Document - Indonesia: Amnesty International regrets rejection of key recommendations on freedom of expression and religion despite commitments to protect these rights

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

AI Index: ASA 21/037/2012

19 September 2012

Indonesia: Amnesty International menyesalkan penolakan rekomendasi kunci tentang kebebasan berekspresi dan beragama meskipun komitmen untuk melindungi hak-hak ini

Dewan HAM mengadopsi hasil Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia

Amnesty International mencatat penerimaan banyak rekomendasi oleh Indonesia yang dibuat selama tinjauan pada bulan Mei. Namun, organisasi ini juga mencatat, dengan menyesal, bahwa banyak dari rekomendasi yang diterima Indonesia selama UPR pertama tahun 2008 belum sepenuhnya dilaksanakan. Beberapa rekomendasi tersebut - termasuk untuk memerangi impunitas� dan untuk merevisi KUHP untuk memasukkan definisi penyiksaan yang konsisten dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT)� – lagi-lagi dibuat untuk Indonesia selama UPR kedua.�

Amnesty International mendesak pihak berwenang untuk mengambil serius komitmen yang dibuat selama UPR dan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk segera melaksanakan semua rekomendasi yang didukung oleh pemerintah Indonesia

Sebagai langkah segera, Indonesia harus mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin bahwa kelompok-kelompok minoritas agama dan lainnya tidak didiskriminasikan dan dilindungi dari serangan dan intimidasi.� Amnesty International sangat prihatin tentang intimidasi dan serangan yang terus berlangsung terhadap komunitas Ahmadiyah, Kristen dan Syiah,� dan kegagalan pemerintah untuk cukup melindungi mereka. Dalam banyak kasus mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut belum dipertanggungjawaban.

Amnesty International menyesal bahwa Indonesia menolak rekomendasi kunci untuk meninjau undang-undang dan dekrit tertentu yang membatasi hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama� dan kebebasan berekspresi.� Tanggapan yang samar-samar Indonesia untuk rekomendasi ini berbeda dengan pernyataan komitmen pemerintah untuk menegakkan hak-hak ini.�

Yang secara khusus keprihatinan kami adalah Pasal 106 dan 110 KUHP Indonesia yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi politik damai di Papua dan Maluku, Pasal 156(a) KUHP yang mengkriminalisasi penodaan agama dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 2008 yang membatasi kegiatan komunitas Ahmadiyah. Undang-undang ini melanggar kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional dan harus segera dicabut atau diubah.

Amnesty International menyambut baik penerimaan Indonesia terhadap rekomendasi untuk mengesahkan undang-undang mengakui hak-hak pekerja rumah tangga� dan meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 189 tentang Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga.� Organisasi itu mendesak pemerintah untuk memberikan efek langsung terhadap rekomendasi ini.

Akhirnya, Amnesty International mendorong Indonesia untuk secara teratur laporkan kepada Dewan HAM PBB kemajuan dalam tindak lanjut terhadap rekomendasi UPR.

Latar Belakang�Dewan HAM PBB mengadopsi hasil dari Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia pada tanggal 19 September 2012 selama sesi ke-21 nya. Sebelum adopsi hasil tinjauan Amnesty International menyampaikan pernyataan lisan di atas. Amnesty International sebelumnya telah menyampaikan informasi mengenai situasi HAM di Indonesia: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/003/2012/en

Dokumen publik�Sekretariat Internasional,Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK www.amnesty.org

****************************************

� Lihat Laporan Kelompok Kerja Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 14 Mei 2008 (A/HRC/8/23) para 77.4.

� A/HRC/8/23, para 77.6.

� Berkenaan dengan memerangi impunitas lihat Laporan Tinjauan Berkala Universal Indonesia , 5 Juli 2012 (A/HRC/21/7) para 108 merujuk kepada rekomendasi 108.94 (Turki) dan 108.96 (Austria). Berkenaan dengan merevisi KUHP dan memasukkan definisi penyiksaan yang konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional lihat A/HRC/21/7,rekomendasi 108.26 (Perancis), 108.27 (Spanyol), 108.28 (Amerika Serikat), 108.29 (Selandia Baru), dan 108.69 (Republik Korea).

� A/HRC/21/7, para 108 merujuk kepada rekomendasi 108.68 (Argentina), 108.101 (Amerika Serikat), 108.102 (Perancis), 108.104 (Swedia), 108.105 (Austria), 108.106 (Jepang), 108.107 (Belanda), 108.108 (Norwegia), 108.109 (Italia), 108.110 (Slowakia), 108.111 (Spanyol), 108.112 (Kanada) dan 108.113 (Australia).

� Lihat sebagai contoh Amnesty International Hentikan serangan terhadap komunitas Syiah di Jawa Timur (Indeks: ASA 21/033/2012), 28 Augustus 2012; Indonesia: Mendesak perlindungan untuk jemaat gereja (Indeks: ASA 21/018/2012), 30 April 2012; Muslim Syiah berisiko serangan di Indonesia (Indeks: ASA 21/002/2012), 13 Januari 2012; Indonesia: Surat Terbuka pelanggaran HAM terhadap Ahmadiyya di Jawa Barat (ASA 21/032/2011), 14 October 2011; and Indonesia: Serangan baru terhadap komunitas Ahmadiyah di tengah kontroversi hukuman, 15 Augustus 2011.

� Laporan Kelompok Kerja Tinjauan Berkala Universal Indonesia, Addendum, 5 September 2012 (A/HRC/21/7/Add.1), para 6.12 merujuk pada rekomendasi 109.31 (Denmark).

� A/HRC/21/7/Add.1, para 6.13 merujuk kepada rekomendasi 109.32 (Amerika Serikat) dan 109.33 (Kanada).

� Dalam menegakkan kebebasan berpikir, hati nurani dan agama, lihat A/HRC/21/7, rekomendasi 108.102 (Perancis), 108.111 (Spanyol), and 108.113 (Australia); dan A/HRC/21/7/Add.1, para 6.12 merujuk kepada rekomendasi 109.31 (Denmark). Mengenai menghormati dan menjunjung tinggi hak untuk kebebasan berekspresi lihat A/HRC/21/7, rekomendasi 108.113 (Australia).

� A/HRC/21/7, rekomendasi, 108.81 (Belgia) dan A/HRC/21/7/Add.1, para 5.1 merujuk pada rekomendasi 109.8 (Slowakia).

� A/HRC/21/7/Add.1, para 5.1 merujuk kepada rekomendasi 109.8 (Slowakia).

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE