Document - Indonesia: Aceh parliament must not deny victims their rights

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

Indeks: ASA 21/036/2012

15 September 2012

Indonesia: DPR Aceh tidak harus menyangkal korban hak-hak mereka

Keputusan DPR Aceh untuk menunda pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh merupakan kemunduran besar untuk mengakhiri impunitas di Aceh. Amnesty International mendesak DPR Aceh dan pemerintah pusat untuk memenuhi janji-janji yang dibuat pada tahun 2005 dan berkomitmen untuk memastikan kebenaran, keadilan dan reparasi penuh bagi korban konflik dan keluarga mereka.

Hanya ada sedikit kemajuan dalam menjamin akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan selama konflik bersenjata di Aceh, termasuk pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya, penghilangan paksa, dan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Perjanjian Perdamaian Helsinki 2005 dan UU (No.11/2006) tentang Pemerintahan Aceh tahun 2006 berisi ketentuan untuk pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Namun keduanya belum didirikan.

Pada tanggal 11 September anggota Komisi A DPR Aceh, Abdullah Saleh, menyatakan bahwa DPR Aceh harus menunggu pengesahan komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional sebelum mendirikan komisi untuk Aceh.

Pembentukan komisi kebenaran, yang tidak membebaskan negara dari kewajiban mereka untuk membawa mereka yang diduga bertanggung jawab pidana atas kejahatan di bawah hukum internasional ke pengadilan, merupakan langkah penting menuju pemahaman keadaan yang menyebabkan pelanggaran masa lalu, belajar dari masa lalu untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak akan dilakukan lagi, dan memastikan bahwa pengalaman bersama diakui dan dipelihara. Semua korban pelanggaran HAM berat, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lain menurut hukum internasional memiliki hak untuk mengetahui kebenaran.

Pada bulan Mei 2012, Amnesty International bertemu organisasi korban dari banyak kabupaten di Aceh yang mengatakan bahwa mereka terus menuntut untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran yang mereka derita dan penyebab, fakta dan keadaan di mana pelanggaran tersebut terjadi. Amnesty International juga bertemu anggota keluarga, khususnya bagi mereka yang dibunuh atau dihilangkan, yang ingin mengetahui nasib dan keberadaan orang yang mereka cintai. Meskipun pertemuan mereka dengan DPR Aceh mereka menyatakan kekecewaan bahwa tuntutan mereka terus diabaikan oleh pihak berwenang.

Amnesty International juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan pembentukan komisi kebenaran nasional yang berfungsi sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Upaya untuk mengeluarkan undang-undang baru dan memberlakukan komisi kebenaran nasional telah terhenti, hampir enam tahun setelah Mahkamah Konstitusi membatal undang-undang ini, setelah memutuskan bahwa sebuah pasal yang memberikan amnesti kepada pelaku untuk memberikan reparasi kepada korban bertentangan dengan Konstitusi. Meskipun undang-undang baru telah disusun dan dijadwalkan untuk dibahas di DPR pada 2011-2014, sampai saat ini belum ada perkembangan, dengan parlemen gagal untuk memprioritaskan perdebatan draf dalam program legislatif 2012.

Upaya untuk memberikan kebenaran bagi para korban dan keluarga mereka harus menjadi bagian dari kerangka yang lebih luas untuk pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu. Upaya untuk kebenaran tidak harus menggantikan tanggung jawab sistem peradilan pidana di negara itu untuk menyelidiki dan - jika bukti yang dapat diterima yang cukup - mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan kejahatan di bawah hukum internasional. Semua korban dan keluarga mereka harus diberi reparasi penuh dan efektif di bawah hukum internasional, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE