Document - Indonesia: Military tribunal will further entrench impunity

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK Index: ASA 21/021/2013 19 Juni 2013

Indonesia: Pengadilan Militer akan memperkokoh impunitas lebih lanjut

Persidangan akan datang atas 12 anggota 12 Kopassus (Komando Pasukan Khusus) yang dituduh melakukan eksekusi di luar hukum terhadap empat tahanan, yang merupakan kejahatan di bawah hukum internasional, menggambarkan kegagalan berkelanjutan dari pihak otoritas Indonesia untuk melakukan reformasi yang berarti terhadap sistem peradilan militer di Indonesia.

Persidangan dijadwalkan dimulai besok di muka pengadilan militer, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, pengadilan semacam ini tidak imparsial dan independen dan jarang transparan. Jadi pengadilan semacam ini menawarkan sedikit harapan akan akuntabilitas dalam kasus Cebongan ini.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keperihatinan tentang sedikitnya bukti- bukti yang dikumpulkan oleh penyidik militer selama proses investigasi, sementara menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ada paling tidak 10 saksi dilaporkan terlalu trauma untuk bersaksi secara langsung di persidangan dan telah meminta fasilitas telekonferensi.

Amnesty International menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk mengubah undang-undang yang ada – secara khusus Undang-Undang No. 31/1997 tentang Peradilan Militer - untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan terkait pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan personel militer, termasuk eksekusi di luar hukum dan penyiksaan, secara jelas didefinisikan di undang-undang dan bisa diadili secara independen, di pengadilan sipil ketimbang pengadilan militer.

Pada pukul 00.30 dini hari 23 Maret 2013, empat tahanan di penjara Cebongan, Sleman, Yogyakarta dibunuh oleh sekelompok orang-orang bersenjata dengan penutup muka, yang kemudian dikonfirmasi sebagai anggota Kopassus (Komando Pasukan Khusus), bagian dari militer Indonesia.

Keempat tahanan – Johanes Juan Manbait, Gamaliel Yeremianto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, dan Hendrik Angel Sahetapy, alias Deki – telah ditahan atas dugaan pembunuhan seorang anggota Kopassus dalam sebuat perkelahian di sebuah café di Yogyakarta pada 19 Maret 2013. Keempat orang tersebut sebelumnya ditahan di markas besar Kepolisian Daerah Yogyakarta, tetapi dipindah ke penjara Cebongan sehari sebelum penyerangan.

Menurut sumber yang dapat dipercaya, seseorang yang mengaku dari Polda Yogyakarta tiba di penjara Cebongan dan meminta untuk melihat keempat tahanan tersebut. Bersama dengan orang itu sebuah surat yang menurutnya dari Kapolda Yogyakarta. Ketika penjaga penjara membuka pintu, beberapa orang bersenjata dengan penutup muka muncul dan memaksa masuk ke dalam penjara. Mereka dilaporkan membawa senjata AK-47 dan sebuah pistol.

Orang-orang tersebut kemudian menuntut para penjaga penjara untuk membawa mereka ke sel penjara di mana keempat tahanan tersebut berada. Mereka dilaporkan memukul para penjaga penjara tersebut untuk mendapatkan akses ke sel penjara tersebut dan mencari tahu di mana letak ruang kamera CCTV penjara berada. Keempat tahanan tersebut kemudian ditembak hingga tewas di dalam sel tahanan mereka. Rekaman kamera CCTV kemudian diambil dari penjara tersebut. Organisasi non-Pemerintah yang melakukan investigasi kasus tersebut menyatakan serangan tersebut nampak direncanakan secara matang dan terkoordinasi.

Sementara komandan militer setempat awalnya menyangkal keterlibatan militer dalam pembunuhan tersebut, sebuah penyelidikan internal militer kemudian menyebut nama 12 anggota Kopassus sebagai tersangka. Amnesty International sangat perihatin bahwa para pejabat pemerintah dan militer telah secara publik menyangkal bahwa pembunuhan tersebut adalah pelanggaran HAM. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dilaporkan menyatakan bahwa serangan terhadap penjara bukan merupakan pelanggaran HAM karena dilakukan secara spontan dan tidak bersifat sistematik. Komandan Kopassus Mayor Jenderal Agus Sutomo bersikeras bahwa apa yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM namun merupakan “pembangkangan”.

Eksekusi di luar hukum melanggar hak asasi dasar manusia untuk hidup, yang Indonesia terikat untuk menghormati dan melindunginya di bawah perjanjian-perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan juga konstitusinya sendiri. Eksekusi di luar hukum juga merupakan kejahatan di bawah hukum internasional dan para pelakunya bertanggung jawab untuk bisa diadili secara global.

Kopassus telah bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran HAM yang serius termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan selama konflik masa lalu di Aceh dan Timor- Leste (dulunya Timor-Timur), dan selama bulan-bulan terakhir pemerintahan Presiden Soeharto pada 1997-1998. Namun demikian, sebagian besar anggota Kopassus dan petinggi mereka tidak pernah dibawa ke muka pengadilan yang independen dan diadili untuk kejahatan-kejahatan semacam ini. Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang di Indonesia untuk memastikan bahwa anggota–anggota pasukan keamanan, termasuk mereka yang berada pada situasi memegang tanggung jawab komando, dapat dimintakan tanggung jawabnya. Ini juga harus termasuk memastikan bahwa unit khusus seperti Kopassus tidak berada di atas hukum¸dan ada mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal yang menangani tindak pidana yang merupakan pelanggaran HAM.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE