Document - Indonesia: A briefing on the death penalty


Indonesia


Urusan tentang pidana mati


1. Pengantar

Pada tanggal 5 Agustus 2004, Indonesia telah melakukan eksekusi pidana mati pertamanya setelah absen lebih dari tiga tahun. Ayodhya Prasad Chaubey, seorang warganegara India, terpidana sehubungan dengan perdagangan narkoba pada tahun 1994, dipidana mati oleh regu tembak. Dua orang berkebangsaan Thai, Saelow Prasert (L) dan Namsong Sirilak (P), yang telah dijatuhi pidana mati dalam kasus yang sama, telah dieksekusi pada tanggal 1 Oktober 2004. Delapan orang lainnya, yang semuanya dijatuhi hukuman karena pelanggaran masalah narkoba, berada dalam risiko besar akan dieksekusi, karena permohonan grasi mereka kepada presiden telah ditolak pada bulan Juni dan Juli 2004. Saat ini ada sekitar 54 orang yang terancam hukuman mati di Indonesia, 30 di antaranya sehubungan dengan masalah narkoba.


Amnesty International prihatin bahwa perkembangan terakhir ini mencerminkankemauan yang berwenang untuk menggunakan pidana mati dalam menangani masalah kriminal, khususnya masalah perdagangan narkoba. Amnesty Internasional prihatin akan adanya pernyataan resmi untuk melaksanakan eksekusi pidana mati lebih lanjut dalam waktu dekat. Hal ini mencerminkan adanya kemunduran di bidang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, yang telah jarang menjatuhkan bentuk hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan ini.


Amnesty International juga prihatin akan adanya seruan untuk memperluas jenis masalah kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Saat ini pidana mati dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang berhubungan dengan masalah pembunuhan; kejahatan menentang keamanan negara; pembunuhan Presiden atau Wakil Presiden dan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba. Berlawanan dengan kecenderungan internasional yang ingin menghapuskan atau mengurangi jumlah kasus kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati, dua undang-undang yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan terorisme yang telah diadopsi selama empat tahun terakhir mencantumkan pidana mati atas beberapa kejahatan. Pada tahun-tahun belakangan ini juga telah ada seruan untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku penebangan kayu ilegal dan pelaku korupsi.


Amnesty International menganggap pidana mati sebagai hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan serta menghina, dan merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Organisasi ini menentang eksekusi pidana mati terhadap semua kasus, seberapapun serius bentuk pelanggarannya. Studi-studi ilmiah secara konsisten telah gagal untuk menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pidana mati akan mencegah kejahatan dengan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman lain. Selain itu, di Indonesia, seperti dalam semua sistem peradilan kriminal, penerapan pidana mati membawa risiko gagalnya keadilan, dan hukuman tersebut tidak dapat ditarik kembali. Laporan-laporan tentang adanya beberapa kasus pidana mati, yang telah dijatuhkan melalui pemeriksaan pengadilan yang tidak sesuai dengan standar internasional, juga menambah kekhawatiran. Organisasi ini menyerukan kepada Indonesia agar membentuk sebuah moratorium atas eksekusi pidana mati, serta untuk mengubah semua pidana mati yang ada.


2. Pidana mati di Indonesia

Amnesty International yakin bahwa saat ini sedikitnya ada 54 orang yang berada di bawah ancaman pidana mati di Indonesia. Informasi ini berdasarkan padalaporan media dan informasi dari para pengacara yang menangani kasus-kasus pidana mati. Sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan oleh kantor Jaksa Agung menunjukkan adanya daftar 55 orang yang berada di bawah ancaman pidana mati pada bulan Januari 2003.(1)


Menurut informasi Amnesty International, 30 orang dari mereka yang dijatuhi pidana mati telah terpidana karena pelanggaran masalah narkoba, sementara 19 orang dianggap bersalah karena membunuh. Lima orang sedang menghadapi hukuman mati karena terlibat dalam serangan bom di Bali dan Jakarta. Duapuluh dua orang dari mereka yang menghadapi pidana mati tersebut adalah orang asing, 20 di antaranya telah dijatuhi pidana mati karena masalah narkoba.


Seseorang yang telah dijatuhi pidana mati di pengadilan yang lebih rendah, bisa naik banding ke pengadilan tinggi dan ke Mahkaman Agung. Seseorang hanya boleh mengajukan grasi sekali, kecuali dalam kasus-kasus yang waktunya telah lewat dari dua tahun sejak keputusan grasinya ditolak, di mana dalam hal ini sebuah permohonan baru boleh diajukan lagi.(2)


Seorang tahanan harus diberitahu tentang eksekusinya paling tidak 72 jam sebelumnya. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak. Pada dasawarsa lalu, Indonesia telah jarang melakukan eksekusi pidana mati. Eksekusi terhadap Ayodhya Prasad Chaubey pada tanggal 5 Agustus 2004 merupakan yang pertama dilakukan setelah lebih dari tiga tahun absen. Pada tahun 2001 Gerson Pandie (L) dan Fredik Soru (L) dieksekusi di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, karena membunuh. Sebelum itu, tidak ada eksekusi pidana mati yang dilakukan sejak eksekusi terakhir tahun 1995, di mana ada tiga orang yang dieksekusi, yakni Chan Ting Chong (Steven Chong) (L), Karta Tjahyadi (L) dan Katjong Laranu (L). Chan Ting Chong, seorang warganegara Malaysia, merupakan orang pertama yang diketahui telah dieksekusi karena masalah narkoba di Indonesia. Karta Tjahyadi dan Katjong Laranu sama-sama ditemukan bersalah karena membunuh.


3. Ketentuan-ketentuan pidana mati menurut hukum Indonesia

Sesuai hukum di Indonesia, pidana mati dijatuhkan atas kasus pembunuhan berencana dan sengaja; usaha membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau yang membuat mereka tak berdaya untuk memerintah; pengkhianatan; pembunuhan berencana terhadap kepala negara dari negara sahabat; pembajakan yang menyebabkan kematian; pencurian yang mengakibatkan kematian; menghasilkan, memproses, menyaring, mengubah atau menyediakan narkotika; kejahatan terhadap kemanusiaan; dan "terorisme".(3)


Pada tahun 1998, setelah Presiden Suharto (1966-1998) dipaksa mengundurkan diri, Indonesia memulai program reformasi atas hak-hak politik dan kemanusiaan.(4) Tahun berikutnya, Amnesty International menyambut pencabutan Undang-undang Anti-subversi, sebuah undang-undangyang menghukum mereka yang memprotes walau secara damai kebijakan pemerintah dengan hukuman maksimum berupa hukuman mati, yang secara luas juga digunakan untuk memenjarakan tahanan baik yang hanya menyuarakan pendapatnya maupun tahanan politik, dimana beberapa dari mereka telah dipidana mati.


Proses reformasi hukum di Indonesia sedang berlanjut. Indonesia telah mensahkan sejumlah pakta internasional tentang HAM, dan berkomitmen untuk mensahkan yang lainnya dalam waktu dekat. Dalam proses reformasi ini, Indonesia harus menjamin bahwa hukum tersebut sesuai dengan standar internasional yang menyangkut pidana mati, dimana sedapat mungkin memberikan perlindungan kepada setiap individu yang menghadapi pidana mati.


Amnesty International juga sangat prihatin bahwa dua undang-undang yang baru saja diadopsi, Undang-undang tentang Pengadilan HAM (Undang-undang No. 26/2000) dan Undang-undang Pemberantasan Aksi Kejahatan Terorisme (Undang-undang No. 15/2003), keduanya berisi ketentuan-ketentuan tentang pidana mati. Hal ini berlawanan dengan kecenderungan internasional yang ingin menghapuskan atau membatasi jumlah jenis kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Komisi HAM PBB berkali-kali telah menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk membatasi jumlah jenis kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Resolusi Majelis Umum PBB No. 32/61 menyatakan bahwa "…… tujuan utama dalam hal pidana mati yang harus diikuti adalah pembatasan secara progresif jumlah jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi pidana mati, dan menuju pada keinginan untuk menghapuskan jenis hukuman ini…".(5)


Itu sebabnya Amnesty International menghimbau pemerintah Indonesia untuk memperbaiki semua pasal-pasal yang relevan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang saat ini sedang direvisi, sehingga tidak lagi terdapat ketentuan untuk pidana mati.


Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM (Undang-undang No. 26/2000) telah dikeluarkan pada bulan November 2000, untuk menghukum orang yang dituduh melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di bawah peraturan ini, kejahatan yang mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati sebagai hukuman maksimum adalah: genosida; pembunuhan; pembinasaan; pengusiran secara paksa atau pemindahan penduduk; hukuman penjara atau perampasan kebebasan fisik dan apartheid. Amnesty International khawatir bahwa beberapa prosedur di bawah undang-undang tersebut tidak memberikan jaminan adanya kebebasan dan tidak memihak dalam proses pengadilan. Sampai saat ini, tidak ada pidana mati yang dilaksanakan di bawah peraturan ini.


Amnesty International menganggap bahwa ketentuan hukuman mati dalam undang-undang tersebut tidak cocok dengan tujuan perundangan, yang dirancang untuk menguatkan kerangka kerja legal dan judisial untuk melindungiHAM, dengan menjatuhkan hukuman terhadap individu yang melakukan pelanggaran HAM. Walaupun ketetapan yang sedang dicoba berdasarkan perundangan ini berada di antara kejahatan yang paling mengerikan, penerapan pidana mati telah mengurangi peran fundamental Pengadilan HAM dalam menjunjung tinggi HAM.


Selain itu, ketentuan pidana mati dalam Undang-undang No. 26/2000 tidak konsisten dengan upaya internasional untuk menunjukkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Undang-undang Roma dari Pengadilan Kejahatan Internasional yang dibentuk untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak memperbolehkan adanya pidana mati. Demikian juga Pengadilan Kejahatan Internasional bagi bekas Yugoslavia dan Rwanda tidak memasukkan pidana mati ke dalam salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan ini.


Undang-undang No. 15/2003 tentang Undang-undang Pemberantasan Kejahatan Terorisme

Undang-undang tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme (Undang-undang No. 15/2003) diadopsi pada bulan April 2003, menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1/2002 yang diterapkan setelah terjadinya pemboman di Bali pada bulan Oktober 2002, di mana 202 orang tewas.

Sebelumnya, Amnesty International telah menunjukkan keprihatinannya bahwa undang-undang "anti terorisme" Indonesia beresiko mengurangi hak asasi manusia.(6) Di samping ketentuannya tentang pidana mati, Amnesty International juga khawatir tentang tidak didefinisikannya istilah "teror" atau "tindakan terorisme" yang dianggap kriminal di bawah undang-undang tersebut. Merupakan prinsip umum bagi undang-undang internasional bahwa pelanggaran kriminal harus didefinisikan secara akurat menurut hukum, sehingga orang tahu apa sebenarnya yang dilarang. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil juga tidak digaransi secara penuh di bawah perundangan ini.


Sebuah undang-undang yang terkait, yakni Undang-undang Pemberantasan Kejahatan Terorisme sehubungan dengan Peledakan Bom di Bali (Undang-undang No. 16/2003), memperbolehkan mereka yang terlibat dalam pemboman di Bali untuk diadili dengan cara berlaku surut. Hal ini berlawanan dengan undang-undang kriminal internasional yang melarang penerapan undang-undang kriminal yang berlaku surut. Tiga orang telah dituntut pidana mati sehubungan dengan pemboman di Bali, dan 30 lainnya telah dituntut hukuman penjara. Pada tanggal 23 Juli 2004, Pengadilan Konstitusional Indonesia memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional, karena telah diterapkan setelah terjadinya pemboman. Para pengacara orang-orang yang dituntut di bawah perundangan ini dilaporkan menyatakan keputusan tersebut telah dijadikan alasan untuk naik banding.


Permintaan baru-baru ini untuk menerapkan pidana mati dalam perundangan lain

Tahun lalu, telah ada permintaan untuk mengajukanpidana mati bagi kejahatan ekonomi, termasuk terhadap pelaku penebangan kayu ilegal dan pelaku korupsi. Pada bulan Juli 2004, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Nabiel Makarim, dilaporkan menyatakan perundangan tersebut sedangdirancang, yang akan memperbolehkan hukuman maksimum berupa pidana mati bagi pelaku penebangan kayu ilegal, dengan mengatakan bahwa "undang-undang yang ada tidak memadai karena hukumannya terlalu ringan. Hukuman berat (mati) adalah untuk mencegah seseorang berpikiran untuk menghabiskan kayu di hutan atau untuk membakar hutan".(7)


Sementara itu, peserta pemilihan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta supaya hukuman mati juga dijatuhkan kepada pelaku korupsi, dan menyatakan bahwa "siapapun yang melakukan suatu kejahatan, apakah mereka koruptor atau pelanggar HAM dalam skalabesar, harus menghadapi (hukuman mati). Tetapi setiap orang harus melalui suatu sistem peradilan yang memiliki kredibilitas".(8)

Komite HAM PBB, yang merupakan komite ahli yang didirikan di bawah ICCPR untuk mengatur pelaksanaan konvensi, dalam Komentar Umumnya No. 6(16) menginterprestasikan konvensi tersebut dengan penuh otoritas, dengan menyatakan bahwa ekspresi tentang "kejahatan yang paling serius" itu harus dibatasi artinya karena pidana mati merupakan suatu "tindakan yang sangat luar biasa". UN HRC menganggap bahwa kejahatan tertentu, termasuk kejahatan ekonomi, tidak memenuhi standar kejahatan serius, oleh sebab itu tidak seharusnya dikenakan pidana mati.


4. Narkoba/obat terlarang dan pidana mati

Di bawah Pasal 59 Undang-undang No. 5/1997 tentang Obat Terlarang Psikotropik dan Pasal 80 sampai 82 Undang-undang No. 22/1997 tentang Narkotika, pidana mati diberikan sebagai hukuman pilihan bagi pelanggaran tertentu sehubungan dengan produksi, persinggahan, impor dan kepemilikan obat terlarang psikotropik dan narkotika.


Saat ini diyakini bahwa paling tidak ada 30 orang yang berada di bawah ancaman pidana mati atas pelanggaran sehubungan dengan obat terlarang. Duapuluh di antara mereka adalah orang asing, di mana enam dari mereka adalah perempuan. Sampai kini sudah ada tiga laki-laki dan satu perempuan yang telah dieksekusi mati karena masalah tersebut. Mereka adalah Ayodhya Prasad Chaubey, Namsong Sirilak dan Saelow Prasert, yang dieksekusi pada tahun 2004, dan Chan Ting Chong (Steven Chong), yang dieksekusi pada tahun 1995. Mereka berempat telah dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-undang Narkotika (Undang-undang No. 9/1976) yang berlaku sebelum adanya peraturan baru yang dikeluarkan pada tahun 1997.


Presiden Megawati Sukarnoputri telah mengambil posisi kuat dalam penggunaan pidana mati bagi pelaku perdagangan narkoba. Pada tahun 2002 dia menyatakan bahwa "Bagi mereka yang mendistribusikan obat terlarang, hukuman seumur hidup dan hukuman penjara lain tidak lagi mencukupi. Tidak ada hukuman yang mencukupi selain pidana mati".(9) Dia juga menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan grasi kepada mereka yang terlibat perdagangan tersebut. Pada bulan Juni 2004, ketika menolak permohonan lima orang pelaku perdagangan obat terlarang, dia menyatakan bahwa "Saya harus menegaskan di sini bahwa adalah merupakan kewajiban saya untuk melindungi anak-anak dan remaja kita dari ancaman pelanggaran dan jual-beli narkoba".(10) Pada bulan September 2004 dia mengatakan bahwa "Karena besarnya bahaya narkoba yang telah mengancam generasi muda kita, saya akan menegakkan pidana mati bagi seluruh kejahatan yang berhubungan dengan narkoba".(11)


Demikian pula, Kapolri Jendral Da’I Bachtiar telah menyatakan bahwa pidana mati akan "digunakan sebagai pencegah"dan "Menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memerangi masalah narkoba".(12)


Perdagangan dan penggunaan narkoba yang haram merupakan masalah di seluruh dunia, dan Amnesty International mengakui bahwa meningkatnya permintaan untuk pidana mati mencerminkan besarnya keinginan untuk melindungi masyarakat dari ancaman obat terlarang ini. Namun demikian, tidak ada bukti yang meyakinkan, yang menunjukkan bahwa pidana mati lebih efektif bagi para calon pedagang dan pensuplai obat terlarang dibanding hukuman-hukuman lainnya.


Walaupun berbagai lembaga PBB telah membuat pernyataan sehubungan dengan perdagangan narkoba, PBB tidak pernah mengesahkan penggunaan pidana mati untuk menekan masalah perdagangan dan penggunaan narkoba. Memang betul bahwa hal sebaliknya benar. Pelapor Khusus PBB terhadap eksekusi yang ekstrajudisial, cepat atau semena-mena telah mendesak agar"pidana mati harus dihapuskan bagi kejahatan seperti kejahatan ekonomi dan pelanggaran sehubungan dengan obat terlarang".(13)


5.Kurangnya efek pencegah

Amnesty International mengakui perlu adanya tindakan efektif untuk memerangi kejahatan, termasuk kejahatan sehubungan dengan masalah narkoba dan kejahatan ekonomi. Namun organisasi tersebut menganggap bahwa secara kualitatif pidana mati berbeda dari bentuk hukuman lain, seperti hukuman penjara, karena pidana mati tidak bisa dibatalkan. Itu merupakan hukuman yang kejam, tidak berperi kemanusiaan dan merendahkan, serta merupakan pelanggaran hak fundamental untuk hidup.


Pendukung pidana mati, termasuk Indonesia, telah sering berargumentasi bahwa pengenaan pidana mati diperlukan untuk menghambat orang lain melakukan kejahatan yang sama. Namun studi di berbagai negara – termasuk negara-negara yang berjuang memerangi kejahatan sadis – telah gagal untuk membuktikan bahwa tindakan pidana mati merupakan pencegah yang lebih efektif terhadap kejahatan dibandingkan dengan bentuk-bentuk hukuman lain. Penemuan survei terbaru tentang hubungan antara pidana mati dan tingkat pembunuhan, yang dilakukan PBB pada tahun 1998 dan diperbaharui pada tahun 2002, menyimpulkan bahwa "… harus berhati-hati untuk menerima hipotesis yang menyatakan bahwa pidana mati akan menghalangi pembunuhan mencapai tingkat marjinal lebih tinggi dibandingkan ancaman dan aplikasi hukuman penjara seumur hidup yang dianggap lebih lunak".(14)


6. Pemeriksaan pengadilan yang tidak adil

Di Indonesia, seperti dalam semua sistem peradilan kejahatan, penerapan pidana mati bisa membuat kegagalan peradilan yang tidak mungkin diperbaiki. Kekhawatiran ini ditambah dengan masalah di dalam sistem peradilan Indonesia yang telah dikenal luas. Ada bukti bahwa peradilan dalam beberapa kasus yang dikenai pidana mati, gagal untuk menegakkan standar internasional. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan ke Amnesty International adalah:


  1. Kurangnya akses ke pengacara: Beberapa orang yang telah dijatuhi pidana mati telah ditolak aksesnya untuk mendapatkan pembela pada tingkat pra-peradilan, menolak mereka atas hak untuk mempersiapkan pembelaan, dalam konflik KUHP dan standar internasional untuk mendapatkan pemeriksaan pengadilan yang adil. Juga ada kekhawatiran bahwa dalam beberapa kasus, mereka yang telah ditolak permohonan grasinya, telah ditolak aksesnya untuk bertemu pembela menjelang eksekusi mereka. Dalam hal orang asing, di mana akses ke anggota keluarga tidak dimungkinkan, hal ini berarti telah meniadakan akses mereka ke dunia luar.

  2. Kurangnya akses ke penerjemah: Dalam beberapa kasus, ada laporan-laporan tentang orang-orang asing yang tidak didampingi penerjemah, baik selama interogasi awal maupun pada saat diadili. Hal ini telah menghalangi mereka untuk mendapatkan hak mengerti secara penuh tentang tuntutan terhadap mereka, supaya bisa mempersiapkan pembelaan dengan cukup. Komite HAM PBB telah menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan penerjemah merupakan "kepentingan dasar dalam kasus-kasus di mana ketidaktahuan tentang bahasa yang digunakan oleh suatu pengadilan atau kesulitan untuk mengerti bisa merupakan hambatan utama terhadap hak untuk membela".(15) Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga menjamin hak seorang tersangka "untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara bebas bila dia tidak bisa mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan".(16)

  3. Siksaan: Siksaan dan penganiayaan diyakini telah dipraktekkan secara luas di Indonesia. Amnesty International telah menerima informasi tentang kasus-kasus, baik kasus tersangka politik maupun kriminal yang menjadi sasaran penyiksaan. Termasuk di sini adalah kasus-kasus di mana tuntutannya bisa berupa pidana mati. Dalam sebuah kasus, di mana ada seseorang yang dijatuhi pidana mati, orang tersebut telah disiksa untuk mendapatkan pengakuan.(17) Ini bertentangan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara yang mengakui Konvensi melawan Penyiksaan dan Hukuman lain yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Perlakuan serta Hukuman yang Merendahkan, yang disahkan pada tahun 1998.


Laporan Khusus tentang eksekusi yang ekstrajudisial, cepat dan semena-mena, yang dinyatakan pada tahun 2001 oleh Komisi HAM PBB, bahwa

Dalam semua keadaan, pidana mati harus dianggap sebagai pengecualian ekstrim terhadap hak hidup secara fundamental, dan hukuman semacam itu harus dijalankan dalam sikap yang sebisa mungkin restriktif. Hukuman tersebut juga tidak bisa diubah, bahwa semua restriksi dan standar pengadilan yang adil yang bersinggungan dengan pidana mati yang tertera dalam instrumen HAM internasional sangat dihormati dalam pelaksanaannya, sehubungan dengan pelanggaran hukum yang bisa dikenai pidana mati.(18)


Dan lagi, dalam resolusi tahun 1989/64, yang diadopsi pada tanggal 24 Mei 1989, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB merekomendasikan bahwa negara anggota PBB memperkuat hak mereka yang menghadapi pidana mati dengan "memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang menghadapi tuntutan pidana mati dengan diberi waktu dan fasilitas untuk mempersiapkan pembelaan mereka, termasuk mendapatkan nasihat dari pengacara yang mencukupi, di atas dan di luar perlindungan yang diberikan dalam kasus-kasus non-kapital".


Kasus-kasus berikut ini menggambarkan peradilan terhadap mereka yang menghadapi tuntutan pidana mati di Indonesia, yang tidak selalu sesuai dengan standar internasional dalam mendapatkan proses peradilan yang adil.


Ayodhya Prasad Chaubey, Saelow Prasert dan Namsong Sirilak

Saelow Prasert (L) dan Namsong Sirilak (P) ditangkap di Bandara Polonia, Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 21 Februari 1994, setelah petugas bea cukai menemukan 12,19 kg heroin dalam bagasi mereka. Kedua orang berkewarganegaraan Thai tersebut mengatakan bahwa tas-tas tersebut milik Ayodya Prasad Chaubey, seorang warganegara India. Tiga hari kemudian dia juga ditangkap di sebuah hotel di Medan.


Mereka bertiga dituduh memperdagangkan obat terlarang dan diadili. Amnesty International telah menyatakan kekhawatirannya bahwa peradilan mereka mungkin tidak sesuai dengan standar internasional. Menurut para pengacara mereka, ketiga orang tersebut tidak memiliki akses pada perwakilan hukum selama investigasi polisi atau sebelum mereka diadili. Mereka hanya diberi akses pada perwakilan hukum ketika pengadilan dimulai, dan hak mereka untuk mendapatkan hak pelayanan hukum selama diinterogasi serta persiapan mereka untuk membela secara cukup tidak diberikan.


Di samping itu, ketiganya, yang pada saat itu tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, di mana bahasa ini digunakan dalam keseluruhan proses, pada saat diinterogasi tidak didampingi penerjemah. Dilaporkan bahwa Ayodhya Prasad Chaubey telah mengajukan keberatan resmi terhadap laporan investigasi, dengan alasan bahwa dia tidak tahu isinya, tetapi diberitahu bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah informasinya belakangan. Namun, laporan investigasi tersebut belakangan diserahkan tanpa catatan tentang keberatan Ayodhya Prasad Chaubey tersebut. Seorang penerjemah disediakan selama proses pengadilan. Namun menurut laporan media, kualitas penerjemah di pengadilan jelek, dan Namsong Sirilak tidak bisa mengerti apa yang dikatakan penerjemah tersebut.


Ketidakberesan prosedural dalam proses pengadilan Ayodhya Prasad Chaubey, Saelow Prasert dan Namsong Sirilak dilaporkan meningkat selama mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi Sumatra Utara dan Mahkaman Agung. Di samping pelanggaran prosedur tersebut, tuntutan pidana mati bagi mereka telah dijatuhkan. Presiden Megawati Sukarnoputri menolak permohonan grasi Ayodhya Prasad Chaubey pada bulan Februari 2003. Pada bulan Juni 2004, Mahkamah Agung menolak permohonannya untuk peninjauan kembali kasusnya. Pada tanggal 8 Juli 2004, Presiden Megawati juga menolak grasi bagi Saelow Prasert dan Namsong Sirilak.


Ayodhya Prasad Chaubey dieksekusi mati pada tanggal 5 Agustus 2004. Seminggu sebelum eksekusinya, para pengacaranya tidak diperbolehkan menemuinya, tetapi diberitahu oleh petugas penjara bahwa dia sedang stress. Para pengacara tersebut melayangkan surat protes kepada Pengadilan Tinggi Sumatra dan kepada Presiden. Setelah beberapa upaya dilakukan untuk mendapatkan akses, pada tanggal 4 Agustus 2004 mereka diberitahu melalui sebuah surat dari kantor Kejaksaan Umum Medan, bahwa saat eksekusinya sudah dekat. Namun surat tersebut tidak menyebutkan tanggal pasti dari eksekusi. Pada tanggal 5 Agustus 2004 sekitar pukul 2.30 pagi, Ayodhya Prasad Chaubey dibawa ke lapangan di luar kota Medan, dan dieksekusi oleh regu tembak. Para pengacaranya hanya mengetahui tentang eksekusi tersebut setelah selesai kejadian. Upaya para pengacara untuk mengontak keluarganya di India sebelum eksekusi tidak berhasil, dan harapan terpidana untuk bertemu atau berbicara dengan keluarganya sebelum eksekusinya tidak dikabulkan. Penolakan akses untuk bertemu para pengacara sebelum eksekusinya merupakan hal yang lebih signifikan, karena hanya dengan cara tersebutlah dia bisa melakukan kontak dengan dunia luar.


Saelow Prasert dan Namsong Sirilak dieksekusi mati di depan regu tembak pada tanggal 1 Oktober 2004. Sebelum eksekusinya, Namsong Sirilak dilaporkan telah diperbolehkan berbicara melalui telpon dengan anaknya yang berumur 12 tahun di Thailand. Dilaporkan bahwa dia minta supaya foto-fotonya, dua set pakaiannya, kalung dan buku hariannya dikirimkan ke anaknya. Harapan terakhir Saelow Praserts antara lain adalah supaya dia bisa merupakan orang terakhir yang dieksekusi mati di Indonesia. Dilaporkan bahwa dia juga meminta supaya pakaiannya diberikan kepada teman-teman sesama tahanan di Penjara Tanjung Gusta.


Baik Namsong Sirilak maupun Saelow Prasert menyangkal bahwa mereka membawa heroin. Menurut laporan media, mereka yakin bahwa mereka membawa contoh-contoh pakaian untuk diberikan kepada seorang pengusaha di Medan. Namsong Sirilak adalah seorang tukang jahit perempuan sejak dia berumur 13 tahun, tinggal bersama suami dan anaknya yang berumur dua tahun di sebuah perkampungan miskin di Bangkok. Saelow Prasert, seorang mekanik mobil, tinggal di daerah yang sama.


Saka bin Juma

Saka bin Juma,seorang buruh tani buta huruf, dan bapak dari enam orang anak, mendapatkan pidana mati karena dituduh melakukan pembunuhan berencana atas satu keluarga yang terdiri dari tiga orang pada bulan November 1994.


Setelah ditangkap dia dibawa ke Polsek Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dan menurut dugaan dia telah disiksa, termasuk dipukuli. Pada suatu ketika dia dilaporkan telah direndam di air selama kurang lebih dua jam. Dia menjelaskan tentang perlakuan kepadanya di sebuah koran Indonesia:

"[Di kantor polisi] mereka memukuli saya dengan tongkat dan cambuk supaya saya mengaku. Mereka juga membakar kaki saya dengan korek api. Saya masih ada bekasnya. Akhirnya setelah sepuluh hari, saya tidak tahan lagi dan saya mengatakan saja kepada mereka bahwa saya telah melakukannya. Saya sangat kesakitan dan saya tahu seharusnya saya tidak mengaku, tetapi tidak ada alternatif lain waktu itu. Saya sudah akan mati waktu itu, dan toh akhirnya saya juga akan dieksekusi. Seharusnya waktu itu saya biarkan polisi menyiksa saya sampai mati. Saya tidak memiliki pembela di pengadilan karena saya tidak punya uang, dan saya toh tidak mengerti hal-hal seperti itu".(19)


Saka bin Juma tidak memiliki akses perwakilan hukum selama diinvestigasi oleh polisi sebelum diadili. Dia baru diberi perwakilan hukum ketika pengadilan mulai, dan tidak menerima hak untuk mendapatkan nasihat hukum selama interogasi supaya bisa mempersiapkan pembelaannya. Dia dijatuhi pidana mati di Pengadilan Distrik Tembilahan, Riau, pada tanggal 17 Mei 1995. Diyakini bahwa dia tidak naik banding atas tuntutan terhadapnya, dan ada kekhawatiran bahwa hal itu terjadi karena dia mungkin tidak mengerti haknya. Saka bin Juma telah menyatakan bahwa dia tidak bersalah melakukan pembunuhan, dan bahwa pengakuannya terjadi karena dia disiksa.(20)


Kasus-kasus di masa lalu

Sebelum eksekusi pidana mati dilakukan terhadap Ayodhya Prasad Chaubey, satu-satunya orang yang pernah dieksekusi karena perdagangan narkoba di Indonesia adalah Chan Ting Chong (Steven Chong), seorang pengusaha Malaysia yang telah ditemukan bersalah karena menyelundupkan 420 gram heroin ke Indonesia.


Pada bulan Juni 1985, Maniam Manusami, seorang warganegara Malaysia, ditangkap karena membawa heroin. Dia mengakui telah menyelundupkannya ke Indonesia, tetapi dia mengatakan bahwa dia telah dibayar oleh Chan Ting Chong yang menginap satu kamar dengan dia di sebuah hotel. Chan Ting Chong menyangkal keterlibatannya, namun dijatuhi pidana mati; Maniam Manusami dijatuhi hukuman seumur hidup. Tuntutan hukuman kepada Chan Ting Chong diberikan oleh Pengadilan Tinggi pada bulan April 1986. Pada bulan Agustus 1986 dilaporkan bahwa Maniam Manusami telah menulis surat kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa dia telah bersalah karena telah melibatkan Chan Ting Chong yang secara kebetulan bertemu dia saat tiba di bandara udara beberapa hari sebelum mereka ditahan, dan yang tidak tahu apa-apa tentang obat terlarang. Walaupun ada pernyataan baru ini, tuntutan pidana mati bagi Chan Ting Chong tetap dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1990, dan permohonannya untuk mendapatkan grasi ditolak pada tahun 1991. Dia dieksekusi pada tanggal 13 Januari 1995.


Satu lagi kasus di mana Amnesty International prihatin adalah tentang Khong Thavorn, seorang pelaut Thai yang dituntut pidana mati karena perdagangan narkoba pada tahun 1988. Dia ditangkap pada bulan Agustus 1987 di Samarinda, Kalimantan Timur, setelah petugas bea-cukai Indonesia melakukan inspeksi rutin dan menemukan 17,76 kilogram heroin di dalam tas kabinnya.


Bukti yang muncul setelah pengadilannya menunjukkan secara kuat bahwa Kong Thavorn tidak bersalah, atau memegang peran sangat kecil dalam sebuah operasi penyelundupan obat terlarang yang besar. Menurut para pembela, dua orang yang diinterogasi oleh polisi Thai pada bulan Juni 1991 mengakui bahwa mereka telah menaruh sebuah tas yang berisi 20 paket heroin dalam tas kabin Kamjai Khong Thavorn sesuai instruksi dari seseorang berkewarganegaraan Jepang.


Peradilan yang diterimanya sangat diragukan keadilannya. Peradilan aslinya, demikian juga semua permohonan dan prosedur hukumnya dilakukan dalam bahasa Indonesia, padahal Kamjai Khong Thavorn tidak bisa berbicara dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Beberapa tingkat proses permohonannya jelas dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan tergugat maupun pengacaranya. Pengacara Kamjai Khong Thavorn tidak diberitahu tentang permohonannya ke Mahkamah Agung atau permohonannya untuk mendapatkan grasi dari presiden, yang kedua-duanya ditolak. Para pengacara tersebut telah menyatakan bahwa petisi grasi tersebut secara hukum tidak sah, karena diserahkan oleh petugas penjara tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan penuh Kamjai Khong Thavorn.


Kamjai Khong Thavorn diberi grasi dari presiden pada tahun 1998, setelah menjalani masa tahanan di penjara di bawah ancaman pidana mati selama 10 tahun.


7. Standar internasional tentang pidana mati

Standar internasional HAM menetapkan bahwa pidana mati seharusnya hanya diberikan bagi kejahatan yang paling serius, dan menuju pada penghapusannya samasekali.


Pasal 6(2) dari Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) menyatakan bahwa "di negara-negara yang tidak menghapuskan pidana mati, pidana mati hanya diberlakukan bagi kejahatan yang paling serius".Komite HAM PBB didirikan untuk mengatur pelaksanaan ICCPR, yang memberikan interpretasi yang paling berwenang tentang ICCPR. Di situ dinyatakan bahwa "ekspresi tentang kejahatan yang paling serius harus diartikan secara terbatas, bahwa pidana mati hanya dilaksanakan sebagai tindakan luar biasa".(21)


Pada Aksi Nasional tentang HAM 2004-2009 yang baru-baru ini dilancarkan, Indonesia telah memberikan komitmen untuk meratifikasi ICCPR pada tahun 2004.(22)


Di samping itu, telah ada sejumlah resolusi yang diadopsi lembaga PBB yang berlaku bagi semua negara anggota termasuk Indonesia. Resolusi Majelis Umum PBB No. 32/61 yang diadopsi pada tahun 1977 menyatakan bahwa: "… tujuan utama yang harus dtempuh dalam hal pidana mati adalah pembatasan secara bertahap jenis pelanggaran yang dapat dikenai pidana mati ini dengan harapan untuk kelak menghapusnya …".(23)


UNCHR (Komisi HAM PBB) telah berkali-kali menyampaikan resolusinya dengan menyerukan agar negara-negara menghentikan eksekusi pidana mati. Dalam resolusi bulan April 2004, UNCHR menarik kembali resolusi sebelumnya, yang menyatakan pendiriannya bahwa penghapusan pidana mati memberi kontribusi terhadap peningkatan martabat manusia, dan pada perkembangan progresif hak-hak asasi manusi. (24) Resolusi tersebut diadopsi dengan hak pilih suara 29 pro, 5 absen dan 19 menentang, di antaranya Indonesia. Indonesia juga menandatangani sebuah pernyataan untuk tidak dikaitkan dengan resolusi tersebut.(25)


8. Rekomendasi


Amnesty International menghimbau pemerintah Indonesia untuk:

1. Mengambil langkah segera menuju penghapusan pidana mati, sesuai dengan resolusi Komisi HAM PBB, dengan jalan mendeklarasikan sebuah moratorium tentang semua eksekusi pidana mati; dan mengubah semua pidana mati yang belum dilaksanakan menjadi hukuman penjara.

2. Mengubah semua pasal KUHP yang relevan, sehingga tidak ada ketentuan samasekali untuk pidana mati.

3. Meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sejalan dengan komitmen Indonesia di bawah Rencana Aksi Nasional tentang HAM.

4. Mengambil langkah konkrit untuk menjamin bahwa semua tuntutan, khususnya untuk kejahatan yang dijatuhi pidana mati, memenuhi standar internasional tertinggi dalam mendapatkan peradilan yang adil. Hal ini meliputi hak perwakilan hukum di setiap tingkat pelaksanaan, akses pada penerjemah dan bebas dari penyiksaan serta penganiayaan.

5. Memberi fasilitas bagi debat umum mengenai pidana mati, termasuk kurang terbukti adanya efek pencegahan, dan tentang cara-cara alternatif dalam menangani hukum dan tata-tertib yang konsisten dengan standar HAM.


Lampiran I: Orang-orang yang diyakini berada di bawah hukuman mati di Indonesia

Informasi di bawah ini berdasarkan pada informasi yang disaring dari berbagai sumber. Amnesty International terus mencari informasi lebih lanjut tentang para terpidana di bawah ini, yang dilaporkan berada di bawah ancaman hukuman mati.


NamaWarganegaraTanggal penahananTanggal dijatuhi hukumanTuduhanSehubungan dengan kasus






Adam Wilson (L)

Malawi dan Benin

Akhir 2003

24 Mei 2004, oleh Pengadilan Distrik Tangerang, Jakarta

Perdagangan narkoba

(Pasal 82(1), UU No. 22/1997 tentang Narkotika); Pasal 55 KUHP; dan UU No. 9/1992 tentang imigrasi.

Edith Yunita Sianturi







Agung Widodo (L)

Indonesia

17 November 2001

6 Juni 2002

Pembunuhan

Pasal 1(1) UU Darurat No. 12/1951

Pasal 339 KUHP dan Pasal 55(1) KUHP


idth3

Ahyam (Aheng) (L)

Pasal 59 UU No. 5/1997 tentang Obat PsikotropikJon Haw dan Deny






Akhmad Suradji (L)

Indonesia

28 April 1997

28 April 1998, oleh Pengadilan Distrik Lubuk Paman, Provinsi Sumut.

Mengajukan permohonan supaya kasusnya ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung.

Pembunuhan








Ali Ghufron (Mukhlas) (L)

Indonesia

4 Desember 2002

2 Oktober 2003, oleh Pengadilan Distrik Bali.

Dikuatkan pada tanggal 5 Januari 2004 oleh Pengadilan Tinggi Bali.

Terorisme

Perpu No. 1/2002 tentang Undang-undang Pemberantasan Terorisme dalam pemboman Bali pada tanggal 12 Oktober 2002

Amrozi bin Nurhasyim.dan Iman Samudra







Amrozi bin Nurasyim (L)

Indonesia

5 November 2002

7 Agustus 2003 oleh Pengadilan Distrik Bali

Terorisme

Perpu No. 1/2002 tentang Undang-undang Pemberantasan Terorisme dalam pemboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002

Ali Ghufon dan Imam Samudra







Ang Kim Soei (L)

Belanda

April 2002

13 Januari 2003 oleh Pengadilan Distrik Tangerang, Jakarta

Memproduksi obat terlarang

Pasal 59 UU No. 5/1997 tentang Obat Psikotropik dan Pasal 55 KUHP








Astini Sumiasih (P)

Indonesia


Oktober 1996, Jawa Timur

Pembunuhan

(Pasal 340 KUHP)








Bahar bin Matar (L)

Indonesia


5 Maret 1970 oleh Pengadilan Distrik Tembilahan

Grasi dari presiden ditolak pada tanggal 13 Juli 1972.

Pembunuhan








Bunyong Khaosa Ard (P)

Thai

6 April 2002

22 Oktober 2002, oleh Pengadilan Distrik Tangerang, Jakarta

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) dan 78 UU No. 22/1997 tentang Narkotika.

Obina Nwajagu







Dan Marinus Riwu (L)

Indonesia

2000

5 April 2001, oleh Pengadilan Distrik Palu

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulteng, pada tanggal 17 Mei 2001

Dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2001

Pembunuhan

Dijatuhi hukuman sehubungan dengan kekerasan etnis di Poso, Sulawesi Tengah, pada bulan Mei 2000

Dominggus da Silva dan Fabianus Tibo







Deni Setia Maharwan (L)

Indonesia

12 Januari 2000

23 Agustus 2000, oleh Pengadilan Distrik Tangerang, Jakarta.

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Memohon grasi dan ditolak pada bulan Juni 2004.

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika

Rani Andrianti dan Meirika Pranola







Deny (Kebo) (L)

Indonesia

Desember 2002

12 Juni 2003, Pengadilan Distrik Tanjungpinang, Provinsi Riau

Memproduksi dan mendistribusikan narkoba

Pasal 59 UU tentang Obat Psikotropik No. 5/1997

Ahyam dan Jon Haw







Dominggus da Silva (Soares) (L)

Indonesia

2000

5 April 2001, oleh Pengadilan Distrik Palu

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Mei 2001

Dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada bulan November 2001

Pembunuhan

Dijatuhi hukuman sehubungan dengan kekerasan etnis di Poso, Sulawesi Tengah, pada bulan Mei 2000

Dan Marinus Riwu dan Fabianus Tibo







Edi Setiono (L)

Indonesia


13 Mei 2002, oleh Pengadilan Distrik Jakarta Tengah.

keputusant juga dilaporkan sebagai hukuman seumur hidup]

UU Darurat No. 12/1951

Pemboman Atrium Mall di Jakarta

(Juga lihat Taufik bin Abdullah)

Taufik bin Abdullah Halim







Edith Yunita Sianturi (P)

Indonesia

4 Juni 2001

27 Desember 2001, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika; tuntutan tambahan Pasal 8(1) dan 78(1)b.

Adam Wilson







Fabianus Tibo (L)

Indonesia

2000

5 April 2001, oleh Pengadilan Distrik Palu

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Mei 2001

Dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2001.

Pembunuhan

Dijatuhi hukuman sehubungan dengan kekerasan etnis di Poso, Sulawesi Tengah, pada bulan Mei 2000

(Juga lihat Dan Marinus Riwu dan Dominggos da Silva)

Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu







Gunawan Santoso (L)

Indonesia

12 September 2003

24 Juni 2004, oleh Pengadilan Distrik Jakarta Utara

Pembunuhan

Pasal 340 KUHP








Hansen Anthony Nwaliosa (L)

Nigeria

29 Januari 2001

13 Agustus 2001, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Perdagangan obat terlarang

UU No. 22/1997 tentang Narkotika








Hillary K. Chimezia (L)

Nigeria

18 Agustus 2002

23 Oktober 2003, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika

Michael Titus Igweh







Humprey Ijike (L)

Nigeria

2 Agustus 2003

6 April 2004, oleh Pengadilan Distrik Jakarta Tengah

Perdagangan obat terlarang








Imam Samudra (L)

Indonesia

21 November 2002

10 September 2003, oleh Pengadilan Distrik Denpasar, Bali.

Keputusan oleh Pengadilan Tinggi Bali pada tanggal 20 November 2003

Keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Juni 2004

Terorisme

Perpu No. 1/2002 tentang Undang-undang Pemberantasan Kejahatan Terorisme dalam Pemboman Bali pada tanggal 12 Oktober 2002

Amrozi bin Nurhasyim dan Ali Ghufon.







Indra Bahadur Tamang (L)

Nepal

21 Januari 2001

14 Agustus 2001, Pengadilan Distrik Tangerang

Keputusan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Perdagangan obat terlarang

UU No. 22/1997 tentang Narkotika








Jon Haw (L)

Indonesia

Desember 2002

12 Juni 2003, Pengadilan Distrik Tanjungpinang, Riau

Memproduksi dan mendistribusikan obat terlarang

Pasal 59 UU No. 5/1997 tentang Obat Psikotropik

Deny dan Ahyam







Jurit bin Abdullah (L)

Indonesia

1997

Pengadilan Distrik Sekayu, 1997

Grasi ditolak pada bulan Februari 2003

Pembunuhan








Kiagus Zainal Abidin (L)

Indonesia


Dijatuhi hukuman penjara 18 tahun oleh Pengadilan Distrik

Diubah menjadi hukuman mati setelah naik banding ke Pengadilan Tinggi Sumsel

Perdagangan obat terlarang








Koh Kim Chea (L)

Malaysia

6 Juli 1991

Maret 1992 oleh Pengadilan Distrik Pulau Batam

Pembunuhan








Marco Archer Cardoso Moreira (L)

Brasilia

31 Juli 2004

6 Agustus 2004, oleh Pengadilan DistrikTangerang

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika








Martin Anderson (Belo) (L)

Ghana


2 Juni 2004, di Pengadilan Distrik Jakarta Selatan

Penjualan obat terlarang








Meirika Pranola (P)

Indonesia

12 Januari 2000

23 Agustus 2000, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Permohonan grasi ditolak pada bulan Juni 2004

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika

40 Rani Andriani dan Dani Setiawan







Meri Utami (P)

Indonesia

31 Oktober 2001

21 Mei 2002, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika








Michael Titus Igweh (L)

Nigeria

18 Agustus 2002

23 Oktober 2003, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika

Hillary K. Chimezia







Mohammad Abdul Hafeez (L)

Pakistan

28 Juni 2001

27 November 2001 oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Upheld by Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika








Namaona Denis (L)

Nigeria

15 April 2001

Dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 4 September 2001, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Diubah menjadi hukuman mati setelah naik banding ke Pengadilan Tinggi

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika








Nonthanam M. Saichon (P)

Thai

September 2001

13 Maret 2002, oleh Pengadilan Distrik Tangerang, Jakarta.

Dikuatkan di Mahkamah Agung

Perdagangan obat terlarang

Penjara Perempuan Tangerang, Jakarta







Nyonya Sumarsih (P)

Indonesia

1988

19 Februari 1989, oleh Pengadilan Distrik Surabaya

Permohonan grasi ditolak pada bulan Februari 2003

Pembunuhan








Obina Nwajagu (L)

Nigeria

April 2002

23 Oktober 2002, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 tentang Narkotika; Tuntutan tambahan Pasal 81 dan 78 UU No. 22/1997

Bunyong Khaosa Ard







Okonkwo Kingsley (L)

Afrika Selatan

25 Oktober 2003

19 Mei 2004, oleh Pengadilan Distrik Medan, Provinsi Sumut

Perdagangan obat terlarang








Okwudili Ayontaze (L)

Nigeria

30 Januari 2001

13 Agustus 2001, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Hukuman diberikan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Perdagangan obat terlarang

UU No. 22/1997 sehubungan dengan Narkotika








Ozias Sibanda (L)

Zimbabwe

30 Januari 2001

13 Agustus 2001, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Hukuman dikuatkan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Perdagangan obat terlarang

UU No. 22/1997 sehubungan dengan masalah Narkotika








Rani Andriani (P)

Indonesia

12 Januari 2000

23 April 2000, oleh Pengadilan Distrik Tangerang

Dikuatkan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Permohonan grasinya ditolak pada bulan Juni 2004

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82(1) UU No. 22/1997 berkaitan dengan masalah Narkotika

Dani Setiawan dan Meirika Pranola







Rio Alex Bulo (L)

Indonesia

2001

5 Maret 2002, oleh Pengadilan Distrik Purwokerto, Jateng

Dikuatkan di Pengadilan Tinggi

Pembunuhan

(Pasal 340 KUHP)








Saka bin Juma (L)

Indonesia

1994

17 Mei 1995, oleh Pengadilan Distrik Tembilahan, Riau

Permohonan grasinya ditolak pada tahun 2002

Pembunuhan

(Pasal 340 KUHP)








Samuel Iwuchukwu Okoye (L)

Nigeria

10 Januari 2001

5 Juli 2001, oleh Pengadilan Distrik Tangerang, Jakarta.

Perdagangan obat terlarang

p1 UU No. 22/1997 sehubungan dengan masalah Narkotika








Lt. II Sanurip (L)

Indonesia

April 1995

23 April 1997, oleh Pengadilan Militer Distrik Jayapura, Papua

Pembunuhan








Seck Osmane (L)

Senegal

Oktober 2003

21 Juni 2004, oleh Pengadilan Distrik Jakarta Selatan

Penjualan obat terlarang








Siswanto (Robot Gedek) (L)

Indonesia

27 Juni 1996 1996

21 Mei 1997, oleh Pengadilan Distrik Jakarta Tengah

Pembunuhan

(Pasal 340 KUHP)








Sugeng (L)

Indonesia

1988

Februari 1989, oleh Pengadilan Distrik Surabaya

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Permohonan grasi ditolak pada bulan Februari 2003

Pembunuhan

Ny. Sumarsih







Sugianto (Sugik) (L)

Indonesia

1996

12 Desember 1996

Pembunuhan








Suryadi bin Sukarno (L)

Indonesia

April 1992

Pengadilan Distrik Palembang, Sumatra Selatan

Dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Permohonan grasinya ditolak pada bulan Februari 2003

Pembunuhan








Sylvester Obiekwe Nwolise (L)

Nigeria

21Desember 2003

2 September 2004, Pengadilan Distrik Tangerang, Jakarta

Perdagangan obat terlarang

Pasal 82 UU No. 22/1997 sehubungan dengan kasus Narkotika








Tasa Ibro (L)

Indonesia

Januari 2001

2002, oleh Pengadilan Distrik Kayuang, Sumatra Selatan

Pembunuhan

Pasal 340 + 284 +55 KUHP








Taufik bin Abdullah Halim (Dani) (L)

Malaysia


7 Mei 2002, oleh Pengadilan Distrik Jakarta Pusat

[dilaporkan bahwa keputusannya adalah hukuman penjara seumur hidup]

Pemboman di Atrium Mall di Jakarta

UU Darurat 12/1951

Edi Setiono







Tham Tuck Yen (L)

Malaysia

11 Mei 1994

17 Januari 1995, oleh Pengadilan Jakarta Pusat

Perdagangan narkoba








IndonesiaDesember 200212 Juni 2003, oleh Pengadilan Distrik Tanjungpinang, Provinsi RiauMemproduksikan dan menyebarkan obat terlarang

********


(1) "Data tentang Kasus-kasus Pidana Mati yang telah atau belum dikonfirmasi, serta siapa yang sudah/belum dieksekusi sejak Kemerdekaan Republik Indonesia", Pernyataan Pers, Pusat Informasi Hukum, Kantor Kejaksaan Agung, 28 Oktober 2003. Beberapa yang didaftar oleh kantor Kejaksaan Agung setelah itu telah diampuni, dan ada beberapa perbedaan antara daftar yang diberikan oleh kantor Kejaksaan Agung dan informasi yang diterima oleh Amnesty International.


(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.


(3) Khususnya, pidana mati diberikan dalam ketetapan KUHP berikut: Pasal 104 (Usaha dengan sengaja menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden atau menghilangkan kebebasan mereka atau membuat mereka tidak cocok untuk memerintah); 111 (kolusi dengan kekuatan asing yang mengakibatkan perang); 123 (masuk pelayanan militer di sebuah negara yang perang dengan Indonesia); 124 (membantu musuh); 127 (penipuan dalam menyampaikan bahan-bahan militer pada saat perang); 140 (pembunuhan berencana terhadap kepala negara dari negara sahabat); 340 (pembunuhan dengan sengaja dan terencana); 365 (pencurian yang mengakibatkan kematian); dan 444 (pembajakan yang mengakibatkan kematian seseorang). Undang-undang berikut juga berisi ketetapan yang memperbolehkan pidana mati sebagai hukuman maksimum: Undang-undang Darurat No. 12/1951; KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer); Undang-undang No. 5/1997 tentang Obat Psikotropik; Undang-undang No. 22/1997 tentang Narkotika; Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM; dan Undang-undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme.


(4) Karena pemerintah Indonesia menjalankan transisi menuju demokrasi, reformasi HAM berada di antara tuntutan kunci untuk diubah, walaupun penghapusan pidana mati tidak termasuk sebagai bagian dari program reformasi itu.


(5) Resolusi Majelis Umum PBB No. 32/61 tanggal 8 Desember 1977.


(6) Lihat Amnesty International, Laporan Tahunan 2003 dan 2004.


(7) "Hukuman mati bagi pelaku penebangan kayu ilegal: Menteri", Laksamana.Net, 2 Juli 2004.


(8) "Candidates want death penalty", National Nine News, 2 Juli 2004.


(9) "Mega: It must be death for drug-traffickers", Agence France Press, 27 Juni 2002.


(10) "More drug traffickers clemency pleas rejected", The Jakarta Post, 9 Juli 2004.


(11) "President upholds death sentence for drug-dealers", The Jakarta Post, 6 September 2004.


(12) "Drug trade thrives in Indonesia", The Straits Times, 12 Agustus 2004.


(13) Eksekusi yang ekstrajudisial, cepat dan semena-mena: (Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report by the Special Rapporteur) Laporan Khusus No. E/CN.4/1997/60, para 91, 24 Desember 1996.


(14) Roger Hood, Pidana Mati: perspektif di seluruh dunia (The Death Penalty: A worldwide perspective), Oxford University Press, edisi ke-3, 2002, hal. 230.


(15) Komite HAM, Komentar Umum, Para. 13.


(16) Pasal 14(3) Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.


(17) Lihat di bawah, "Saka bin Juma", hal. 8.


(18) Laporan dari Laporan Khusus tentang eksekusi ekstrajudusial, cepat atau semena-mena kepada Sessi ke-57 Komisi HAM, VN.DOC.E/CN.4/2001/9, Para 76, 11 Januari 2001.


(19) "A day with a death row prisoner", The Jakarta Post, 17 September 2000.


(20) Fakta HAM, No. 9/Th. 1/2000, Komnas HAM, 27 September 2000.


(21) Komentar Umum yang diadopsi dari Komite HAM, Komentar Umum No. 6 (Pasal 6), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.3, 15 Agustus 1997.


(22) Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 2004-2009.


(23) Resolusi PBB No. 32/61, 8 Desember 1977.


(24) Masalah pidana mati, E/CN.4/2004/L.94, 21 April 2004.


(25) "Pengenalan dan Perlindungan HAM. Status Perjanjian Internasional tentang HAM" ("Promotion and Protection of Human Rights. The Status of the International Covenants on Human Rights"), UN Doc. E/CN.4/2004/G/54, 22 April 2004.


Page 13 of 13

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE