

kesalahan dan koreksi (E/2005/23 dan Kor.1 dan 2), Bab. II, seksi A.