Document - Indonesia: Three dead and 22 protestors detained for their peaceful political activism in Papua

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

Pernyataan Publik

Index: ASA 21/013/2013

9 Mei 2013

Indonesia: Tiga orang tewas dan 22 pengunjuk rasa ditahan karena aktivitas politik mereka secara damai di Papua

Seorang perempuan, Salomina Kalaibin, yang tewas pada 6 Mei karena luka tembakan, merupakan orang ketiga yang meninggal hanya karena ia mengikuti suatu hari peringatan secara damai di Papua seminggu yang lalu. Kematiannya merupakan peringatan yang begitu keras bahwa para aktivis politik, pembela hak asasi manusia dan individu lainnya yang beraktivitas secara damai terus menghadapi larangan keras dan sewaktu-waktu beresiko terhadap nyawa mereka, untuk menjalankan hak-hak mereka untuk kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua

Lebih jauh dari tewasnya tiga orang sipil, paling tidak 22 orang saat ini ditahan di Timika, Biak, dan Sorong karena ikut berpartisipasi dalam demonstrasi-demonstrasi di seputar tanggal 1 Mei 2013 untuk memperingati ulang tahun ke-50 penyerahan Papua kepada pemerintah Indonesia oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Meskipun Amnesty International tidak mengambil posisi atas status politik Papua, atau provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, masyarakat di Papua dan di tempat lain di Indonesia harus dapat secara damai mengekspresikan pandangan-pandangan mereka dari gangguan, ancaman, dan ketakutan akan dikriminalisasikan. Organisasi kami percaya hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk secara damai mengadvokasi referendum, kemerdekaan, atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Amnesty International menyerukan suatu investigasi yang cepat, independen, dan imparsial atas tuduhan-tudahan penggunaan senjata api secara tidak perlu oleh pasukan keamanan yang telah menghasilkan tiga orang tewas dan paling tidak tujuh orang luka-luka selama minggu lalu. Jika investigasi-investigasi tersebut menemukan adanya pelanggaran HAM yang melibatkan pasukan keamanan, maka mereka yang bertanggung jawab, termasuk orang-orang yang memiliki tanggung jawab komando, harus diadili di persidangan yang sesuai dengan standar-standar internasional akan keadilan, dan para korban harus disediakan reparasi. Kami juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat mereka yang telah ditangkap dan ditahan hanya semata-mata atas dasar kegiatan politik mereka secara damai.

Ada tiga kejadian yang terpisah seputar 1 Mei 2013. Pertama, menurut sumber yang dapat dipercaya, polisi dan tentara membuka tembakan kepada sekelompok orang yang secara damai berkumpul pada 30 April di distrik Aimas, Sorong untuk mengorganisir kegiatan hari berikutnya memperingati ulang tahun ke-50 penyerahan Papua. Dua orang, Abner Malagawak dan Thomas Blesia tewas di tempat sementara Salomina Kalaibin, seorang perempuan, meninggal pada 6 May karena luka tembakan di perut dan pundaknya. Dua orang lainnya juga menderita luka tembakan selama kejadian tersebut. Polisi mengklaim penembakan dilakukan untuk membela diri. Paling tidak enam orang telah ditangkap dan ditahan dengan tuduhan “makar” karena memiliki bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua yang dilarang oleh suatu Peraturan Pemerintah di tahun 2007.

Lebih jauh, pada 1 Mei 2013 tengah hari, polisi membuka tembakan ke udara untuk membubarkan secara paksa ratusan pengunjuk rasa yang telah berkumpul di komplek pasar di Kwamki Baru, Timika. Para pengunjuk rasa dilaporkan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lima orang diduga ditembak oleh polisi saat mereka mengibarkan bendera tersebut. Polisi kemudian menahan paling tidak 10 pengunjuk rasa yang dibawa ke markas Polres Mimika. Para pengunjuk rasa dilaporkan dituduh dengan pasal “makar”.

Di Biak, paling tidak satu orang ditembak pada pukul 5 pagi pada 1 Mei ketika aparat keamanan membuka tembakan pada sekelompok paling sedikit sekitar 50 orang yang telah berkumpul untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Menurut polisi setempat mereka menangkap enam orang di kampung Ibdi, kabupaten Biak Numfor karena pengibaran bendera Bintang Kejora.

Meski pemerintah Indonesian memiliki tugas dan hak untuk menjaga ketertiban publik di teritorinya, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa segala pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak bisa melebihi yang diperbolehkan di bawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang mana Indonesia adalah negara pihak.

Amnesty International menyerukan pemerintah Indonesia untuk mencabut, atau kalau tidak mengubah pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 77/2007 yang melarang penggunaan logo atau bendera separatis, dan pasal 106 dan 110 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan hukuman berat bagi tindakan “makar”, sehingga pasal-pasal ini tidak lagi digunakan untuk mengkriminalisasikan kebebasan berekspresi. Pihak berwenang Indonesia harus juga menjamin bahwa anggota-anggota pasukan keamanan menghormati standar-standar hukum HAM internasional kapan mereka menghadapi aktivitas politik secara damai di Papua dan bahwa langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk memastikan bahwa segala tuduhan pelanggaran HAM tidak dibiarkan tidak terperiksa. Investigasi-investigasi terhadap laporan-laporan pelanggaran HAM yang dilakukan polisi dan militer di Indonesia masih jarang dan hanya sedikit pelaku yang telah dibawa ke muka hukum.

Amnesty International percaya bahwa minimnya pemantauan yang independen dan imparsial atas situasi hak asasi manusia di Papua berkontribusi pada iklim impunitas di sana. Pihak berwenang Indonesia harus mengizinkan pemantau, organisasi non-pemerintah, dan jurnalis internasional akses tanpa larangan ke provinsi Papua dan Papua Barat.

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE