Document - Indonesia: Release participants of peaceful gathering in Papua

The Indonesia government must investigate allegations of excessive use of force by Indonesian security forces to disperse a peaceful gathering held in Abepura, Papua province

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

Indeks: ASA 21/033/2011

20 October 2011

Indonesia: Bebaskan peserta pertemuan damai di Papua

Amnesty International menyerukan pembebasan dengan segera dan tanpa syarat atas setidaknya empat belas orang yang kini ditahan dan diinterogasi oleh polisi di Papua. Mereka ditangkap kemarin karena berpartisipasi dalam Kongres Rakyat Papua Ketiga, sebuah pertemuan damai yang diselenggarakan di Abepura, Provinsi Papua. Lima diantaranya, yaitu Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda telah dituntut dengan 'pemberontakan'dan 'penghasutan' berdasarkan Pasal 106, 110 dan 160 dari KUHP, yang membawa hukuman penjara seumur hidup.

Pada sore hari 19 Oktober 2011, di hari terakhir kongres tersebut, unit-unit militer dan polisi mendatangi lokasi dan mulai melepas tembakan ke udara untuk membubarkan pertemuan damai tersebut. Ini mengakibatkan meluasnya kepanikan pada peserta yang mulai berhamburan kabur. Ketika mereka kabur, unit polisi dari kantor polisi Kota Jayapura dan markas polisi regional menembakkan gas air mata dan kemudian sewenang-wenang menangkap setidaknya 300 peserta. Para peserta ditahan semalam di kantor polisi daerah (Polda) namun kini kebanyakan telah dilepas tanpa tuntutan.

Petugas polisi dan militer diduga memukuli peserta dengan pistol, rotan dan tongkat pada masa penangkapan. Jenazah dua peserta, Melkias Kadepa, seorang pelajar, dan Yakobus Samonsabra, ditemukan di area kongres dengan luka tembak. Pada kesorean harinya, pasukan keamanan merazia seminari Sang Surya di Abepura, menangkap satu orang serta diduga melepas tembakan di salah satu ruangan.

Pemerintah Indonesia harus secepatnya menginvestigasi tuduhan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam membubarkan paksa peserta dan menginvestigasi dugaan perlakuan buruk pada mereka. Harus juga ada investigasi yang independen, imparsial dan cepat terhadap kematian Melkias Kadepa dan Yakobus Samonsabra. Juga investigasi tersebut menemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan petugas keamanan, maka mereka yang bertanggung jawab, termasuk orang dengan tanggung jawab komando, harus diadili dalam peradilan yang memenuhi standar internasional keadilan serta menyediakan reparasi bagi korban.

Laporan adanya tindakan penanganan secara keras oleh petugas keamanan Indonesia untuk membubarkan pertemuan damai merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi, beropini dan berkumpul yang dijamin berdasarkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang Indonesia merupakan negara anggota, sebagaimana juga Konstitusi Indonesia. Sementara Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga ketertiban umum, ia juga harus menjamin segala pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak melebihi yang dibolehkan oleh hukum hak asasi manusia internasional.

Kemudian, Prinsip dasar PBB atas penggunaan kekuatan dan senjata api menyatakan bahwa petugas penegak hukum harus menerapkan cara-cara tanpa kekerasan sebelum menggunakan kekuatan dan senjata api. Peraturan Kapolri tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan juga menekankan pentingnya menghargai prinsip legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas ketika menggunakan kekuatan.

Beberapa ribu orang mewakili berbagai suku di seluruh Papua menghadiri Kongres Rakyat Papua dari 17-19 Oktober 2011. Panitia telah menginformasikan polisi Jayapura mengenai pertemuan ini sebagaimana disyaratkan oleh hukum. Dalam pertemuan damai ini, para peserta dilaporkan mengibarkan bendera Bintang Kejora yang terlarang, simbol kemerdekaan Papua, dan mendeklarasikan kemerdekaan. Pada masa kongres ada penumpukan sekitar 500 personel militer dan polisi yang mengelilingi lokasi. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari seratus orang telah ditangkap, dituntut atau ditahan karena secara damai mengibarkan bendera Bintang Kejora di Papua.

Amnesty International tidak mengambil posisi apapun mengenai status politik provinsi manapun di Indonesia, termasuk tuntutan kemerdekaan. Namun Amnesty International percaya hak kebebasan berekspresi mencakup hak secara damai memperjuangkan referendum, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan penghasutan atas diskriminasi, kebencian dan kekerasan.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE