Document - Indonesia: Domestic workers continue to face abuse and exploitation due to lack of legal protection

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK 25 November 2011 Indeks: ASA 21/035/2011 Indonesia: Pekerja rumah tangga terus menghadapi pelecehan dan eksploitasi karena kurangnya perlindungan hukum Untuk menandai Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Amnesty International menegaskan kembali seruan kepada pemerintah Indonesia untuk memberlakukan undang-undang khusus yang mengatur hak-hak tenaga kerja bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Kegagalan yang berkelanjutan untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT menempatkan PRT di Indonesia dalam risiko berkelanjutan dalam hal eksploitasi ekonomi, diskriminasi berbasis gender serta kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004, laporan kekerasan dalam rumah tangga terus berlanjut. Menurut laporan 2011 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), diperkirakan ada 105.000 kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan tahun lalu. Kurangnya pengakuan secara hukum berarti banyak PRT yang menghadapi kekerasan seringkali tetap bungkam karena takut kehilangan pekerjaan mereka atau tidak mampu menemukan pekerjaan di masa depan jika mereka berbicara. Banyak PRT yang bekerja dalam kondisi yang terisolasi, tidak menyadari bahwa kekerasan domestik adalah kejahatan, atau menyadari keberadaan UU KDRT 2004. Kasus kekerasan dan pelanggaran lain terhadap PRT yang dilaporkan ke polisi jarang dituntut di pengadilan. Kebanyakan diselesaikan melalui "mediasi", di luar lingkup sistem hukum. Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmen legislatif 2011 untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT sesuai dengan hukum dan standar internasional. Kegagalan untuk melakukannya untuk tahun kedua secara berturut-turut akan mempersoalkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan PRT. Undang-undang secara eksplisit harus mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang menyinggung kebutuhan khusus perempuan, termasuk menjamin hak-hak seksual dan reproduksi bagi pekerja rumah tangga, khususnya selama dan setelah kehamilan. Kegagalan untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT ini juga bertentangan dengan dukungan Indonesia untuk Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ ILO) tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Pada Juni 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri sidang ke-100 Konferensi Buruh Internasional (ILC) di Jenewa di mana ia memberikan pidato mendesak para delegasi untuk mendukung Konvensi yang diusulkan tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Dia juga menyatakan niat Indonesia untuk memilih mendukung konvensi ini. Konvensi ini diadopsi pada tanggal 16 Juni 2011 dan digambarkan sebagai perjanjian penting. Hampir enam bulan kemudian, Indonesia belum mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan PRT - baik pada tingkat nasional atau di tingkat internasional. Amnesty International juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil peran

kepemimpinan dengan meratifikasi Konvensi ILO baru tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada kesempatan pertama, memasukkan ketentuan ke dalam hukum nasional dan menerapkannya dalam kebijakan dan praktek. Amnesty International dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah lama menyerukan diberlakukannya undang-undang khusus untuk menjamin dan melindungi hak-hak tenaga kerja bagi PRT di Indonesia. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pekerja rumah tangga sering dieksploitasi secara ekonomi dan mengingkari hak-hak mereka untuk kondisi kerja yang adil, pendidikan kesehatan, standar hidup yang memadai dan kebebasan bergerak. Perempuan dan anak perempuan juga menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi mereka butuhkan, termasuk informasi dan pelayanan keluarga berencana, kontrasepsi dan pencegahan HIV / AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Sebuah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ditempatkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2010, dan sekali lagi pada 2011, namun perbedaan antara partai politik telah menghalangi kemajuan RUU ini.. Pada bulan April 2011, 162 PRT mengajukan gugatan warga negara terhadap Presiden, Wakil Presiden, tiga menteri, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan DPR Indonesia karena gagal untuk mengesahkan RUU Perlindungan PRT. Sidang dimulai pada bulan Mei 2011 dan sedang berlangsung.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE