Document - Indonesia: Authorities have failed the “test” to resolve Munir’s case

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

Indeks: ASA 21/035/2012

7 September 2012

Indonesia: Pihak berwenang gagal dalam “tes” untuk menuntaskan kasus Munir

Pihak berwenang Indonesia harus menjamin akuntabilitas penuh atas pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) terkenal Munir Said Thalib (Munir). Kegagalan membawa mereka yang bertanggungjawab ke hadapan hukum –delapan tahun setelah kematian Munir – menimbulkan kekhawatiran yang besar terhadap kemauan Indonesia menuntaskan kasus itu dan memberantas impunitas yang tetap langgeng di Indonesia.

Pada tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan penyelesaian kasus pembunuhan Munir akan menjadi “tes sejarah kita” dalam konteks proses reformasi demokrasi Indonesia. Delapan tahun setelah kematian Munir,, pihak berwenang Indonesia – termasuk Presiden – gagal dalam tes tersebut.

Ketika Indonesia mengenang hari kematian Munir, Direktur Amnesty International di 13 negara dan wilayah – Australia, Jerman, Hong Kong, Jepang, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Swedia, Thailand, Inggeris dan Amerika Serikat – telah menulis kepada perwakilan pemerintah Indonesia agar menyerukan kepada Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung untuk menjalankan sebuah penyelidikan baru yang independen atas kasus pembunuhan Munir dan membawa para pelaku di semua tingkatan ke hadapan hukum sesuai dengan standar HAM internasional.

Mereka juga menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk secepatnya mempublikasikan laporan tim pencari fakta tahun 2005 sebagai langkah kunci dalam membongkar kebenaran atas kasus pembunuhan Munir.

Munir mengangkat kasus penculikan puluhan aktivis yang menjadi korban penghilangan paksa pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Suharto tahun 1998. Ia juga memainkan peran penting dalam menguak bukti tanggung jawab militer dalam pelanggaran HAM di Aceh dan Timor-Leste.

Ia ditemukan meninggal pada penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Belanda ada 7 September 2004. Hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak berwenang Belanda menunjukkan ia mati akibat keracunan arsenik. Walaupun tiga orang telah dijatuhi hukuman pidana karena terlibat dalam pembunuhan itu, ada dugaan kuat mereka yang bertanggungjawab memerintahkan pembunuhan tersebut masih bebas.

Sebuah laporan tahun 2005 oleh tim pencari fakta independen yang dibentuk oleh Presiden Bambang Yudhoyono belum dipublikasikan, walau pengumuman temuan tersebut direkomendasikan berdasarkan dekrit presiden yang membentuk tim tersebut.

Pada 31 Desember 2008, Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil ketua Badan Intelijen Nasional (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan dan membantu pembunuhan Munir. Kelompok-kelompok HAM mengutarakan kekhawatiran mereka bahwa persidangan itu tidak memenuhi standar internasional pengadilan yang adil. Dalam sebuah laporan yang dikirim ke Pelapor Khusus PBB tentang situasi Pembela HAM pada tahun 2009, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir, KASUM, mengatakan pengadilan Muchdi “ditandai oleh pencabutan secara sistematis kesaksian tersumpah oleh saksi-saksi kunci, dan dengan kehadiran kelompok-kelompok terorganisir yang berusaha mempengaruhi pengadilan”. Pada bulan Februari 2010, tim khusus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam investigasi polisi, penuntutan dan pengadilan Muchdi Purwoprandjono serta merekomendasikan investigasi yang baru oleh polisi. Hingga hari ini seruan ini masih diabaikan.

Kurangnya akuntabilitas penuh dalam kasus Munir berkontribusi dalam kelangsungan iklim mencekam diantara para pembela HAM dan banyak yang percaya mereka akan lebih terlindungi bila ada akuntabilitas sejati atas kasus pembunuhan Munir. Terlepas komitmen pemerintah Indonesia untuk menyediakan perlindungan memadai bagi pembela HAM – termasuk dalam Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review) Indonesia di Dewan HAM PBB pada Mei 2012- mereka terus mendapatkan ancaman, intimidasi dan serangan atas kerja mereka.

Pada 20 Juli 2012 puluhan aktivis organisasi Solidaritas Kemanusiaan Pelanggaran HAM Papua (SKP HAM Papua) yang sedang menggalang dana bagi tahanan politik yang sakit, ditangkap secara sewenang-wenang oleh Kepolisian Kota Jayapura. Semua dilepas beberapa jam kemudian.

Pada 13 Juli 2012, Polisi Daerah Provinsi Maluku menuntut, Oyang Orlando Petrus, seorang aktivis komunitas dari Maluku Barat Daya, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ia merupakan aktivis yang lantang mengkritik operasi penambangan di areanya serta dampak terhadap lingkungannya. Ia sebelumnya mengalami serangan dan ditusuk orang tak dikenal pada April 2012. Tidak seorang pun yang dibawa ke hadapan pengadilan atas serangan itu.

Pada 6 Mei 2012, Tantowi Anwari, seorang aktivis dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) dipukuli dan ditendangi oleh anggota-anggota Front Pembela Islam (FPI) di Bekasi ketika ia sedang meliput penggangguan ibadah gereja HKBP Filadelfia oleh kelompok garis keras. Meski ada laporan ke polisi, tidak ada kemajuan yang diketahui tentang kasus ini.

Kebanyakan pelanggaran HAM masa lalu atas pembela HAM adalah termasuk dengan penyiksaan serta perlakuan buruk, kemungkinan pembunuhan diluar hukum dan penghilangan paksa, tetap tidak terpecahkan dan mereka yang bertanggungjawab belum dibawa ke hadapan hukum.

Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjamin pelanggaran HAM atas pembela HAM diinvestigasi secara cepat, efektif dan imparsial serta mereka yang bertanggungjawab dibawa ke hadapan hukum dalam pengadilan yang adil. Amnesty International juga menyerukan kepada pemerintah untuk mendukung pengesahan legislasi khusus yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pembela HAM,sebagaimana terjadwal dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada periode 2011-2014.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE