Document - Timor-Leste: Amnesty International urges Timor-Leste to take immediate measures to provide truth, justice and reparation for past crimes

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

AI Indeks: ASA 57/004/2012

19 Maret 2012

Timor-Leste : Amnesty International mendesak Timor-Leste untuk segera mengambil tindakan dalam menyediakan kebenaran, keadilan dan reparasi atas kejahatan masa lalu.

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) mengadopsi hasil Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) tentang Timor-Leste

Amnesty International mencatat bahwa Timor-Leste menerima sebagian rekomendasi untuk mengimplementasikan rekomendasi Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, CAVR). Namun kami khawatir, dalam praktiknya, hanya sedikit yang tercapai dalam hal ini.

Walaupun dua rancangan undang-undang mengenai pembentukan program reparasi nasional dan “Institut Memori Publik” telah dikirim ke Parlemen Timor-Leste pada bulan Juni 2010, pembahasan kedua undang-undang tersebut menghadapi penundaan secara terus menerus. Pada Februari 2012, Parlemen akhirnya memulai pembahasan kedua rancangan undang-undang; namun pelaksanaan diskusinya kembali ditunda dan tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk pelanjutannya. Dengan menunda pembentukan program reparasi, Timor-Leste terus mengingkari keadilan serta reparasi penuh dan efektif bagi korban kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor-Leste antara 1975 dan 1999. Amnesty International mendesak pemerintah Timor-Leste untuk mengamandemen rancangan undang-undang tersebut agar selaras dengan hukum dan standar internasional, dan segera mengesahkannya tanpa penundaan lebih lanjut.

Amnesty International juga mencatat bahwa Timor-Leste menerima rekomendasi mengenai keadilan bagi pelanggaran masa lalu. Hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang telah dituntut dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Leste pada masa okupasi Indonesia antara 1975 dan 1999. Upaya untuk membawa ke hadapan pengadilan, mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dalam konteks referendum 1999 juga sangat tidak memadai.

Pada bulan Oktober 2011, beberapa hari setelah Timor-Leste menjalani Peninjauan Berkala Universal pertamanya, muncul laporan tentang Valentim Lavio, mantan anggota milisi yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara untuk pembunuhan sebagai kejahatan atas kemanusiaan, telah melarikan diri ke Indonesia. Ia bergabung dengan lebih dari 300 individu yang telah dituduh atau dijatuhi hukuman mengenai kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, yang telah melarikan diri ke Indonesia dan terus menghindari keadilan.

Kegagalan yang terus berlangsung dalam menjamin akuntabilitas atas kejahatan yang terjadi selama kurun waktu 25 tahun antara 1975 dan 1999 memperburuk penderitaan ribuan orang yang tuntutan keadilannya diabaikan oleh pemerintah dan komunitas internasional.

Dalam hal ini, Amnesty International kecewa dengan Peninjauan Berkala Universal Timor-Leste karena gagal mengatasi kekhawatiran yang diangkat dalam ringkasan pemangku kepentingan (stakeholder summary) terkait dengan impunitas kejahatan masa lalu. Kami mendesak komunitas internasional untuk melakukan lebih banyak untuk mengakhiri impunitas dan menyediakan kebenaran, keadilan dan reparasi untuk kejahatan masa lalu tersebut.

Latar Belakang

Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi hasil Peninjauan Berkala Universal Timor-Leste pada 16 Maret pada sesi sidangnya yang ke-19. Sebelum pengadopsian laporan peninjauan, Amnesty International menyampaikan pernyataan diatas secara lisan. Amnesty International juga berkontribusi dengan menyediakan informasi dasar untuk peninjauan tersebut melalui pelaporan tentang Timor-Leste:

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA57/003/2011/en

Dokumen Publik

Sekretariat Internasional, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK www.amnesty.org

****************************************

A/HRC/19/17/Add.1, paragraf 13, merujuk pada rekomendasi 79.27 (Austria), 79.28 (Kanada), 79.29 (Selandia Baru), 79.30 (Inggris) dan 79.31 (Afrika Selatan).

Lihat Amnesty International, Timor-Leste: Parlemen gagal memanfaatkan kesempatan untuk menyediakan keadilan bagi pelanggaran masa lalu (Indeks: ASA 57/001/2011), Februari 2011; dan Timor-Leste: Parlemen harus berhenti mengabaikan hak-hak korban (Indeks: ASA 57/002/2012), Februari 2012.

Amnesty International telah mengidentifikasi tujuh area kunci dari kedua rancangan undang-undang tersebut yang harus diperkuat untuk menjamin keberhasilan upaya mengatasi penderitaan para korban. Lihat Mengingat masa lalu: Rekomendasi untuk secara efektif membentuk “Program Reparasi Nasional dan “Institut Memori Publik” (Indeks: ASA 57/001/2012), Februari 2012.

A/HRC/19/17/Add.1, paragraf 12, merujuk pada rekomendasi 79.23 (Perancis) dan 79.24 (Argentina), 79.25.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE