Document - Indonesia: President must take the lead in resolving cases of enforced disappearance

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

Pernyataan Publik

Index: ASA 21/030/2013

30 Agustus 2013

Indonesia: Presiden harus memimpin penyelesaian kasus-kasus penghilangan paksa

Sementara orang-orang di seluruh dunia memperingati Hari Internasional bagi Orang Hilang, Amnesty International menyerukan Presiden Indonesia untuk berhenti menunda pembentukan Pengadilan HAM untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap penculikan dan penghilangan paksa atas 13 aktivis politik di 1997-98. Kegagalan yang terus berlanjut untuk menginvestigasi kejahatan-kejahatan ini untuk menemukan keberadaan dan nasib mereka yang dihilangkan, dan ketika ada cukup bukti, mengadili mereka yang diduga melakukan kejahatan-kejahatan ini, melanggengkan pelanggaran HAM dan berkontribusi kepada budaya impunitas yang lebih luas di Indonesia.

Para keluarga ketiga belas aktivis politik, semuanya laki-laki; Sonny, Yani Afri, Ismail, Abdun Nasser, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Wiji Thukul, Suyat, Herman Hendrawan, Bimo Petrus Anugerah, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin, dan Hendra Hambali, yang dihilangkan pada 1997-98 terus menuntut pemerintah untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi terhadap mereka lebih dari 15 tahun yang lalu. Sembilan lainnya yang ditangkap dan disiksa oleh militer sementara ditahan secara terisolasi pada sebuah fasilitas militer di Jakarta pada 1998, dan yang kemudian dibebaskan, telah memastikan bahwa paling tidak ada enam dari orang-orang yang hilang tersebut ditahan di dalam fasilitas yang sama.

Keputusan Presiden untuk mendirikan Pengadilan HAM ad hoc

Pada 2009, DPR RI, berdasarkan laporan di tahun 2006 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), merekomendasikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili para tersangka pelaku yang melakukan penghilangan paksa pada 1997-98. Namun demikian, Presiden Yudhoyono belum juga mengeluarkan keputusan presiden yang diperlukan bagi pembentukan pengadilan tersebut. Rekomendasi-rekomendasi lainnya adalah pencarian segera atas 13 aktivis tersebut oleh pihak berwenang Indonesia, pemberian “rehabilitasi dan kompensasi” bagi para keluarga korban, dan ratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Hampir empat tahun kemudian, pihak berwenang Indonesia telah gagal mengambil tindakan nyata untuk secara efektif mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini.

Kasus penghilangan paksa 13 aktivis ini merupakan simbol dari impunitas kasus-kasus penghilangan paksa yang telah ada di Indonesia dan selama pendudukan Timor-Leste (dulunya Timor-Timur) pada 1975-99. Para keluarga orang-orang hilang telah bertahun-tahun menyerukan pihak berwenang Indonesian untuk mengungkap keberadaan dan nasib orang-orang yang mereka cintai. Namun demikian, hingga hari ini sedikit kemajuan yang telah dibuat, memperpanjang penderitaan mereka.

Pembentukan komisi kebenaran dan mekanisme mencari orang hilang

Di Aceh, para perwakilan korban terus menuntut kebenaran tentang keberadaan dan nasib orang-orang yang dihilangkan atau menghilang antara 1989 dan 2005, dan pemakaman yang layak. Langkah positif oleh DPR Aceh menuju pembentukan sebuah komisi kebenaran di Aceh menawarkan harapan; namun demikian, ada ketakutan bahwa inisiatif semacam ini akan dihalangi di tingkat pemerintahan pusat. Sementara itu, pembentukan suatu komisi kebenaran di tingkat nasional masih tertunda, dengan DPR RI gagal memprioritaskan rancangan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan komisi kebenaran tersebut.

Di Timor-Leste, para keluarga orang-orang hilang, dan anak-anak Timor-Leste yang dipisahkan dari keluarga mereka, telah menunggu lebih dari 14 tahun untuk mencari tahu atas apa yang terjadi kepada orang-orang yang mereka cintai. Meski sebuah Komisi Kebenaran bilateral Indonesia-Timor-Leste merekomendasikan bahwa kedua negara akan membentuk sebuah Komisi bersama bagi Orang-Orang Hilang, hingga saat ini tidak ada kemajuan yang diberitakan, dan masalah ini dipinggirkan dalam pertemuan-pertemuan bilateral.

Kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan penghilangan paksa

Amnesty International juga mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan undang-undang bagi ratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, termasuk membuat deklarasi di bawah Pasal 31 dan 32 untuk mengakui kompetensi Komite Penghilangan Paksa untuk menerima dan membahas komunikasi dari atau atas nama para individu.

Menurut pemerintah Indonesia, sebuah rancangan undang-undang untuk meratifikasi Konvensi ini telah diajukan ke parlemen pada Juni 2013. Amnesty International mendesak DPR RI untuk memprioritaskan rancangan undang-undang ini untuk 2014 ketika mereka berkumpul pada sedang pleno di November ini. Pengesahan undang-undang ini harus segera diikuti oleh ratifikasi Konvensi, memasukan ketentuan-ketentuannya ke dalam sistem hukum domestik dan implementasi yang efektif dan menyeluruh dalam kebijakan dan praktik.

Penghilangan paksa adalah sebuah pelanggaran HAM yang serius dan merupakan kejahatan di bawah hukum internasional yang melanggar hak-hak seseorang yang dihilangkan dan orang yang mereka cintai. Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1992, menetapkan bahwa sebuah investigasi “harus dilakukan sejauh nasib dari korban penghilangan paksa masih tidak diklarifikasi” (Pasal 13(6)). Deklarasi ini juga menyatakan bahwa “penghilangan paksa akan dianggap sebagai kejahatan yang berkelanjutan selama para pelakunya terus menutupi nasib dan keberadaan orang-orang yang dihilangkan dan fakta-faktanya tetap tidak diklarifikasi” (Pasal 17(1)). Penghilangan paksa bisa juga mengakibatkan atau mempengaruhi serangkaian hak-hak asasi lainnya, termasuk bebas dari penahanan sewenang-wenang, hak untuk diakui sebagai subjek di muka hukum, hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, dan hak atas hidup.

Menurut laporan tahunannya di 2012, Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa (the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances/WGEID) memegang informasi atas 162 laporan yang belum diselesaikan di Indonesia, sementara lebih lanjut ada 428 kasus yang belum diselesaikan di Timor-Leste yang mana muncul selama periode pendudukan Indonesia (1975-1999).

Untuk itu, Amnesty International menyerukan pemerintah Indonesia untuk juga menerima dan memfasilitasi permintaan dari Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa, yang masih tertunda sejak 2006, untuk mengunjungi Indonesia pada kesempatan secepat mungkin.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE