Document - Indonesia: Exploitation and abuse: the plight of women domestic workers


Indonesia


Eksploitasi dan pelanggaran: situasi sulit pekerja rumah tangga perempuan

1. Introduksi

Ratnamulai bekerja sebagai PRT ketika dia berumur 13 tahun…"Saya berhenti sekolah karena setelah bapak saya meninggal, keluarga saya tidak punya cukup uang untuk membayar sekolah saya… [saya mendapat majikan pertama saya] melalui para tetangga saya… Saya diberitahu bahwa gaji yang akan saya terima Rp 350.000 (US$40) per bulan. Tetapi saya hanya dibayar Rp150.000 (US$ 17) per bulan …"


Dia mengatakan kepada Amnesty International bahwa dia merasa ‘tertipu’ dalam proses rekrutmen, karena majikan perempuannya ternyata kasar: "[Majikan saya] menyiram air panas ke saya bila dia marah. Dia bilang saya salah… pekerjaan saya tidak cukup bagus… Dia juga melempar panci ke saya dan sekali pernah dia hampir menggunakan setrika untuk memukul saya"…


"Saya membersihkan rumah, memasak, mengepel lantai, dan mengurus anak-anak… setiap hari dari pukul lima pagi sampai tengah malam".Tidak boleh istirahat. "Satu-satunya waktu saya bisa keluar rumah adalah ketika saya menjemur pakaian… seminggu sekali… Majikan saya mengatakan: "Perempuan tidak boleh pergi keluar".


"[Saya tidur] di dapur…tanpa kasur… hanya di lantai. Saya tidak punya kunci [ke kamar]. Saya kedinginan… takut…Majikan saya mengunci saya di dalam kamar [setiap malam], dan mengatakan bahwa hal itu untuk penjagaan saya. Saya tidak bisa pergi ke kamar mandi selama jam tidur".


Ratna tidak diperbolehkan menelepon atau mengirim surat. Majikannya mengatakan bahwa itu terlalu mahal. Dia tidak bisa mengontak keluarganya, dan tidak pernah menerima kabar dari mereka.


Pengalaman Ratna bersama dua majikan lainnya juga serupa. Dia menderita karena kondisi kerja yang buruk serta penyiksaan fisik dan psikologis. Majikan keduanya meludahi dia "pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari dan malam",dan tidak menggajinya. Ketika dia di sana, dia tidur di gudang: "tidak ada pintu… dan sangat kecil. Banyak barang di sekitarnya dan bau".Majikan ketiganya suka berteriak kepadanya dan sering menamparnya. Dia pernah tidak diberi makan selama tiga hari. Di sana dia dipaksa bekerja dari pukul 5 pagi sampai pukul 1 dini hari tanpa ada waktu istirahat.


Ratna teringat bahwa ketika kakaknya meninggal, ibunya berhasil memberi tahu dia dan meminta dia pulang untuk menghadiri penguburan kakaknya, tetapi dia tidak diizinkan oleh majikannya sehingga tidak bisa pergi. Ibunya mencari tahu mengapa dia tidak datang, tetapi Ratna tidak memberi tahu dengan jujur tentang situasinya. "Sampai sekarang, ibu saya tidak tahu apa yang telah terjadi kepada saya. [Saya takut dan malu untuk bercerita kepadanya. [Bahkan sampai sekarang pun] saya tidak memberi tahu tentang pengalaman saya… [saya merasa] terlalu malu".(1)



Terlalu banyak PRT perempuan di Indonesia seperti Ratna yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tempat kerja mereka. Mereka sering dipaksa bekerja dari usia semuda 12 tahun, dan mereka menderita karena eksploitasi ekonomi dan kondisi kerja yang buruk, juga diskriminasi berdasarkan gender. Banyak dari mereka yang menjadi sasaran kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Bahkan ada juga yang dibunuh.


Penderitaan mereka sering tersembunyi dari pandangan umum. Bukan hanya karena mereka sendiri malu untuk bercerita tentang pengalaman mereka, tetapi yang berwenang dan publik nampaknya melupakan mereka. Sebaliknya, kesulitan para PRT Indonesia di bagian lain di Asia Tenggara dan Timur Tengah sering menjadi berita utama di Indonesia.


Diperkirakan ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia. Kurang berpendidikan, tidak memiliki keterampilan, dari latar belakang miskin, melakukan tugas-tugas rendah dan tanpa prospek karir, mereka sering dianggap dan diperlakukan sebagai penduduk kelas dua. Status mereka yang lebih rendah dalam masyarakat Indonesia juga dijelaskan oleh adanya prasangka gender dan stereotip yang ada dalam hubungannya dengan pekerjaan mereka. Pekerjaan domestik dipandang kurang penting dibandingkan jenis pekerjaan lain karena perempuan telah melakukannya tanpa bayaran resmi selama berabad-abad.


Di Indonesia, PRT perempuan tidak dilindungi oleh peraturan yang ada, yang menjamin hak-hak pekerja, khususnya Undang-undang (UU) tentang Ketenagakerjaan (No. 13/2003). Undang-undang tersebut membedakan antara pekerja yang dipekerjakan oleh ‘perusahaan’ atau ‘usaha-usaha sosial atau usaha lain yang ada pengawasnya,’ dan para pekerja lain. PRT masuk ke kategori yang terakhir ini, namun undang-undang itu hanya menjamin perlindungan secara ektensif atas hak-hak para pekerja untuk para pekerja yang masuk kategori yang pertama disebut. Artinya UU Ketenagakerjaan itu sendiri mendiskriminasikan para PRT dan membuat mereka tidak mendaptkan perlindungan hukum atas hak-hak pekerja mereka, seperti misalnya upah minimum, 40 jam kerja per minggu, serta standar-standar yang mengatur tentang istirahat secara reguler dan libur.


Menurut hukum internasional, semua pekerja berhak terhadap hak-hak buruh inti, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang dapat memberi mereka standar hidup yang layak, batasan jam kerja yang masuk akal, hak untuk beristirahat, hak untuk libur, dan hak untuk bergabung dengan serikat buruh.(2) Namun PRT Indonesia tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Kondisi mereka sangat tergantung pada kemauan baik (atau sebaliknya) dari majikan mereka, yang merupakan situasi dalam kasus Ratna dan banyak lainnya telah mengakibatkan konsekuensi yang tragis.


Apa itu pekerja rumah tangga?


Walaupun tidak ada standar definisi tentang PRT, definisi-definisi dalam legislasi di seluruh dunia nampaknya setuju bahwa pelayanan rumah tangga mensyaratkan komponen-komponen berikut: tempat kerjanya adalah sebuah rumah pribadi, pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga; pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya, kepala rumah tangga; PRT langsung di bawah otoritasnya, pekerjaan dilakukan secara reguler dan dalam cara yang terus-menerus, dan majikan tidak boleh mendapatkan pencapaian yang berkaitan dengan uang dari kegiatan yang dilakukan oleh PRT.(3)



PRT perempuan terpajan pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk tidak memiliki hak terhadap kesehatan, pendidikan, standar hidup yang memadai dan kebebasan bergerak. Mereka juga berada dalam risiko trafficking(4) dan risiko kekerasan. Walaupun ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (yang berlaku untuk PRT) yang diloloskan oleh parlemen Indonesia pada bulan September 2004, selama ini kekurangannya adalah kesadaran dan penegakkan undang-undang tersebut, yang mengakibatkan para PRT tetap rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai lingkungan kerja mereka.


Inilah situasi yang ditemukan oleh delegasi Amnesty International ketika berkunjung ke Jawa, Indonesia, pada bulan Februari-Maret 2006. Delegasi tersebut pergi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, tempat mereka bertemu 40 orang PRT, wakil masyarakat, praktisi medis dan hukum, organisasi masyarakat sipil, ornop lokal dan internasional, badan-badan PBB, dan perwakilan polisi serta pemerintah lokal. Selama kunjungan mereka ke Indonesia, delegasi Amnesty International juga bertemu wakil pemerintah di Jakarta.


Laporan ini difokuskan kepada PRT perempuan dan gadis muda yang bekerja untuk majikan pribadi di seluruh Indonesia, baik yang bekerja paruh waktu maupun yang purna waktu, dan apakah tinggal di rumah majikan atau di luar tempat kerja. Dengan menggunakan analisis dan studi kasus yang rinci, laporan ini menggarisbawahi tentang pelanggaran HAM yang mereka hadapi, dan membuat rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah penting untuk menjamin bahwa situasi ini tidak akan berlanjut. Secara khusus Amnesty International meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengutuk kekerasan dan mengambil tindakan untuk mengatasi pelanggaran HAM terhadap PRT, menjamin adanya kondisi yang adil bagi seluruh pekerja, dan mengoperasikan kebijakan "toleransi nol" kepada kekerasan terhadap perempuan – sebuah momok yang berpengaruh terhadap banyak PRT dan merupakan pelanggaran berat terhadap HAM mereka.


2. Latar belakang


Sensus terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2001 menyebutkan jumlah PRT di Indonesia adalah 570.000. Tetapi menurut penelitian ILO (International Labour Organization) pada tahun 2002, ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia, dan mayoritas dari mereka adalah perempuan dan gadis muda.(5) Persentase PRT laki-laki tetap marjinal. Menurut estimasi ILO, mereka berjumlah kurang dari lima persen dari jumlah total PRT. Sekitar sepertiga PRT adalah gadis muda di bawah umur 18 tahun. Sebagian besar PRT di Indonesia adalah orang Indonesia juga. Semua PRT yang diwawancarai oleh Amnesty International adalah warganegara Indonesia.


PRT perempuan biasanya datang dari desa dan daerah perkotaan yang miskin di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara, untuk bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, Balikpapan dan Pontianak. Mereka biasanya direkrut secara informal dan bertemu majikan pertama mereka melalui keluarga, teman atau tetangga. Diperkirakan oleh organisasi-organisasi PRT lokal bahwa rata-rata hanya 10 persen yang direkrut melalui agen PRT.

2.1 Konteks budaya dan sosial


Pekerja rumah tangga merupakan hal yang sudah mengakar di Indonesia, seperti juga di banyak negara di Asia. Biasa bagi sebuah keluarga kaya untuk memiliki satu atau dua PRT dari area yang lebih miskin untuk bekerja pada mereka. Mereka disebut sebagai ‘pembantu’ atau ‘pembantu rumah tangga.’ Pekerjaan tradisional mereka termasuk tetapi tidak terbatas pada: bersih-bersih, mencuci, menyapu, memasak, mengurus anak-anak, belanja, dan kadang-kadang berkebun atau membantu bisnis majikannya.


Pekerja rumah tangga (PRT) cenderung mulai bekerja ketika masih sangat muda – ketika mereka berumur 12 atau 13 tahun. Menurut tradisi orang Jawa disebut ‘ngenger’, yang normal terjadi bahwa orang mengirimkan anak-anak yang berlatar belakang miskin ke sanak keluarga mereka yang lebih kaya, atau ke orang-orang yang akan memberikan pendidikan dan tempat untuk hidup yang pantas kepada anak tersebut.(6) Sebagai balasannya, anak tersebut membantu pekerjaan rumah tangga. Dari pandangan publik, PRT dianggap anggota keluarga, bukan pekerja.

Namun, kesenjangan hirarkis di antara PRT dan majikannya sangat besar, yang membuat masyarakat memandang bahwa status mereka sangat rendah. PRT dianggap bawahan majikan mereka. Kondisi keras yang mereka hadapi ditoleransi bukan hanya oleh publik, tetapi oleh para PRT sendiri yang telah dipengaruhi oleh pengertian ini terhadap posisi mereka. PRT dipandang secara efektif sebagai warga negara kelas dua, yang karena peranan lebih rendahnya membuat mereka tidak mendapatkan hak-hak yang dinikmati oleh anggota masyarakat yang lain.


Di samping itu karena dianggap sebagai "pembantu" atau anggota keluarga dan menghadapi persepsi status rendah karena pekerjaan mereka, sangat sulit bagi PRT untuk membuat nilai pekerjaan mereka diakui. Seperti yang terjadi di negara-negara lain, mereka menderita karena fakta bahwa PRT dipandang sebagai "pekerjaan perempuan", dan tidak diakui sebagai pekerjaan sosial yang dihargai seperti banyak jenis pekerjaan lain. Karena perempuan telah melakukan jenis pekerjaan rumah tangga seperti ini selama berabad-abad dengan gratis, masyarakat secara keseluruhan cenderung untuk menolaknya, dan menilainya sebagai "tidak produktif".

2.2 Faktor pendorong dan penarik dalam memutuskan untuk menjadi pekerja rumah tangga


Walaupun beberapa PRT yang diwawancarai ingin melanjutkan sekolah ke SMP, mereka terpaksa keluar pada umur 12 atau 13, karena tidak adanya biaya. Banyak yang mengatakan kepada Amnesty International bahwa keluarga mereka tidak mampu lagi membiayai uang sekolah dan biaya-biaya lainnya untuk keperluan sekolah.(7) Beberapa dari mereka mengatakan bahwa krisis ekonomi tahun 1998 telah membuat situasi mereka menjadi lebih buruk, dan memaksa mereka untuk bekerja lebih dini untuk membantu orang tua mereka atau supaya adik-adik mereka bisa pergi ke sekolah.


Indonesia adalah negara yang menyetujui Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC = Convention on the Rights of the Child) yang menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan, tanpa memandang jenis kelamin anak.(8) Indonesia memiliki undang-undang yang mengakui hak kesetaraan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan.(9) Namun, kepercayaan umum bahwa anak laki-laki memiliki status lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, dan anak laki-laki akan lebih bisa memanfaatkan pendidikan yang mereka terima, berarti bahwa angka kehadiran anak perempuan di sekolah yang lebih rendah tidak selalu dianggap sebagai masalah. Walaupun angka Indonesia tentang keseimbangan gender dalam pendidikan cukup baik dibandingkan dengan angka rata-rata secara global,(10) pemerintah Indonesia mengakui tingkat buta huruf anak perempuan lebih tinggi, dan rendahnya jumlah pendaftaran serta partisipasi mereka di pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. (11) Pemerintah juga mengakui bahwa kurikulum dan metode pengajaran merefleksikan bias gender.(12) Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa inisiatif di bidang pendidikan untuk menghadapi kecenderungan ini. Mereka telah melakukan tindakan khusus seperti kuota, beasiswa, subsidi dan pendaftaran dengan jaminan diterima bagi anak-anak perempuan ke sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Mereka juga telah melakukan revisi terhadap buku-buku teks, kurikulum, metode pengajaran dan pendidikan, untuk menjadikan lebih sensitif terhadap gender.(13)


Menurut Departemen Pendidikan, statistik menunjukkan bahwa anak perempuan lebih mungkin putus sekolah di SD dan SMP dibandingkan anak laki-laki.(14) Banyak anak perempuan terpaksa bekerja sebelum mereka mencapai umur 15 karena kondisi ekonomi atau faktor lain, sehingga mereka kehilangan – kadang-kadang selamanya – kesempatan terhadap pendidikan. Demikian juga perempuan yang kawin muda biasanya berhenti sekolahnya, sehingga hal tersebut membatasi kesempatan kerjanya. Situasi ini akan lebih diperburuk dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia: pada bulan Februari 2005 tingkat pengangguran lebih dari 10 persen, dan lebih dari 28 persen bagi orang yang berumur antara 15-24 tahun.(15) Begitu perempuan dan anak gadis mulai bekerja sebagai PRT, mereka akan menemukan sedikit prospek pekerjaan lain untuk selanjutnya.


Semua PRT yang diwawancarai oleh Amnesty International mengatakan bahwa mereka sendiri memilih profesi mereka saat ini. Kebanyakan dari mereka melihat pekerjaan sebagai PRT menjadi kesempatan untuk mendapat uang dan memperoleh pengalaman di luar kampung halaman atau daerah mereka. Nampaknya faktor-faktor budaya, ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi pilihan pekerjaan mereka. Pekerjaan rumah tangga adalah salah satu pilihan pekerjaan yang paling jelas bagi gadis muda dan perempuan miskin yang tidak mempunyai keterampilan, yang terbatas pendidikannya, yang mencari pekerjaan yang dibayar, dan kepada siapa banyak jalur kerja lain akan tertutup karena status sosio-ekonomi dan pendidikan mereka.


Menurut ornop-ornop lokal, gadis muda PRT khususnya dicari karena mereka "murah" dan tidak terlalu menuntut dibandingkan mereka yang telah dewasa.(16) Dengan kata lain, anak-anak tidak dibayar setara untuk pekerjaan yang sama. Walaupun anak-anak seharusnya tidak bekerja di bawah kondisi yang sama dengan orang dewasa, jika hal ini terjadi, Amnesty International percaya bahwa mereka harus dibayar setara untuk pekerjaan mereka.


Bahwa perempuan dan para gadis di Indonesia mulai bekerja pada usia sedini itu jelas melanggar standar internasional yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1999 Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Umur Minimum untuk Masuk ke Pekerjaan, dan menyatakan bahwa umur minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun.(17) Walaupun, menurut pernyataan yang dideklarasikan Indonesia saat meratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tentang Umur Minimum untuk Bekerja, pendidikan gratis dan wajib belajar harus dijamin di Indonesia sampai umur bekerja minimum umum 15 tahun, (18) tetap ada sekitar 1,8 juta anak umur sekolah dasar (7-12 tahun) dan 4,8 juta anak umur 13-15 tidak bersekolah.(19)


Beberapa organisasi juga telah mendokumentasikan peran agen-agen PRT dalam mendorong gadis-gadis muda untuk menjadi PRT. Laporan-laporan mengindikasikan bahwa beberapa agen PRT pergi ke desa-desa secara khusus untuk merekrut PRT, dan bahwa sebagian dari mereka berbohong tentang kondisi kerja atau gajinya untuk menarik minat para calon. Menurut laporan, agen-agen PRT meyakinkan beberapa gadis dan orang tua mereka dengan mengklaim bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kemiskinan bagi gadis tersebut maupun bagi keluarganya.(20)


2.3 Kurangnya data


Kurangnya angka yang komprehensif tentang jumlah PRT yang saat ini bekerja di Indonesia, dan data yang tidak lengkap tentang gender, umur, asal, latar belakang dan kondisi sosial-ekonomi, membuat penentuan tingkat masalah, dan karenanya tingkat respons yang diperlukan untuk menghadapinya, tidak mungkin dilakukan. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri mengakui bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap angka rinci yang berhubungan dengan PRT, dan tergantung kepada data ILO.(21)


Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang bertanggung jawab memantau kesejahteraan rumah tangga dan memberikan dukungan administratif kepada mereka, ada di seluruh Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut merupakan unit administrasi tingkat terendah di Indonesia, dan diatur oleh undang-undang.(22) Ketua RT dipilih oleh warga di daerah tersebut, di tingkat kampung. Salah satu tugas mereka adalah mendaftar dan memonitor jumlah orang yang tinggal di setiap rumah tangga. Sementara mereka bisa mendapatkan peran yang berarti dalam mendaftar PRT yang bekerja di tingkat lokal, mereka saat ini tidak merasa bahwa mereka memiliki peran seperti itu. Pejabat lokal menyatakan bahwa populasi PRT terlalu sering berpindah-pindah untuk dicatat dan dimonitor secara efektif. Mungkin juga hal tersebut di luar kapasitas RT untuk menjalankan pencatatan efektif terhadap PRT. Amnesty International yakin bahwa pencatatan dan pemberitahuan jumlah PRT yang komprehensif merupakan langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi keprihatinan tentang masalah perlakuan terhadap PRT di Indonesia.


3. Pekerja rumah tangga rentan terhadap kekerasan


Konteks isolasi dalam kehidupan PRT, ditambah dengan status sosial mereka yang rendah dan kurangnya pilihan pekerjaan, membuat mereka berada dalam kerentanan yang tinggi terhadap berbagai pelanggaran, termasuk kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Amnesty Internasional telah mencatat beberapa situasi ekstrim yang mungkin dihadapi oleh para PRT di tempat kerja mereka sehari-hari. Situasi-situasi ini muncul dalam konteks penyangkalan atas berbagai hak-hak PRT (lihat bab 4 dan 5).

3.1 Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga perempuan

3.1.1 Kekerasan fisik dan seksual terhadap pekerja rumah tangga


"Dia memaksa saya untuk melakukan hubungan seksual dengannya."Kata seorang PRT berumur 22 tahun.


Pada bulan Februari 2006, seorang PRT berumur 13 tahun lari dari rumah majikannya di Bogor, Jawa Barat. Di kamar mandi, majikan perempuannya memukul kepalanya berkali-kali, dan menyiram air ke tubuhnya. Kemudian mukanya dimasukkan ke lubang toilet. Selama tujuh bulan masa tinggal di rumah tangga tersebut, gadis ini menuduh bahwa majikannya telah menganiaya dia berkali-kali, termasuk memukul dia dengan panci dan membakarnya dengan puntung rokok.(23)


Gadis tersebut termasuk yang cukup beruntung bisa lari dari situasi pekerjaan yang buruk. Bagi Syahriani yang berumur 20 tahun, tidak ada jalan keluar. Pada bulan Mei 2006, majikan laki-lakinya ditangkap di Makasar, Sulawesi Selatan, karena telah menganiaya dia sampai meninggal.(24) Dilaporkan bahwa majikan tersebut telah memukuli tangan, kaki dan kepalanya dengan setrika. Penganiayaan tersebut terjadi dua kali dalam dua hari, yang membuat Syahriani meninggal dua hari kemudian.


Kasus penganiayaan semacam itu tidak dilaporkan ke polisi, dan jarang terdengar oleh publik. Karena terisolasi dari keluarga dan kawan, PRT perempuan berisiko kehilangan pekerjaan bila mereka buka mulut – risiko yang membuat sebagian besar dari mereka tidak mau menghadapinya. Ketakutan mereka, ditambah lagi dengan gagalnya badan berwenang pemerintah untuk melindungi hak-hak PRT serta mencegah, menginvestigasi dan menghukum pelaku penganiayaan (lihat 3.2.2), membuat banyak kekerasan terhadap perempuan dan gadis seperti itu tersembunyi.


PRT juga menghadapi risiko besar pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan. Seorang PRT berumur 22 tahun dipaksa oleh majikannya di Jakarta untuk melakukan hubungan seks dengan adik laki-lakinya antara bulan Juni dan Oktober 2004. "Dia memaksa saya melakukan hubungan seks dengannya",cerita dia. "Dia memulainya dengan mencoba merayu saya, memuji-muji saya, merangkul dan menciumi seluruh tubuh saya. Dia menjadi bergairah dan melepaskan tangan saya, sehingga saya berhasil lari. Tetapi dia menangkap saya lagi, memaksa saya untuk ke kamar dan menutup pintunya". Ketika PRT tersebut hamil, keluarga majikan menyelenggarakan pertemuan dan meminta sang adik menikahi si PRT. Namun laki-laki tersebut menolak dan mengatakan bahwa PRT tersebut jelek. Pada tanggal 15 November, keluarga tersebut mengeluarkan PRT tersebut. Upahnya yang masih tersisa dibayarkan dan dia diberi ongkos transpor sebesar Rp 40.000 (US$ 4).


Seorang PRT berumur 33 tahun melaporkan bahwa dia telah diperkosa berkali-kali oleh majikannya, seorang penghibur, antara Desember 2004 dan Januari 2005 di Jakarta. Dia mengatakan bahwa laki-laki tersebut biasanya mendekati dia ketika dia tidur, dan membuka pakaiannya. Dia mengatakan "dia bertubuh besar ", dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah beberapa waktu, dia berhasil lari dari rumah tersebut.


Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan telah menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, kekerasan terhadap perempuan oleh pelaku perseorangan, termasuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan terhadap perempuan dan gadis di ruang domestik, harus dipertimbangkan sebagai bentuk penyiksaan bila keadaannya serius, dan bila negara gagal mengambil langkah yang tepat untuk mencegah dan menghukumnya.(25)


Dewi: "Pernah suatu ketika majikan laki-laki memanggil saya ketika dia sedang berada di kamar mandi… Dia hanya terlilit handuk… [saya merasa terintimidasi karena] kami hanya berdua di rumah… Kemudian dia datang ke dapur dan menyentuh saya dari belakang ketika saya sedang memasak … Saya menolaknya… Dia mencoba dua kali lagi, tetapi saya tetap menolaknya… [Saya merasa bahwa] bila majikan perempuan berada di sana, hal itu tidak akan terjadi… [Sebulan setelah itu], saya sendiri di kamar anak, dan dia datang sambil mengatakan bahwa dia mencari beberapa pakaian… Saat itu majikan perempuan berada di kamar mandi… Majikan laki-laki tersebut mencoba berhubungan seks dengan saya tetapi tidak berhasil… Setelah kejadian tersebut, saya memutuskan untuk pergi. Saya terlalu takut… Tidak ada yang melindungi saya di sana… Saya tidak tahu harus berbicara dengan siapa, dan tidak cukup berani untuk pergi ke polisi, karena biasanya mereka semua laki-laki… Saya takut bahwa hal itu malahan akan menjadi masalah bagi saya". (26)


Seperti Dewi, banyak PRT perempuan dan anak-anak rentan terhadap pelanggaran seksual. Menurut data dari sebuah ornop lokal, PRT anak-anak di Pamulang, Jakarta, dipaksa untuk memijat para majikan mereka di bagian tubuh yang intim, merangkul dan mencium mereka, dan menonton mereka ketika mereka sedang mandi. Isolasi rumah tangga dan perbedaan status antara PRT dan majikan telah menciptakan suatu lingkungan di mana para majikan bisa bertindak dengan yakin bahwa mereka tidak akan menghadapi konsekuensi dari tindakan pelanggaran mereka.


Menurut standar internasional, pelecehan seksual termasuk:


"perilaku seksual yang tidak dikehendaki seperti kontak dan pendekatan fisik, ucapan yang mengandung ungkapan seksual, menunjukkan pornografi dan tuntutan seksual, apakah dengan kata-kata atau tindakan. Kelakuan seperti itu bisa menghina dan bisa merupakan masalah kesehatan dan keamanan; ini merupakan diskriminasi ketika perempuan tersebut memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa keberatannya akan merugikan dia sehubungan dengan pekerjaannya, termasuk rekrutmen atau promosi, atau ketika hal tersebut menciptakan permusuhan di lingkungan kerja.(27)


Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan telah menggolongkan pelanggaran seksual sebagai kekerasan yang melawan hukum, dan pelanggaran terhadap martabat manusia, dan mempertimbangkannya sebagai diskriminasi terhadap perempuan.(28) Dalam laporannya pada tahun 1997, dia menyimpulkan bahwa pelecehan seksual digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan mengintimidasi perempuan, dan memelihara status sosial mereka sebagai orang bawahan. "Pelecehan seksual menyerang di pusat swasembada ekonomi perempuan"."Perempuan mempunyai kemungkinan sembilan kali lebih besar daripada laki-laki untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebagai akibat dari pelecehan seksual". Ketika perempuan tidak merasa bahwa mereka memiliki pilihan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, mungkin mereka juga tidak memiliki cara untuk menghentikan pelanggaran yang berlangsung terus.


3.1.2 Skala kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan


Pada tahun 2006, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa tahun sebelumnya ada peningkatan tajam dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada organisasi-organisasi perempuan, rumah sakit, pengadilan agama, pengadilan daerah, unit-unit pelayanan khusus dan kantor-kantor kejaksaan tinggi.(29) Pada tahun 2005, lebih dari 20.000 kasus dilaporkan – ada peningkatan sebesar 69 persen dari tahun sebelumnya. Walaupun peningkatan ini sebagian diakibatkan dari bertambahnya jumlah lembaga yang mau memberikan data ke Komnas Perempuan, hal itu juga menunjukkan tentang peningkatan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilarang, dan bahwa kini ada mekanisme nasional untuk menanggapi pelanggaran semacam ini.


Komnas Perempuan mengakui bahwa jumlah ini "hanya merefleksikan puncak gunung es". Karena sering kasus-kasus tidak dilaporkan, insiden kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk jelas lebih tinggi.


Boks 1: Definisi tentang ‘kekerasan terhadap perempuan’

Istilah ‘kekerasan terhadap perempuan’ telah didefinisikan dalam Deklarasi PBB tentang Eliminasi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai "setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan gangguan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman adanya tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, apakah itu terjadi di publik ataupun dalam kehidupan pribadi." (30)


Definisi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:


* Kekerasan fisik, seksual atau psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk memukuli, pelanggaran seksual terhadap anak-anak perempuan di rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam hubungan perkawinan, sunat anak perempuan dan praktik tradisional lain yang membahayakan perempuan, kekerasan terhadap orang yang bukan pasangan, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

* Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk pemerkosaan, pelanggaran seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan di mana saja, perdagangan perempuan dan paksaan untuk menjadi PSK (pekerja seks);

* Kekerasan fisik, seksual atau psikologis yang diampuni oleh Negara di mana pun itu terjadi.(31)


Dalam Rekomendasi Umum mereka no. 19, Komite tentang CEDAW(32) menyatakan bahwa kekerasan berdasarkan gender merupakan sebuah bentuk diskriminasi, yang sangat mempengaruhi penikmatan perempuan atas HAM mereka.



Walaupun perempuan juga dilaporkan sebagai pelaku kekerasan di rumah, khususnya terhadap anak-anak, mayoritas korban kekerasan di rumah adalah perempuan dan gadis. Dalam studi Komnas Perempuan, 82 persen kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan terjadi di lingkungan rumah tangga, dan lebih dari 45 persen korban adalah para isteri. Kekerasan terhadap PRT tetap tidak terdokumentasi dengan baik atau tidak dilaporkan; hanya 87 kasus (0,52 persen dari total kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan) dilaporkan dalam penelitian Komnas Perempuan. Berkaca kepada pola umum tentang kurangnya pelaporan, maka jumlah insiden yang aktual jelas jauh lebih tinggi.

3.2 Hambatan untuk melindungi pekerja rumah tangga perempuan dari kekerasan


"Indonesia akan terus secara aktif mendukung proses nasional, regional dan internasional yang mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Indonesia akan terus mengintensifkan upayanya dalam memerangi diskriminasi terhadap perempuan, dan dalam menerapkan toleransi nol dalam hal kekerasan terhadap perempuan."(33)


3.2.1 Undang-undang nasional yang menyinggung tentang kekerasan fisik dan seksual


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus melarang sejumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan termasuk perkosaan dan serangan seksual (pasal 285-91), trafficking(pasal 297), pelecehan seksual (pasal 294.2), perdagangan budak (pasal 324-7), penculikan (pasal 328), menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kemauan mereka (pasal 335), pembunuhan (pasal 338-50) dan perlakuan kejam (pasal 292-4 dan 351-8).

KUHP secara tradisional telah menjadi referensi hukum di Indonesia sehubungan dengan ketetapan tentang kekerasan terhadap perempuan. Banyak kritisi telah menggaribawahi perlunya mengubah legislasi supaya lebih cocok dengan kebutuhan khusus dan hak-hak perempuan – demikian di antara kritikan itu – serta KUHP baru telah didiskusikan selama bertahun-tahun. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Apik, pasal 356.1 dari KUHP perlu diamendemen, karena hanya mengacu kepada isteri, anak atau orang tua sebagai mereka yang berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi tidak pada jenis korban lain, termasuk PRT, atau mereka yang hidup bersama dalam hubungan lain, termasuk orang-orang lesbian, homoseksual, biseksual atau mereka yang berganti kelamin. Lebih jauh lagi, KUHP tidak memasukkan kekerasan psikologis sebagai suatu bentuk kekerasan.(34)


Pada bulan September 2004, pemerintah mengambil langkah konkret menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan meratifikasi Undang-Undang No. 23, yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).(35) Undang-undang ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai:


"setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam Iingkup rumah tangga"(pasal 1).


Negara harus "mencegah"terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, "mengambil tindakan terhadap pelaku"dan "melindungi"korban kekerasan dalam rumah tangga. PRT secara khusus dimasukkan dalam undang-undang ini, dan diacu sebagai "orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut"(pasal 2.1 c).


Undang-undang tersebut jelas "melarang kekerasan dalam rumah tangga" (pasal 5). Kekerasan ini termasuk:


  1. Kekerasan fisik, yang didefinisikan sebagai "perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat " (pasal 6).

  2. Kekerasan psikologis, yang didefinisikan sebagai "perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang " (pasal 7).

  3. Kekerasan seksual, yang didefinisikan sebagai "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut " dan "pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu" (pasal 8).

  4. "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya". Undang-undang tersebut menyatakan bahwa ada tanggung jawab "untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut " (pasal 9).


Undang-undang tersebut merupakan perbaikan tentang ketetapan-ketetapan mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam KUHP dalam banyak cara, termasuk dalam definisi-definisinya yang luas baik tentang kekerasan domestik maupun tentang mereka yang berpotensi jadi korban dalam kekerasan tersebut. Undang-undang tersebut mengkriminalkan pelecehan seksual untuk pertama kali di Indonesia. Undang-undang tersebut juga secara jelas mendefinisikan tentang tanggung jawab petugas polisi, jaksa, hakim serta anggota masyarakat dalam menangani kekerasan domestik, termasuk mewajibkan para saksi kekerasan domestik melaporkannya kepada polisi. Undang-undang tersebut juga menerapkan hukuman yang lebih keras bagi beberapa tindakan kekerasan domestik, seperti meningkatkan hukuman maksimum bagi pemerkosa dari 12 tahun penjara dalam KUHP menjadi 15 tahun penjara dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.


Walaupun disambut, undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara penuh, khususnya yang menyangkut masalah kekerasan terhadap PRT. Walaupun diadakan kampanye besar untuk meningkatkan kesadaran, tetap dalam beberapa kasus polisi dan hakim dikabarkan tidak memanfaatkan penuh undang-undang itu dan dalam sejumlah perkara lebih senang mempercayakan pada KUHP. Walaupun kampanye yang disponsori pemerintah yang kebanyakan difokuskan kepada KDRT terhadap pasangan dan anak-anak telah menghasilkan pelaporan yang lebih baik atas kasus-kasus KDRT kepada berbagai lembaga (termasuk polisi, rumah sakit dan pusat-pusat komunitas), pelaporan tentang kekerasan terhadap PRT tetap rendah. Ini sebagian mungkin dikarenakan rendahnya kesadaran di antara para petugas dan korban itu sendiri, bahwa undang-undang tersebut juga bisa dikenakan terhadap PRT.


Amnesty International menghimbau pemerintah Indonesia untuk melanjutkan program peningkatan kesadaran ini untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut secara penuh bisa dimengerti oleh seluruh penduduk, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh para petugas polisi dan yudisial. Penduduk Indonesia harus disadarkan bahwa Undang-undang KDRT juga berlaku bagi PRT dan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap PRT harus segera dilaporkan.


3.2.2 Efek terbatas pemulihan hukum


Penuntutan KDRT dan bentuk-bentuk lain kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yang sukses secara relatif jarang ada mempertimbangkan skala fenomenanya. Banyak perempuan enggan untuk mengajukan pengaduan resmi. Beberapa orang yang melakukan pengaduan sering akhirnya menarik kembali pernyataan mereka, sehingga banyak kasus tidak pernah sampai ke pengadilan. Menurut sebuah laporan pada tahun 2002 kepada Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian Para Hakim dan Pengacara, yang dibuat oleh Komnas Perempuan dan organisasi-organisasi mitranya, dari 548 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh empat pusat krisis perempuan di Jakarta pada bulan April 2001-2002, kurang dari 10 persen (45 kasus) yang dilaporkan kepada polisi.(36) Petugas polisi yang memegang Urusan Perempuan dari Kantor Kepolisian Jakarta Timur mengkonfirmasikan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan jarang dilaporkan.(37) Hanya dua kasus kekerasan terhadap PRT telah dilaporkan kepada mereka antara bulan Januari dan Maret 2006.


Keengganan para PRT untuk melaporkan kejadian kepada polisi didasarkan pada faktor-faktor budaya, ekonomi dan pendidikan.


Pertama, perempuan mungkin malu untuk mengungkapkan insiden tersebut kepada polisi. Seorang PRT yang diwawancarai menjelaskan bahwa dia tidak melaporkan diri kepada polisi karena dia berpikir bahwa mereka semua laki-laki (lihat kasus Dewi, hal. 10).Di Indonesia, masih tabu untuk berbicara secara terbuka tentang seks, dan sikap yang harus diadopsi oleh perempuan dan gadis tentang hubungan seksual dikodekan secara hati-hati. Hubungan di luar nikah dianggap melawan hukum. Setiap laki-laki atau perempuan yang menikah, yang melakukan perselingkuhan atau mengambil bagian secara langsung dalam tindakan itu walaupun mengetahui bahwa pasangannya telah menikah, harus dihukum dengan hukuman penjara maksimum sembilan bulan penjara (pasal 254). Ini berarti bahwa PRT perempuan mungkin enggan untuk melaporkan tentang pelanggaran seksual, bila mereka sendiri juga menikah atau bila pelaku kekerasan tersebut juga dalam status menikah ketika terjadi insiden tersebut, karena takut akan dituduh melanggar hukum. Walaupun diskusi baru-baru ini tentang undang-undang pornografi yang kontroversial telah menunjukkan meningkatnya perpecahan di dalam masyarakat Indonesia terhadap isu-isu ini, sikap konservatif yang memelihara stereotip terhadap gender, yang membuat perempuan dikurung di ruang pribadi, dan harus menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah masih berlaku, khususnya di antara orang-orang yang kurang terdidik. Dalam konteks ini, PRT perempuan mungkin merasa terlalu diintimidasi untuk mengungkapkan kejadian yang khususnya sangat intim kepada polisi yang merupakan lembaga yang didominasi laki-laki. Amnesty International mencatat bahwa keengganan PRT perempuan untuk memberikan keterangan mungkin bisa dihadapi bila ada kesadaran yang lebih tinggi tentang bagian gender yang dibentuk baru-baru ini, yang staf-nya secara ekslusif hanya polisi perempuan di kantor-kantor polisi. (38)


Yang kedua, PRT mungkin takut kehilangan pekerjaan mereka, atau tidak bisa menemukan pekerjaan lain setelah itu kalau mereka membuka mulut. Ini benar bila kasus tersebut masuk ke pengadilan, karena proses tersebut akan makan waktu lama sehingga mendiskreditkan PRT tersebut di mata majikannya pada saat itu, ataupun yang bisa jadi majikannya di masa depan. Selain itu, proses hukum bisa makan waktu lama, yang membuat sulit bagi PRT untuk melanjutkan bekerja sementara sedang menjalani proses pengadilan.

Yang terakhir, para korban mungkin tidak sadar bahwa KDRT merupakan kejahatan. Ketetapan-ketetapan dalam Undang-Undang tentang KDRT menyatakan bahwa pemerintah seharusnya "menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender" (pasal 12). Namun demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk mempublikasikan undang-undang tersebut, dan mengoperasikan ketetapan-ketetapannya yang meningkatkan kesadaran. Undang-undang KDRT tetap tidak terlalu dikenal, bahkan di antara para hakim sekalipun, dan PRT adalah yang terakhir diberi tahu tentang hak-hak mereka dalam hal ini. Mayoritas PRT yang diwawancarai belum pernah mendengar tentang Undang-undang KDRT, dan tidak tahu bahwa hal itu bisa diterapkan terhadap situasi mereka.


Kasus kekerasan dan pelanggaran lain terhadap PRT yang dilaporkan ke polisi jarang yang berhasil masuk ke pengadilan. Kebanyakan diselesaikan melalui "mediasi" di luar cakupan sistem hukum. Para PRT dan majikan sampai pada persetujuan, biasanya persetujuan finansial, untuk menyelesaikan masalah secara pribadi, dan semua tuntutan pidana terhadap pelaku ditarik. Amnesty International diberitahu bahwa praktik-praktik ini difasilitasi sampai tingkat tertentu oleh status yang lebih tinggi dan kekayaan finansial para majikan dibandingkan para PRT. Sementara para majikan sering berada dalam posisi yang kuat untuk menawar jumlah uang untuk menyelesaikan kasus dan dengan demikian menghindari hukuman, PRT tidak memiliki banyak pilihan kecuali menerima yang ditawarkan oleh majikan mereka. Dengan adanya korupsi yang menyebar juga dalam sistem peradilan dan kepolisian, praktik-praktik ini bisa menuju ke impunitas bagi pelaku, dan kurangnya akses ke keadilan untuk korban, hal ini berpotensi memperbesar siklus pelanggaran, di mana para pelaku bisa bebas dan kemudian melakukan pelanggaran lagi.(39) Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa PRT yang akhirnya mencapai kesepakatan dengan majikannya, setelah melaporkan kasus mereka kepada polisi, melakukannya dengan kesadaran penuh akan hak-hak mereka. Dugaan pelanggaran kriminal harus diivestigasi dan dituntut oleh polisi bilamana ada bukti. Keputusan mereka untuk melakukan investigasi seharusnya tidak terpengaruh oleh apakah telah ada kompensasi yang ditawarkan atau disetujui oleh yang diduga menjadi korban.


Bila ada kasus yang masuk ke pengadilan, kadang-kadang PRT masih menghadapi hambatan. Mungkin ada keengganan di kalangan polisi, kantor para jaksa penuntut, hakim, pengacara untuk menangani kasus tersebut, karena ada kepercayaan yang mendalambahwa KDRT tetap merupakan isu pribadi yang tidak perlu diintervensi negara. Banyak yang percaya bahwa korbannya sendiri, bukannya pelaku, yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dia dapatkan, setelah memprovokasi tindak kekerasan semacam itu karena tidak melakukan pekerjaan dengan benar.(40) Menurut ornop-ornop lokal, hambatan-hambatan terhadap akses para korban untuk mendapatkan keadilan lebih diperburuk lagi dengan kurangnya "penghargaan" terhadap para PRT di lingkungan peradilan sendiri. PRT sekali lagi menjadi korban status mereka yang rendah dalam masyarakat Indonesia (lihat 2.1).


Sunarsih: Pada tahun 2001, seorang PRT berumur 15 tahun yang bekerja di Surabaya Selatan, Jawa Timur, dipukuli selama lebih dari satu jam oleh majikan perempuannya sampai akhirnya meninggal. Dia disiksa karena mengambil buah tanpa izin "resmi", menurut majikan tersebut. Sunarsih dilaporkan mengambil buah karena dia sangat ingin makan sesuatu, dan tidak memiliki akses ke makanan: gajinya belum dibayar dan majikannya melarang dia meninggalkan rumah. Majikan perempuan tersebut diganjar empat tahun penjara karena penyiksaan yang menyebabkan kematian Sunarsih oleh pengadilan daerah Surabaya. Hukuman tersebut dikurangi dua tahun karena yang bersangkutan naik banding. Pada tahun 2005, majikan tersebut, yang telah dibebaskan, lagi-lagi dituduh menyiksa oleh tiga PRT yang bekerja untuk dia. Para PRT tersebut melaporkan ke polisi bahwa mereka harus bekerja setiap hari dari pukul 3 pagi sampai pukul 1 pagi, dan bila mereka kecapaian dan terlambat dalam mengerjakan pekerjaannya, mereka akan dipukul oleh majikan perempuan mereka dengan menggunakan sikat, sapu atau pipa besi. Juga, mereka tidak diberi makan yang cukup, dan terkadang beberapa hari hanya diberi air. Pada bulan April 2005, majikan perempuan yang berumur 38 tahun tersebut dihukum penjara selama tujuh bulan oleh pengadilan daerah Surabaya karena perlakuannya terhadap tiga pekerjanya. Pada bulan Agustus 2005, dia dibebaskan dan menunggu hasil naik banding yang diajukannya ke Pengadilan Tinggi.




3.2.3 Kurangnya mekanisme perlindungan korban di bawah hukum pidana


Sampai baru-baru ini, tidak adanya perlindungan berdasarkan hukum di Indonesia bagi korban dan saksi selama masa penyidikan suatu pelanggaran pidana dan sebelumnya, serta pada saat sidang pengadilan dilakukan dan sesudahnya, telah terbukti merupakanrintangan besar terhadap penyidikan dan penuntutan yang efektif atas tindak-tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan. Kejahatan-kejahatan ini sulit untuk dituntut dengan berhasil di masa lampau sebab, di antaranya, banyak kali terjadi di saat pribadi dan tidak ada saksi yang hadir, serta para korban sering enggan melaporkan tindak pidana itu atau memberikan kesaksian di pengadilan karena takut adanya pembalasan dan/atau stigmatisasi.


Akan tetapi, perlindungan yang tersedia baik untuk para korban maupun saksi mata secara signifikan mulai meningkat setelah diloloskannya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) pada bulan Juli 2006, dan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 (UU KDRT 23/2004). UU KDRT memperinci secara ekstensif perlindungan dan pelayanan yang disediakan untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga. UU PSK dan UU KDRT bisa digunakan dalam hubungan satu dengan yang lain.(41)


UU PSK menyertakan ketetapan penting bahwa para korban dan saksi tidak harus memberikan kesaksian mereka di pengadilan supaya kesaksian itu bisa dikualifikasikan sebagai bukti yang bisa diterima. Hakim yang memimpin persidangan mempunyai keleluasaan untuk mengizinkan korban atau saksi untuk memberikan kesaksian tertulis atau melalui konferensi jarak jauh (teleconference) di hadapan seorang pejabat yang berwenang. Perincian ini penting bagi perlindungan korban dan saksi, termasuk dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

UU KDRT mewajibkan polisi untuk menyediakan perlindungan sementara (sampai dengan tujuh hari) kepada seorang korban dalam 24 jam setelah diterimanya laporan kekerasan dalam sebuah rumah tangga, dan dalam 24 jam dimulainya pemberian perlindungan itu, polisi wajib meminta perintah perlindungan dari pengadilan. Akan tetapi, UU itu tidak memperinci dalam persyaratan yang praktis apa yang harus dicakup dalam keputusan perlindungan tersebut, kecuali bahwa perlindungan itu harus berupa "semua upaya yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada korban,"(42) yang diberikan oleh keluarga serta lembaga-lembaga sosial dan negara. Undang-undang ini memperinci prosedur penahanan para pelaku yang melanggar keputusan perintah perlindungan, tanpa menjelaskan seperti apa yang disebut sebagai pelanggaran itu.(43) Keputusan perintah perlindungan ini berlaku untuk satu tahun, dengan kemungkinan diperpanjang. Undang-undang ini juga menetapkan agar pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan spriritual dan pendampingan disediakan untuk korban.


Pasal 15 UU KDRT juga mewajibkan siapa pun yang menyaksikan atau tahu mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga, untuk berusaha mencegah terus berlangsungnya tindak pidana tersebut, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban. Ketetapan ini penting untuk para PRT karena terisolasinya mereka dari keluarga dan teman-teman dan sifat pekerjaan serta pengaturan tempat tinggal mereka yang tak terbuka.


Perlindungan-perlindungan ini tersedia untuk para korban dan saksi dan harusnya bisa menyumbang secara positif kepada upaya-upaya untuk menyidik dan menuntut kejahatan tertentu, termasuk kekerasan terhadap perempuan, serta harus membantu mengurangi trauma dan ketakutan para korban serta saksi yang mungkin ada mengenai pelaporan serta pemberian kesaksian mengenai tindak-tindak pidana.


Akan tetapi, masih ada kekurangan-kekurangan dalam hukum pidana di Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan khusus dalam menyidik tindak pidana yang berbasis gender, termasuk kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual. Hal-hal ini dalam hubungannya dengan keterbatasan penyediaan pelayanan-pelayanan, akan berdampak negatif terhadap kemampuan korban atau saksi untuk memanfaatkan perlindungan dan pelayanan-pelayanan.


Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan prosedur serta hak-hak perseorangan di tahapan-tahapan yang berbeda dari investigasi dan pemeriksaan di pengadilan, dan masih direvisi ketika laporan ini dituliskan. Amnesty International merasa khawatir bahwa rancangan revisi KUHAP yang ada sekarang ini menuntut bahwa seorang korban atau saksi untuk hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian, bertentangan dengan ketetapan-ketetapan dalam UU PSK yang disebutkan di atas. UU PSK akan tetap bisa diberlakukan walaupun adanya keganjilan ini. Namun paling tidak revisi KUHAP harus juga diubah untuk menghindari pertentangan serta kebingungan antara kedua peraturan hukum ini. Khususnya, KUHAP yang direvisi harus mengizinkan korban atau saksi, jika dibutuhkan, untuk perlindungan atau untuk alasan-alasan yang sah lainnya, termasuk dalam kasus kekerasan seksual, memberikan kesaksian mereka lewat kamera (proses tertutup) atau lewat video atau hubungan audio dengan cara yang menghormati sepenuhnya hak tertuduh untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Akan tetapi, persidangan tertutup tidak harus menjadi kewajiban dalam situasi semacam itu. Sebagaimana dalam UU PSK, KUHAP yang direvisi harus diamendemen untuk menetapkan bahwa hakim ketua harus memiliki keleluasaan untuk mengizinkan korban atau saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan yang terbuka, setelah mempelajari semua situasinya, terutama pandangan korban atau saksi.


Selain dari itu, KUHAP yang telah direvisi harus diperbaiki agar memuat ketentuan-ketentuan yang memadai yang dirancang guna menghadapi tantangan yang ada dalam penyidikan tindak pidana berbasis gender, termasuk yang melibatkan kekerasan seksual. Sebagai contoh, perubahan KUHAP mesti memasukkan ketetapan yang melarang pengadilan menyimpulkan mengenai kredibilitas, karakter atau kecenderungan kesediaan seksual seorang korban dengan berdasarkan pada tingkah laku seksual korban sebelumnya atau kemudian. Revisi ini juga mesti memasukkan ketentuan yang mengatur penerimaan barang bukti berkaitan dengan adanya atau tidak adanya persetujuan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pemeriksaan pengadilan yang tertutup untuk mempertimbangkan pnerimaan atau relevansi bukti-bukti semacam itu harus ada sebagai suatu hak. Lebih jauh lagi, revisi ini harus dengan jelas menetapkan bahwa, sementara pengadilan tidak boleh menghukum tergugat kecuali jika sudah yakin bahwa tergugat memang bersalah tanpa diragukan lagi, bukti-bukti yang menguatkan tidaklah diperlukan untuk bentuk tindak pidana apa pun, terutama tindak pidana kekerasan seksual.


UU KDRT menetapkan bahwa bermacam bentuk pelayanan ditawarkan kepada para korban atau saksi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk bahwa mereka diberikan perawatan kesehatan serta dibawa kesebuah tempat yang aman atau tempat tinggal alternatif lainnya. Walaupun pusat-pusat krisis yang disponsori pemerintah dan yang dikelola ornop-ornop, serta rumah singgah yang memberikan dukungan dan akomodasi yang aman bagi PRT korban kekerasan tersedia di Jakarta dan kota-kota besar lain, tempat-tempat tersebut tidak tersedia di daerah-daerah yang lebih terisolasi, khususnya di luar Jawa. Juga hanya ada sejumlah terbatas rumah sakit yang memiliki keahlian dalam berurusan dengan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di luar kota-kota besar. Para pemberi pelayanan kesehatan yang ditemui oleh Amnesty International di Jakarta menjelaskan bahwa perawatan dan konseling tersedia dengan gratis di beberapa rumah sakit bagi korban KDRT. Walaupun hal ini merupakan langkah positif, Amnesty Internasional khawatir bahwa terbatasnya penyediaan layanan-layanan yang diperlukan oleh para korban KDRT bisa berarti bahwa banyak PRT mungkin tidak mempunyai akses terhadap pelayanan-pelayanan ini. Para PRT yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi halangan dalam mengakses pelayanan-pelayanan tersebut karena secara geografis mereka terisolasi atau bisa saja semata-mata karena mereka tak tahu adanya pelayanan-pelayanan ini.


4. Pekerja rumah tangga ditolak hak-hak buruhnya


Boks 2 Standar-standar internasional tentang kondisi kerja yang layak

Dengan meratifikasi ICESCR, Indonesia berarti setuju diikat secara hukum oleh ketentuan-ketentuannya. Hal ini membentuk bagian dari undang-undang domestik(44) dan juga menyertakan kewajiban negara dalam kaitannya untuk menjamin kondisi kerja yang layak. Seperti yang diabadikan dalam Pasal 7 ICESCR dan standar-standar lainnya, setiap orang memiliki hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan(45). Negara-negara yang telah meratifikasi ICESCR harus menjamin, khususnya:


  1. Remunerasi yang, sebagai upah minimum, memberikan para pekerja:

  2. Upah yang adil dan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama tanpa ada perbedaan; terutama, perempuan mendapatkan jaminan kondisi kerja yang paling tidak sama dengan yang dialami kaum pria, dengan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama

  3. Kehidupan yang layak dan pantas bagi mereka sendiri serta keluarga mereka sesuai dengan ketetapan Kovenan yang ada

  4. Kondisi kerja yang aman dan sehat

  5. Istirahat, kesempatan bersantai dan pembatasan jam kerja yang masuk akal dan liburan periodik dengan tetap dibayar, serta juga remunerasi untuk hari-hari libur umum.



"Semua orang setara di hadapan hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini, hukum melarang segala diskriminasi dan menjamin kepada semua orang untuk mendapatkan perlindungan yang setara dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta milik, kelahiran atau status lain."(46)


"Perlindungan terhadap buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak fundamental buruh, dan untuk menjamin implementasi tentang kesempatan yang setara dan perlakuan setara tanpa diskriminasi dengan dasar apa pun, untuk merealisasikan kesejahteraan buruh dan keluarganya, dengan terus mengamati perkembangan kemajuan yang dibuat dunia bisnis." (47)


4.1 Undang-undang Ketenagakerjaan


Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia meloloskan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan No.13/2003) yang mewujudkan hak-hak dan perlindungan baik kepada majikan/pemberi pekerjaan maupun pekerja. UU ini mengandung ketetapan-ketetapan yang mengatur hak-hak pokok para pekerja termasuk upah minimum dan pengupahan yang sama, pembatasan jam kerja, cuti, dan hak untuk bergabung dengan serikat buruh. UU ini juga menyertakan ketetapan yang menyinggung kebutuhan khusus perempuan, termasuk cuti melahirkan dan regulasi tentang pekerja anak. UU ini dengan jelas membahas pengaturan bagi pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan industrial, serta memperinci sanksi-sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan yang ada dalam UU ini. Akan tetapi, meskipun besarnya niat yang dicantumkan di mukadimahnya, hak-hak yang dituliskan dalam UU ini tidaklah berlaku luas bagi semua pekerja di Indonesia, dan para PRT termasuk mereka yang tidak dilindungi UU ini.


UU Ketenagakerjaan membuat perbedaan antara dua badan yang mempekerjakan orang, yaitu "pemberi kerja" dan "pengusaha". Pemberi kerja dijabarkan sebagai "orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain". Deskripsi ini jelas akan menyertakan pula majikan para PRT. Seorang 'pengusaha' lalu didefinisikan sebagai "orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang mengoperasikan perusahaan milik sendiri... [atau] perusahaan bukan milik sendiri," dan sebuah perusahaan adalah "setiap bentuk usaha" atau "usaha-usaha sosial atau usaha-usaha yang mempunyai pengurus." (48) Sebuah rumah tangga tidak akan masuk dalam definisi sebuah perusahaan, dan oleh karenanya para PRT tidak dikualifikasikan sebagai dipekerjakan oleh para pengusaha.


Semua perlindungan hak-hak pokok pekerja yang ada dalam UU Ketenagakerjaan, seperti hak-hak yang telah dituliskan di atas, diperinci hanya berlaku bagi para pekerja untuk para pengusaha. Itu sebabnya, PRT dan pekerja lain yang cara kerjanya tidak masuk dalam definisi dipekerjakan oleh 'pengusaha' tidak dimasukkan dalam perlindungan hak-hak dasar para pekerja yang meliputi semua pekerja lain di Indonesia.Akibatnya PRT dibiarkan tanpa perlindungan hukum atas hak-hak kerja mereka.(49)


UU Ketenagakerjaan memang memuat sejumlah kecil ketetapan yang berkaitan dengan kewajiban para pemberi kerja, namun ketetapan itu semua tidak berhubungan dengan hak-hak pekerja mana pun yang mereka pekerjakan. Hanya satu sub-bab dari sebuah ketetapan menjelaskan kewajiban seorang 'pemberi kerja' terhadap yang diberi kerja, dengan menentukan bahwa dalam mempekerjakan orang, para majikan/pemberi kerja "berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang harus pula memasukkan perlindungan bagi kesejahteraan, keamanan dan kesehatan mereka, baik mental maupun fisik."(50) Pelanggaran atas ketetapan ini bisa dikenai hukuman "sanksi pidana dalam kurungan minimum satu bulan dan maksimum empat tahun dan/atau hukuman denda minimum Rp10.000.000 dan maksimum Rp400.000.000.(51) Namun, tanpa adanya patokan atau hak-hak yang spesifik, konsep yang samar-samar ini bebas diinterpretasikan bermacam-macam dan menunjukkan pemisahan besar dan diskriminatif dari serangkaian luas jaminan khusus yang berlaku untuk para pekerja untuk para pengusaha di pasal-pasal lain dalam UU ini. Terlebih dari itu, dalam praktiknya ketetapan ini tidak banyak berarti bagi kenyataan sehari-hari para PRT di Indonesia. Pembatasan dan ketidakjelasan Pasal 35 sudah pasti tidak memberikan dasar hukum kepada para PRT untuk menuntut upah minimum, peraturan mengenai jam kerja yang layak, atau hak-hak lain yang dijamin untuk para pekerja lain di Indonesia berdasarkan UU Ketenagakerjaan.


Mukadimah UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin penjagaan hak-hak dasar para pekerja dan untuk mengamankan pengimplementasian kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dengan dasar apa pun..."(52) UU ini tidak memuat penjelasan mengapa ketentuan-ketentuannya sendiri mendiskriminasikan sebagian besar tenaga kerja nasional.


4.2 Kondisi kerja yang tidak memadai dan buruk


Imah: "Saya mulai bekerja sebagai PRT ketika saya berumur 14 tahun. Pada waktu itu saya ditawari bekerja oleh tetangga saya sebagai penjaga anak di Jakarta, dengan gaji Rp 150.000 (US$ 16) per bulan. Tetapi saya akhirnya hanya dibayar Rp 40.000 (US$ 4,3) per bulan, dan sebagai tambahan dari pekerjaan menjaga anak saya harus mengerjakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih, menyetrika, dan semua pekerjaan rumah tangga yang lain. Saya juga harus membersihkan dua mobil setiap pagi, dan mengurusi kesembilan anggota keluarga. Ini merupakan kondisi normal selama tujuh bulan.

Setelah Lebaran saya pindah ke majikan kedua, dan bekerja di daerah Petamburan di Jakarta Barat. Di tempat ini saya juga mengalami kekerasan psikologis, dijahati, dikeluhkan, para majikan saya cemberut kepada saya, dan saya sering tidak diperbolehkan bicara. Untuk selama dua tahun gaji saya ditahan oleh majikan, sehingga saya tidak bisa meninggalkan rumah tersebut dan tidak bisa beralih pekerjaan.

Sekitar tahun 2000 saya pindah kerja ke daerah Srengseng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dengan majikan ketiga ini penderitaan saya tidak berakhir, karena saya mendapatkan pelecehan seksual dan usaha perkosaan oleh majikan laki-laki saya. Selama sembilan bulan bekerja, gaji saya tidak dibayarkan oleh majikan saya. Berkali-kali saya minta gaji kepada majikan saya, tetapi dia menjawab bahwa gaji saya sudah dikirim ke desa saya melalui ibu mertuanya. Tetapi orang tua saya tidak pernah menerima gaji bulanan saya sedikit pun. Saya mengeluhkan tentang hal ini kepada orang tua saya, dan tidak lama setelah itu ayah saya menjemput saya untuk pulang ke desa.

Selama tahun 2001 saya bekerja untuk majikan keempat, di daerah Pondok Kopi, Klender, Jakarta Timur. Di tempat itu saya juga tidak bebas dari kekerasan. Saya harus bekerja sangat keras, bangun pada pukul 4 pagi dan tidur pada jam 1 dini hari. Saya tidak punya jam istirahat, dan saya tidak boleh keluar rumah. Sebulan kemudian saya pergi dari tempat itu karena saya tidak tahan."(53)



4.2.1 Tidak ada kontrak – kecurangan dan kebohongan


"Tidak ada perjanjian kerja. Saya tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan itu ketika saya mulai bekerja. "(54)


"Tidak ada kontrak kerja. Gaji yang disetujui adalah Rp.100.000 (kurang dari US$11) per bulan. Walaupun ada perjanjian lisan tentang gaji, tapi tidak dipenuhi."(55)


Tidak ada PRT yang diwawancarai Amnesty International diberi kontrak tertulis sebelum mereka mulai bekerja. Kadang-kadang ada perjanjian lisan tentang jenis tugas yang harus mereka kerjakan, dan gaji yang akan mereka bayarkan, tetapi hanya sedikit yang diberi tahu berapa jam mereka harus bekerja dalam satu minggu, apakah mereka akan diberi hari libur atau tidak, dan di ruang mana mereka akan tinggal. Demikian mereka mulai bekerja, banyak yang menyadari bahwa bahkan perjanjian lisan mereka, khususnya tentang gaji, sering tidak dipenuhi. Walaupun banyak yang merasa frustrasi dan akhirnya pergi meninggalkan pekerjaannya tak lama setelah masuk, banyak yang merasa beruntung bahwa mereka bisa bekerja dan sejumlah lainnya merasa mereka harus tetap bekerja karena berbagai alasan. Para PRT yang didapatkan melalui agen juga tidak otomatis diberi kontrak tertulis. Bila ada kontrak tertulis, sering hanya persetujuan di antara majikan dan agen PRT, jadi tidak menyertakan PRT dari perjanjian tersebut, dan gagal menciptakan hak-hak legal yang jelas dan akan dilaksanakan bagi PRT.


Berdasarkan pada praktik-praktik yang baik, ILO merekomendasikan bahwa adanya kontrak tertulis atau lisan yang menyatakan tentang hak dan kewajiban PRT di tempat kerja disetujui dan dilaksanakan oleh PRT. Menurut ILO, elemen-elemen berikut harus dimasukkan, yaitu deskripsi pekerjaan, status pekerjaan (purna waktu atau paruh waktu, tinggal di dalam atau tinggal di luar rumah majikan), uraian yang jelas tentang durasi dan kondisi dari masa percobaan, jumlah hari kerja, jumlah jam kerja, jam istirahat, waktu lembur, waktu libur, jumlah upah, cuti, syarat-syarat pengakhiran pekerjaan, serta prosedur penyelesaian perselisihan.(56)


Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (lihat 4.1), sebuah perjanjian kerja tertulis paling sedikit harus memasukkan:


"nama,alamat dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja; pekerjaan atau jenis pekerjaan; tempat, di mana pekerjaan harus dilakukan; besarnya upah dan bagaimana upah akan dibayarkan; hak dan kewajiban kedua belah pihak, majikan dan pekerja; tanggal mulai perjanjian kerja berlaku dan periode di mana efektif; tempat dan tanggal di mana perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja" (pasal 54).


Seperti ditentukan lebih lanjut dalam pasal 63:


"Bila sebuah perjanjian kerja dalam suatu waktu yang tidak ditentukan dibuat secara lisan, majikan berkewajiban untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang relevan. Surat pengangkatan… paling sedikit berisi informasi tentang: nama dan alamat pekerja; tanggal mulai kerja; jenis pekerjaan; dan jumlah upah".


Dalam konteks eksploitasi dan diskriminasi yang terjadi saat ini terhadap PRT di Indonesia, Amnesty International mempertimbangkan bahwa pemerintah Indonesia harus bekerja dengan para perwakilan majikan, agen PRT dan PRT, untuk membangun contoh kontrak untuk mempekerjakan PRT. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah Indonesia harus mencari bantuan teknis dari ILO, seperti yang dipersyaratkan.

4.2.2 Upah yang tidak mencukupi

PRT menjadi sasaran dalam hal upah di bawah standar secara besar-besaran, dibandingkan dengan pekerja lain, dan sering hidup dalam kondisi yang buruk dan tidak layak (lihat 4.2.3 dan 5.2). Gaji PRT rata-rata setengah atau sepertiga dari upah minimum nasional. Para PRT yang diwawancarai oleh Amnesty International di Jakarta dibayar rata-rata Rp 150.000 (US$ 16) dan Rp 300.000 (US$ 32) per bulan. Dengan perbandingan upah minimum yang ditentukan setiap tahun oleh provinsi adalah Rp 700.000 – Rp 750.000 (US$ 74 – US$ 80) pada tahun 2004-2005, selama periode kerja mereka.


Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, "pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"(pasal 90). Pada bulan April 2006, Muzni Tambusai, seorang pejabat senior di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengakui bahwa "masih sulit hidup dengan upah minimum yang hampir Rp 800.000 (US$ 86) di Jakarta".(57) Konfederasi semua Serikat Buruh Indonesia bahkan dilaporkan telah memperkirakan bahwa sampai 70 persen dari hampir 110 juta tenaga kerja di sektor informal – mereka yang tidak dipekerjakan oleh para pengusaha dan karenanya tidak mendapat perlindungan UU Ketenagakerjaan – bahkan tidak mendapatkan upah minimum.


Di Indonesia, secara tradisional PRT tidak dimasukkan dalam perlindungan upah minimum. Biasanya dikatakan bahwa sebagai PRT mereka diberi akomodasi, makan, dan tunjangan lain, sulit untuk menghitung berapa yang harus dikurangkan dari gaji mereka untuk pembayaran hal-hal itu. Pejabat pemerintah menyatakan lebih lanjut bahwa penetapan upah minimum akan menghambat banyak majikan untuk mempekerjakan PRT, oleh karenanya mengganggu karena para majikan tidak akan lagi mendapatkan keuntungan dari jasa ini, dan PRT tidak akan menemukan pekerjaan lagi.


Sementara mengatur hak-hak PRT merupakan tantangan khusus, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut para PRT dari hak-hak mereka, yang telah dijanjikan Indonesia untuk dihormati ketika meratifikasi konvensi internasional yang relevan (lihat 4.3). Keprihatinan utama seharusnya menjamin bahwa semua PRT dijamin menerima upah yang cukup untuk menjamin hak mereka untuk mendapatkan standar hidup yang layak.


Undang-undang tentang upah minimum melindungi PRT di negara-negara lain

Sejumlah negara, termasuk Filipina, telah memiliki legislasi tentang upah minimum bagi PRT. Negara lainnya seperti Kolombia dan Spanyol telah menerapkan upah minimum nasional bagi PRT. Sebagian undang-undang nasional juga membuat PRT berhak terhadap tunjangan dalam bentuk lainnya. Misalnya di Filipina, undang-undang tentang PRT menyatakan bahwa penginapan, pangan dan perawatan medis harus ditambahkan pada tingkat upah minimum yang ditentukan oleh peraturan mengenai dipekerjakannya PRT. Sejumlah undang-undang nasional tentang pekerjaan rumah tangga menjamin bahwa PRT dibayar secara reguler, apakah itu mingguan atau bulanan. Di Afrika Selatan, undang-undang merujuk pada pemotongan tertentu yang tidak diizinkan oleh undang-undang. Misalnya seorang majikan tidak bisa menerima atau menahan pembayaran dari PRT untuk: pekerjaan atau pelatihan mereka, memasok mereka dengan perlengkapan kerja, termasuk peralatan kerja atau pakaian, atau makanan ketika mereka bekerja atau di tempat kerja. (58)



Selama proses rekrutmen, beberapa orang ditipu tentang gaji mereka. Walaupun mereka diberitahu bahwa mereka akan dibayar sejumlah tertentu, ada yang hanya dibayar setengah dari gaji yang telah dijanjikan tersebut (lihat kasus Imah di atas, hal 21). PRT juga melaporkan tentang tidak dibayarnya mereka, bayaran yang terlambat, dan uang lembur mereka yang tidak dibayar.

4.2.3 Jam kerja yang panjang dan tidak ada waktu istirahat


"Saya mulai bekerja ketika berumur 15 tahun… Saya memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan mengurusi anak-anak… Saya juga diminta untuk mengurusi kebun yang luas… Kadang-kadang saya diminta untuk memijat majikan perempuan di waktu malam… Saya bekerja setiap hari, tidak ada hari libur, dari pukul 5 pagi sampai 11 malam"(59)


PRT di Indonesia sering bekerja berlebihan dengan jam kerja yang tidak masuk akal panjangnya. PRT perempuan yang diwawancarai oleh Amnesty International bekerja rata-rata 70 jam per minggu, kadang-kadang jauh lebih panjang dari itu – sampai 22 jam per hari.


Kebanyakan PRT bekerja tujuh hari per minggu tanpa hari libur. Seperti kondisi kerja yang lain, periode jam dan istirahat tergantung pada kemauan baik majikan. Majikan yang paling simpatik memberikan sehari libur per minggu. Dalam beberapa hal, mereka diberi jam istirahat dalam hari kerja. Namun sebagian mengatakan bahwa mereka hanya punya waktu sangat sedikit atau bahkan tidak ada waktu untuk beristirahat sepanjang hari. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak PRT untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, maupun hak untuk mendapatkan upah yang adil, dalam kasus bilamana mereka tidak mendapat kompensasi untuk kerja lembur.


Kurangnya regulasi hukum dan sifat ‘pintu tertutup’ pekerjaan rumah tangga membuat sulit untuk memonitor jumlah persis jam kerja PRT. Bagi mereka yang ‘tidur di dalam’ di rumah majikan mereka, batas antara kerja dan istirahat sering amat sangat kabur. Ini secara khusus benar, ketika PRT yang menjaga anak tidur di kamar yang sama dengan anak-anak tersebut atau kalau tidak diberi tugas mengurusi kebutuhan anak-anak sepanjang malam. Ketika anak sakit, mereka tidak bisa tidur, karena mereka harus mengurusi anak-anak tersebut. Mereka harus selalu siap selama 24 jam sehari, sering selama tujuh hari seminggu:


"Saya bekerja dari pukul 5 pagi sampai anak tidur, kadang-kadang sampai pukul 3 pagi –biasanya sampai pukul 10 malam. Kadang-kadang saya bisa beristirahat, maksimum satu jam di siang hari. Ketika anak sakit (sekitar sekali sebulan), saya harus tinggal dan tidur sekamar dengan dia. Saya merasa bertanggung jawab karena itu adalah pekerjaan saya" (60)


Walaupun tidak ada perjanjian internasional yang seragam tentang jumlah jam kerja per minggu yang disetujui, ada perjanjian umum menurut standar ILO, yakni bahwa harus ada "reduksi jam kerja normal yang progresif, jika sesuai, dengan suatu pandangan untuk mencapai standar 42 jam kerja per minggu tanpa ada pemotongan upah PRT".(61) Konvensi Empat Puluh Jam per Minggu ILO 1935 (No. 47) menyatakan bahwa prinsip empat puluh jam per minggu harus diterapkan dengan cara yang tidak membuat standar hidup PRT menjadi lebih rendah. Kebanyakan legislasi nasional untuk PRT mengatur jumlah jam kerja mereka, dan membuat perbedaan antara jumlah jam kerja maksimum dalam kerja mingguan (biasanya sekitar 40 jam per minggu) dan keadaan yang mungkin menuntut tambahan kerja (misalnya mengurus seorang anggota keluarga yang sakit).(62)


Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pekerja dituntut untuk bekerja maksimum 40 jam per minggu. Bila mereka bekerja lebih, maka mereka harus berhak untuk mendapatkan uang lembur mereka.(63) Namun sebagian besar PRT yang diwawancarai menerima gaji yang sama, tidak peduli berapa jam mereka bekerja. Mereka menyatakan bahwa tidak ada pilihan tentang jumlah jam kerja mereka. Mereka merasa berkewajiban bekerja lembur untuk bisa tetap bekerja dalam pekerjaan mereka.


Undang-Undang Ketenagakerjaan, sesuai dengan standar-standar internasional, menawarkan ketetapan untuk bekerja di malam hari, dan menentukan periode istirahat khusus, termasuk satu hari libur per minggu untuk para pekerja yang bekerja tujuh jam sehari, atau dua hari libur per minggu untuk pekerja yang bekerja delapan jam per hari.(64) Semua pekerja harus dijamin mendapat ketetapan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini.


Pada tanggal 23 Januari 2002, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan secara resmi menyatakan dukungan mereka terhadap adanya sehari istirahat, untuk dialokasikan terhadap PRT setiap minggu. Pernyataan mereka merupakan jawaban terhadap kampanye lobi yang kuat oleh ornop-ornop. Walaupun ada upaya dan himbauan publik secara terus menerus, para PRT tidak mendapatkan haknya. Ornop-ornop lokal yakin bahwa sebagai tambahan adanya gangguan terhadap kesehatan dan kesejahteraan, tak adanya libur sehari membuat hampir tidak mungkin bagi PRT untuk mengorganisasikan pemajuan hak-hak mereka (lihat 4.1.5).

4.2.4 Tidak ada hari libur


"Untuk Lebaran, saya akan pulang selama dua hari… Saya tidak pernah pulang lebih lama – saya takut majikan saya akan marah"(65)


Walaupun kebanyakan PRT yang diwawancarai oleh Amnesty International diperbolehkan pulang ke keluarga mereka untuk satu atau dua minggu pada saat Lebaran, ada yang tidak diperbolehkan libur sama sekali. Sebagian lagi tidak diberi libur pada hari-hari libur nasional, misalnya hanya sedikit yang diizinkan untuk menghadiri upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ketika dikombinasikan dengan jam kerja yang lama, tidak adanya istirahat reguler dan bekerja pada hari-hari libur umum, kondisi para PRT yang tidak diberikan hari libur tersebut sangatlah menekan.


Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pekerja di Indonesia yang telah bekerja pada seorang majikan untuk selama lebih dari setahun mendapatkan alokasi 12 hari cuti dalam setahun, di samping libur di hari-hari libur resmi.(66) Di situ jelas dinyatakan bahwa bila mereka bekerja selama hari libur umum, mereka harus diberi bayaran sebagai kompensasi. Di kebanyakan legislasi nasional tentang PRT, ada ketetapan-ketetapan tentang cuti tahunan dan hari libur umum.(67) Di Kolombia, Cile, Kosta Rika, Honduras, Paraguay dan Vietnam PRT diberi hak umum yang sama seperti pekerja-pekerja lain, sehubungan dengan dibayar ketika libur. Pada umumnya, PRT juga berhak untuk hari istirahat/tak kerja dengan bayaran penuh pada hari libur umum dan liburan menurut undang-undang.

4.2.5 Hambatan untuk bergabung dengan serikat buruh


Sejumlah PRT yang diwawancarai Amnesty International sangat menderita karena mengalami pembatasan atas kebebasan bergerak dan berasosiasi mereka. Dalam sejumlah kasus, kondisi mereka meningkat menjadi kurungan paksa karena mereka tidak boleh meninggalkan rumah majikan mereka, tidak ada libur, dan tidak bisa hadir dalam pertemuan dan acara-acara sosial lain di luar rumah majikan (lihat 5.3).


Dalam konteks ini, banyak PRT tidak mengetahui kesulitan kolega mereka, dan tidak tahu mereka berhak untuk bergabung dengan serikat buruh. Walaupun hak kebebasan berasosiasi dan perundingan kolektif mereka tidak langsung dihalangi oleh pemerintah, hak-hak ini tidak mendapatkan publisitas, walaupun ada interpretasi legal yang baru yang mendukung hak-hak PRT untuk berasosiasi.(68) Para majikan nampaknya tidak tahu bahwa mereka melanggar hak PRT untuk berserikat dengan mencegah mereka bertemu dengan para PRT yang lain, atau melarang mereka dari menghadiri perkumpulan khusus PRT di kantor serikat buruh atau tempat-tempat lain.


Menurut ICESCR dan traktat-traktat serta standar-standar lain,


"Setiap orang berhak untuk membentuk serikat buruh dan bergabung dengan serikat buruh pilihannya, hanya tunduk kepada peraturan-peraturan organisasi yang terkait untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya".(pasal 8)(69)



Serikat Buruh Tunas Mulia: satu-satunya serikat untuk PRT di Indonesia


Serikat Buruh PRT Tunas Mulia didirikan di Yogyakarta, Jawa Tengah, pada bulan April 2003, dan secara resmi diakui sebagai serikat buruh oleh perwakilan lokal Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi setahun kemudian.(70) Kini mereka memiliki 175 anggota, semua adalah PRT atau mantan PRT. Mereka berafiliasi dengan sejumlah lembaga, termasuk Jaringan Perlindungan PRT, Aliansi Buruh Yogyakarta, Jaringan Pemantau Peradilan, dan JALA PRT. Kegiatan mereka termasuk: mengadvokasi kasus-kasus individu dan reformasi perundang-undangan; penyebaran informasi melalui kelompok teater, radio, forum komunikasi, kelompok diskusi; dan kegiatan kesejahteraan melalui toko kecil, fasilitas binatu, serta fasilitas asuransi kesehatan. Mereka dibiayai melalui kontribusi keanggotaan (Rp 2.000 [US$ 0,2] per bulan), dan diselenggarakan di dalam enam komunitas tempat mereka mendiskusikan berbagai topik yang relevan dengan PRT.



Di Indonesia, hanya ada satu serikat buruh untuk PRT. Serikat Buruh Tunas Mulia menghadapi banyak kesulitan dalam mendorong para PRT untuk bergabung dengan serikat dan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan mereka. Ini sebagian besar disebabkan karena ada pembatasan-pembatasan yang ditempatkan oleh para majikan kepada para PRT mereka. Serikat buruh tersebut menjelaskan bagaimana seorang PRT harus berbisik di telpon ketika dia menelpon mereka, karena dia takut terdengar majikannya. PRT lain melaporkan bahwa majikan mereka melarang mereka untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Tunas Mulia. Serikat buruh tersebut melaporkan bahwa adalah biasa menyaksikan majikan yang mencegah para PRT untuk pergi ke kantor serikat buruh.


4.2.6 Kesehatan


"Ketika saya sakit, saya harus tetap bekerja. Walaupun saya diberi uang untuk membeli obat, saya tidak pernah dibawa ke dokter. Saya tetap bekerja, walaupun secara pelan-pelan."(71)


Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, pasal 35 (3), yang mengkaitkan tugas 'pemberi kerja' terhadap para pekerja mereka, hanya membahas konsep yang longgar – bahwa pemberi kerja "wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja." Sebagaimana dibahas dalam bagian 4.1, tidak adanya hak-hak yang terperinci apa pun atau patokan apa pun untuk menilai pemenuhan kewajiban-kewajiban ini berarti bahwa para majikan PRT terus mendasarkan perlakuan mereka terhadap para PRT hampir secara ekslusif pada kemauan baik. Lebih dari itu, hal ini menandakan perbedaan besar dari banyak ketentuan khusus yang menyinggung mengenai kesehatan serta kesejahteraan, yang berlaku bagi para pekerja yang bekerja untuk pengusaha menurut UU Ketenagakerjaan. Akibatnya, Amnesty International menemukan dengan jelas adanya perbedaan perlakuan di antara para PRT yang diwawancara. Sementara beberapa PRT diberi waktu cukup untuk beristirahat ketika mereka sakit, yang lain harus tetap bekerja ketika mereka tidak enak badan. Sebagian merasa bahwa mereka dimonitor dengan kecurigaan ketika mereka sakit, dan walaupun mereka ingin beristirahat, mereka berkewajiban untuk tetap bekerja. Di samping itu, hanya sedikit PRT yang dilatih untuk menggunakan barang yang berpotensi berbahaya, meskipun adanya laporan-laporan mengindikasikan bahwa PRT berada dalam risiko serius terluka dalam rumah tangga.(72)


Sejumlah majikan tidak mengizinkan PRT untuk mencari bantuan medis ketika mereka sakit. Bahkan bila majikan mengizinkan mereka untuk mencari pertolongan medis, PRT sering tidak mampu membayar biaya medis atau biaya rumah sakit, karena upah mereka yang rendah.(73) Ini merefleksikan pola umum di Indonesia di mana perawatan kesehatan secara ekonomis tidak bisa diakses oleh sebagian besar penduduk. Indonesia adalah negara anggota ICESCR yang menjamin hak mendapat standar kesehatan tertinggi. Ini berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin bahwa perawatan kesehatan secara progresif tersedia, bisa diakses, dalam kualitas yang bisa diterima dan memadai. Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah konkret untuk menjamin bahwa tidak ada orang pun yang tidak dapat mengakses perawatan kesehatan karena tidak mampu membayar.


Berbagai macam ketetapan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang tanggung jawab para pengusaha terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja mereka. Ini termasuk: menjamin bahwa pekerja mendapat waktu istirahat yang cukup (pasal 79), menjamin lingkungan kerja yang sehat dan aman (pasal 86 dan 87) serta menjamin bahwa tenaga kerja perempuan bisa mengakses pertemuan perawatan untuk kebutuhan khusus mereka, khususnya yang berhubungan dengan kehamilan (pasal 76).(74) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja harus dibayar jika mereka sakit, dalam kesempatan pesta dan kematian dalam keluarga (pasal 93).


Ketetapan-ketetapan khusus diberikan pula untuk para pekerja perempuan mengenai kerja semasa periode menstruasi, saat hamil dan kerja malam. Namun demikian, tidak ada dari ketetapan-ketetapan khusus bagi pekerja perempuan yang dipekerjakan para pengusaha yang bisa diterapkan kepada PRT perempuan. Oleh karena PRT tidak dimasukkan dalam penjaminan menurut ketetapan-ketetapan khusus untuk perempuan dalam UU Ketenagakerjaan ini, mereka tidak menikmati perlindungan yang berkaitan dengan kebutuhan khusus gender mereka, bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia menurut CEDAW (lihat boks 3).


Nining dilaporkan diperkosa oleh majikannya sampai dia hamil. Dia memutuskan untuk pindah ke majikan yang lain karena kekerasan tersebut, namun dia tidak menceritakan kepada majikan barunya tentang kehamilannya. Di sepanjang masa kehamilannya, dia mencoba menyembunyikannya. Ketika dia hampir melahirkan, majikannya pergi selama beberapa hari. Dia melahirkan sendiri di rumah tersebut. Namun setelah melahirkan dia kecapaian dan jatuh tertidur. Ketika terbangun, bayinya telah meninggal. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia memutuskan untuk menyembunyikan bayi tersebut di atap rumah. Setelah beberapa hari, majikannya datang, dan dia mencium bau busuk. Ketika dia mengecek atap rumah, tubuh bayi tersebut jatuh. Majikan tersebut melaporkan ke polisi, dan kemudian PRT tersebut dituduh tidak memberikan perhatian kepada bayinya serta membunuh dia. Akhirnya dia dihukum dua tahun penjara. Hukuman tersebut kemudian dikurangi menjadi satu tahun karena dia naik banding.


Menurut ICESCR dan standar-standar lain, ibu-ibu harus diberi perlindungan khusus sebelum dan setelah melahirkan. Selama waktu ini, mereka harus diberi cuti dengan tetap dibayar atau cuti dengan tunjangan keamanan sosial yang layak (pasal 10).(75) Kemudian, pasal 12 dari CEDAW menuntut pihak negara untuk menjamin bahwa perempuan menerima "pelayanan yang pantas sehubungan dengan kehamilan, periode persalinan dan sesudah melahirkan, memberikan pelayanan gratis bila perlu, demikian juga gizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui".


Boks 3: Standar Internasional tentang jaminan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan

Sebagai negara peratifikasi Konvensi tentang Eliminasi terhadap Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Indonesia telah menyetujui untuk menegakkan HAM bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin.(76)


CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai "pembedaan, pengesampingan atau pembatasan apa pun yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk menghalangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, dengan mengabaikan status perkawinan mereka, berdasarkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, akan HAM dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lain apa pun". Menurut CEDAW, pemerintah Indonesia bertugas untuk "melakukan semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pekerjaan, untuk menjamin adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan hak-hak yang sama" (pasal 11). (77)


Secara khusus, hak-hak berikut harus ditegakkan (pasal 2.1):

Hak untuk mendapatkan upah yang setara, termasuk tunjangan-tunjangan, dan perlakuan setara sehubungan dengan pekerjaan yang bernilai setara, demikian juga kesetaraan perlakuan dalam evaluasi tentang kualitas pekerjaan (d);

Hak untuk mendapatkan jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, usia lanjut dan ketidakmampuan lain untuk bekerja, demikian juga hak untuk cuti dengan bayaran (e);

Hak untuk perlindungan kesehatan dan keamanan dalam kondisi kerja, termasuk penjagaan fungsi reproduksi (f).

Lebih jauh lagi, sebagaimana diutarakan dalam ICCPR, semua orang adalah sama di muka hukum.



4.2.7 Eksploitasi anak-anak


Di Indonesia, PRT mulai bekerja ketika mereka berumur 12 atau 13 tahun. Kementrian Pemberdayaan Perempuan mengakui bahwa pekerja anak-anak (di bawah usia 18 tahun) menjadi subyek sejumlah pelanggaran, termasuk pelanggaran fisik, psikologis, ekonomis dan kekerasan seksual,(78) trafficking anak-anak dan kerja paksa. Sejumlah PRT muda bercerita kepada Amnesty International bahwa mereka merasa "capai" dan "kehilangan semangat". Sebagian dari mereka pulang ke rumah keluarganya karena mereka tidak tahan dengan kondisi kerja yang buruk tersebut.(79)



Boks 4: Standar-standar internasional tentang buruh anak


CRC mengusulkan supaya ada peraturan ketat bagi buruh anak.(80) Sebagai negara peratifikasi Indonesia bertugas untuk "mengambil tindakan legislatif, administratif, sosial dan edukatif untuk menjamin … hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari menjalankan pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau bebahaya bagi kesehatan anak atau bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial".


Secara khusus, Indonesia harus memberikan:

  1. umur minimum untuk bekerja atau umur minimum untuk diterima dalam pekerjaan (lihat 2.2. – umur minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun);

  2. regulasi yang tepat tentang jumlah jam dan kondisi pekerjaan;

  3. penalti yang tepat atau sanksi lain untuk menjamin bahwa pasal yang ada sekarang dilaksanakan dengan efektif (pasal 32).


Setelah meratifikasi Konvensi Bentuk terburuk Perburuhan Anak ILO, Indonesia bertugas untuk menjauhkan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk dari perburuhan anak, yang didefinisikan sebagai berikut:

  1. Semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan trafficking anak, perbudakan karena jeratan utang dan paksaan atau kewajiban bekerja, termasuk rekrutmen paksa atau wajib bagi anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;

  2. Pekerjaan yang karena sifatnya atau keadaannya ketika dijalankan kemungkinan berbahaya untuk kesehatan, keamanan atau moral anak-anak.(81)


Menurut Program Internasional ILO tentang Eliminasi Buruh Anak (IPEC), PRT anak-anak merupakan bentuk buruh anak yang tidak bisa ditoleransi ketika anak:



  1. dijual atau diperdagangkan;

  2. dijerat untuk membayar utang keluarga;

  3. bekerja tanpa dibayar;

  4. bekerja dengan jam kerja yang sangat banyak;

  5. bekerja dalam isolasi atau di waktu malam;

  6. terpajan pada bahaya keamanan dan kesehatan;

  7. tanpa alasan dikurung di tempat majikan;

  8. menderita kekerasan fisik atau pelecehan seksual;

  9. masih terlalu muda.(82)


Hukum Indonesia tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa "setiap anak … berhak untuk menerima perlindungan dari hal-hal berikut: a. diskriminasi; b. eksploitasi yang bersifat ekonomi atau seksual; c. kelalaian; d. perlakuan kasar, kekerasan dan pelanggaran; e. ketidakadilan; dan f. bentuk-bentuk penganiayaan yang lain"(pasal 13.1).(83) Perlindungan khusus harus diberikan kepada anak-anak yang telah menderita eksploitasi secara ekonomi atau seksual; yang menjadi korban penculikan, penjualan atau perdagangan, dan yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak-anak, penjualan anak dan kekerasan terhadap anak-anak sangat dilarang (pasal 66, 68 and 69).


Pada bulan Juli 2005, sebuah pernyataan gabungan yang dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menekankan perlunya untuk menangani isu tentang PRT anak-anak. Setelah deklarasi bulan Juli tersebut, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memimpin promosi suatu program baru untuk menjamin perlindungan yang lebih baik terhadap PRT anak.(84) Tujuan program tersebut ialah untuk mendapatkan komitmen dari para pembuat kebijakan untuk:


  1. menurunkan jumlah anak di bawah umur 15 tahun yang menjadi PRT; (85)

  2. meningkatkan jumlah PRT anak yang mendapatkan akses ke pendidikan;

  3. menjamin bahwa agen-agen perekrutan PRT memiliki kode etik dan standar serta prosedur operasional;

  4. meningkatkan jumlah peraturan yang melarang anak di bawah umur 15 tahun untuk bekerja.


Sebagai bagian dari proyek ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan meluncurkan pedoman tentang perlindungan anak yang menjadi PRT pada bulan Maret 2006. Pedoman ini menuntut para majikan untuk memperlakukan anak-anak yang menjadi PRT secara adil dan penuh kemanusiaan, membayar mereka dengan upah yang wajar dan tepat waktu, dan memperbolehkan mereka untuk menjalankan ibadah. Para majikan didorong untuk memberikan akses kepada para PRT untuk sekolah, demikian juga satu hari libur per minggu. Pedoman tersebut juga menyerukan kepada para agen PRT untuk melatih para PRT sebelum mereka dipekerjakan, menyusun kode etik, dan memonitor kondisi kerja dan tempat tinggal anak yang menjadi PRT. Polisi diharapkan untuk memonitor para agen PRT dan majikan.(86)


Amnesty International menyambut pedoman baru tersebut, tetapi khawatir bahwa pedoman tersebut hanya merupakan rekomendasi, bukannya kewajiban yang mengikat dalam bentuk hukum. Skala waktu dari program tersebut dan cara pasti bagaimana program itu akan dikerahkan tetap tidak jelas. Amnesty International juga khawatir bahwa program ini dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bukannya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan bahwa pedoman tersebut hanya berfokus pada PRT anak dan bukan pada semua PRT. Dengan melakukannya, hal tersebut tidak menangani akar masalah yang lebih luas, yakni bahwa PRT harus diberi akses penuh terhadap hak-hak buruh menurut legislasi nasional.

4.3 Perlunya perlindungan hukum penuh bagi pekerja rumah tangga


Standar minimum tentang PRT


Menurut ILO, PRT harus mempunyai paling sedikit perlindungan hukum yang mencakup:

  1. Secara jelas mendefinisikan tentang jam kerja harian dan waktu istirahat;

  2. Standar yang jelas mendefinisikan tentang kerja malam dan kerja lembur, termasuk kompensasi yang memadai dan waktu istirahat yang pantas;

  3. Secara jelas mendefinisikan tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan);

  4. Upah minimum dan pembayaran upah;

  5. Standar tentang penghentian kerja (periode pemberitahuan, alasan penghentian, uang pesangon); dan

  6. Aksi menentang PRT anak.


PRT anak harus diberi perlindungan khusus termasuk: kejelasan tentang umur minimum menurut hukum untuk bekerja; potongan jam kerja sehubungan dengan umur pekerja; waktu istirahat; pembatasan yang jelas tentang lembur dan kerja malam; otorisasi legal untuk bekerja (dari orang tua dan dari otoritas buruh); kewajiban pemeriksaan medis; dan akses paling tidak ke sekolah dasar atau pelatihan kejuruan."(87)



4.3.1 Perlindungan terbatas di bawah peraturan regional


Sejumlah pemerintah daerah memiliki otonomi di bidang hubungan buruh, traffickingatau perdagangan manusia, HAM, kesetaraan gender dan isu-isu lain yang terkait, dan telah menghasilkan regulasi yang mempengaruhi PRT.


Di Jakarta, ada dua undang-undang yang mengatur pekerjaan rumah tangga: Peraturan Setempat tentang Peningkatan Kesejahteraan PRT (No. 6/1993);(88) dan Peraturan Setempat tentang Ketenagakerjaan (No. 6/2004). Peraturan Ketenagakerjaan ini menawarkan ketetapan terbatas yang menyinggung tentang hak-hak buruh PRT. Peraturan tersebut hanya menyatakan bahwa agen-agen PRT harus memberikan akomodasi dan "fasilitas kesejahteraan" kepada PRT, sementara majikan harus membuat kontrak tertulis dan mendaftarkan mereka ke kantor Gubernur.(89) Peraturan Setempat No. 6/1993 sedikit lebih komprehensif. Peraturan tersebut menentukan kewajiban majikan terhadap PRT, dan kewajiban agen PRT ketika mereka menempatkan para PRT.(90) Konflik bisa diselesaikan melalui Tim Resolusi Pertikaian PRT yang ditunjuk oleh kantor gubernur di Jakarta, dan hukuman bagi yang melanggar ketetapan peraturan setempat No. 6/1993 adalah sampai tiga bulan kurungan penjara.


Menurut penelitian ILO tahun 2006 tentang peraturan saat ini yang mempengaruhi PRT, dampak peraturan setempat 1993 terbatas disebabkan karena: sosialisasi peraturan yang buruk, kurangnya pelaksanaan; nilai hukum yang tidak jelas (oleh karena mendahului Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan tahun 2003); kelemahan dalam ‘penamaan’ PRT (mereka diacu sebagai pramuwisma, bukan pekerja rumah tangga) dan; tidak adanya ketetapan tentang sejumlah hak buruh termasuk hari-hari istirahat, waktu istirahat dan waktu lembur, upah minimum, hak PRT untuk berasosiasi, hak untuk mengorganisasikan diri mereka sendiri, dan hak untuk bebas mengekspresikan opini mereka untuk meningkatkan kondisi kerja mereka. Di samping itu, peraturan setempat tidak menegaskan kembali pernyataan persyaratan nasional tentang umur minimum untuk bekerja yakni 15 tahun, dan tidak ada ketetapan tentang pengawasan pekerja.


Baru-baru ini, rancangan regulasi regional tentang pekerjaan rumah tangga telah dikirimkan kepada Parlemen Daerah di Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Manado. Di Surabaya, Draft rancangan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur tentang pelaksanaan perlindungan rumah tangga memasukkan ketetapan tentang kondisi kerja yang adil, seperti istirahat dan upah yangcukup, bebas dari kekerasan, kondisi kerja yang aman dan sehat, hak untuk mendapatkanpelatihan, hak untuk bergabung dengan serikat buruh, dan hak untuk mendapatkan istirahat sehari atau kompensasi yang mencukupi (pasal 3). Ketetapan yang menyinggung tentang kontrak tertulis atau lisan antara majikan dan pekerja diperinci (pasal 12). Di situ juga dinyatakan tentang jam kerja maksimum per hari.


Walaupun ada maksud positif di balik peraturan daerah ini, kekhawatiran tetap ada bahwa mereka mungkin masih menawarkan perlindungan bagi hak-hak PRT dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Misalnya, jumlah jam kerja maksimum per hari di bawah UU Ketenagakerjaan adalah delapan jam, sementara undang-undang di Surabaya mencantumkan maksimum 10 jam bagi PRT. Jenis perlakuan yang bervariasi antara PRT dan buruh lain ini mungkin menciptakan sistem dua tingkat, yang secara "legal" memperkuat diskriminasi terhadap PRT.

4.3.2 Menuju sebuah undang-undang tentang pekerja rumah tangga


Amnesty International diberitahu bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah merancang undang-undang tentang PRT(91) pada bulan Juni 2006, untuk meregulasi lebih baik kondisi para PRT. Langkah ini mengikuti kecenderungan global umum yang menyetujui pembuatan peraturan PRT secara khusus. Paling tidak di 19 negara di seluruh dunia, legislasi khusus atau peraturan untuk mengatur pekerjaan PRT telah ada.(92) Undang-undang ini bermanfaat dalam banyak hal. Undang-undang tersebut membuat negara mengatur dengan lebih baik tentang bagian penting dari tenaga kerja, dan menjamin bahwa standar pekerjaan minimum disediakan bagi para pekerja ini. Ini bisa dilakukan dengan cara yang melindungi hak-hak para pekerja sambil menjamin bahwa peraturan tersebut cocok dengan jenis pekerjaan dan pengaturan hidup yang lazim di sektor ini.(93)


Rancangan undang-undang (RUU) tentang PRT memasukkan ketetapan yang menyinggung tentang umur PRT (pasal 6),(94) hak-hak mereka (pasal 9),(95) dan tanggung jawab serta tugas majikan (pasal 13 dan 14).(96) RUU tersebut juga menyatakan bahwa suatu kontrak tertulis di antara seorang PRT dan majikannya harus berisi elemen-elemen tertentu(97) dan bahwa kontrak-kontrak tersebut bisa lisan atau tertulis (pasal 20). Gaji mereka akan diatur oleh otoritas lokal (pasal 21.1). Juga dinyatakan bahwa PRT berhak untuk beristirahat sehari dalam seminggu (pasal 22.5) dan memiliki 12 hari cuti setahunnya. Ketetapan-ketetapan tentang pemutusan hubungan kerja dicantumkan dalam pasal 25. Sanksi-sanksi terhadap majikan yang gagal mematuhi undang-undang ini adalah sanksi administratif (pasal 28).


Walaupun ada aspek-aspek positif dalam RUU yang baru diajukan ini, Amnesty International khawatir bahwa beberapa standar minimum ILO tentang PRT tidak ada di RUU ini. Khususnya, tidak disebutkan tentang upah minimum, pendefinisian yang jelas tentang jam kerja harian dan waktu istirahat; tentang ketetapan soal kerja malam dan lembur, termasuk kompensasi yang memadai dan waktu istirahat yang pantas; tentang ketetapan soal libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan. Ketetapan yang menyinggung tentang kebutuhan khusus perempuan yang dimasukkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak ada.


3 Direktur Jendral Pengawasan Tenaga Kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaporkan mengatakan bahwa "rancangan undang-undang tersebut tidak mengandung sanksi fisik terhadap pelanggaran apa pun atas perjanjian di antara PRT dan agen-agen PRT, atau pelanggaran hubungan kerja antara pekerja dan majikan mereka, karena pekerjaan tersebut bersifat informal".(98)


Menurut Komite PBB tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, para negara penanda tangan ICESCR diwajibkan secara progresif meregulasi sector informal guna menjamin hak-hak kerja bagi semua orang yang bekerja dalam sektor tersebut. Komite itu memperinci bahwa:


"pekerjaan rumah tangga dan pertanian harus diregulasi secara benar oleh perundang-undangan nasional supaya para pekerja rumah tangga dan pertanian bisa menikmati tingkat perlindungan yang sama seperti para pekerja lain."(99)


Amnesty International mendesak agar pemerintah Indonesia menjamin bahwa selama proses pembuatan undang-undang, perhatian diberikan untuk mensejajarkan undang-undang baru ini dengan standar-standar yang diakui secara internasional tentang pekerja secara umum, dan tentang PRT khususnya. Secara khusus undang-undang tersebut harus menawarkan standar kerja terhadap PRT yang paling tidak harus setara dengan hak-hak pekerja lain yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk menjamin bahwa mereka tidak lagi mengalami diskriminasi. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia akan memastikan bahwa perundang-undangan PRT memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusianya.


Selama proses penulisan undang-undang, pemerintah Indonesia harus secara aktif meminta konsultasi dan partisipasi dari semua pihak yang relevan, termasuk asosiasi dan kelompok-kelompok pendukung PRT, perwakilan organisasi majikan dan agen-agen PRT.

4.3.3 Perlunya mekanisme penyelesaian perselisihan


Oleh karena ketetapan-ketetapan dalam UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan tidak berlaku untuk para PRT, saat ini mereka tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi melalui sistem yudisial. Akses mereka terhadap mekanisme formal apa pun telah direnggut.(100) Tidak diketahui apakah Pengadilan Industrial baru yang saat ini sedang dibentuk akan menyetujui untuk memberikan mediasi kasus-kasus pertikaian tentang hak-hak PRT.(101) PRT saat ini terpaksa bergantung kepada mekanisme resolusi pertikaian informal untuk menyelesaikan aduan terhadap para majikan mereka. Misalnya, beberapa PRT mungkin mencari bantuan dari anggota keluarga, agen PRT, kelompok rukun tetangga (lihat 2.3)atau kepala desa, untuk menyelesaikan konflik tentang masalah hak-hak buruh dengan majikan mereka.


Mengingat konvensi internasional tentang hak-hak buruh telah diratifikasi (lihat boks 3), dan kewajibannya menurut undang-undang HAM internasional untuk menjamin adanya akses terhadap keadilan dan pemulihan efektif bagi kekerasan HAM (termasuk hak buruh),(102) pemerintah Indonesia harus mempunyai mekanisme yang tepat untuk memberikan akses kepada PRT terhadap pemulihan hukum yang adil dan transparan, termasuk akses pada Pengadilan Industrial. Mekanisme lebih lanjut yang dibutuhkan untuk penyelesaian perselisihan hubungan kerja PRT harus dibangun, dan jaminan adanya akses kepada hal-hal ini serta mekanisme lain semacam itu harus dicantumkan dalam perundang-undangan mengenai PRT, bersama-sama dengan tindakan-tindakan yang jelas dan tepat, guna mencegah individu untuk tidak mematuhi hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif. (103)


5. Pekerja Rumah Tangga menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia lainnya

5.1 Tidak ada akses terhadap informasi mengenai hak-hak seksual dan reproduksi


"HAM perempuan termasuk hak mereka untuk mengontrol dan memutuskan dengan bebas dan bertanggung jawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, kebebasan terhadap pemaksaan, diskriminasi dan kekerasan. Hubungan setara di antara perempuan dan laki-laki dalam hal hubungan seksual dan reproduksi, termasuk penghormatan penuh terhadap integritas orang tersebut, menuntut rasa saling hormat, persetujuan dan tanggung jawab bersama untuk perilaku seksual dan konsekuensinya".(104)


Kebanyakan PRT dewasa yang ditemui Amnesty International hanya sedikit atau tidak tahu sama sekali tentang hak-hak seksual dan reproduksi mereka (lihat boks di bawah). Mereka sering menjawab: "Saya tidak tahu" ketika ditanya tentang apa yang mereka ketahui tentang kesehatan perempuan, keluarga berencana dan hubungan seksual yang aman. Nampaknya mereka tidak tahu apa-apa tentang penyakit yang bisa ditularkan secara seksual, dan bagaimana cara melindungi diri mereka terhadap hal tersebut. Nampaknya mereka juga tidak tahu tentang metode kontrasepsi dan bagaimana cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika ditanya tentang hak-hak seksual dan reproduksi mereka, banyak yang menjawab: "dua anak cukup", menggemakan kebijakan keluarga berencana bekas Presiden Soeharto pada tahun 1960-an dan 1970-an untuk menurunkan tingkat kelahiran di Indonesia. Namun, nampaknya sedikit yang tahu bagaimana cara mengakses pelayanan kesehatan yang relevan dengan masalah seksual dan reproduksi. Amnesty International khawatir bahwa pemerintah Indonesia gagal untuk memberikan PRT akses memadai terhadap informasi dan pelayanan tentang penyakit yang bisa ditularkan secara seksual termasuk HIV/AIDS, demikian juga tentang metode kontrasepsi. Kurangnya pengetahuan dan informasi ini bisa menempatkan perempuan dan para gadis PRT dalam risiko lebih besar dalam hal seks tidak aman dan kehamilan tak diinginkan.



Hak-hak seksual dan reproduksi


Hak-hak seksual dan reproduksi didasarkan pada hak asasi manusia yang telah diakui dalam traktat hak asasi manusia internasional dan standar-standar hak asasi manusia relevan yang lain. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak untuk: dengan bebas memutuskan untuk aktif secara seksual atau tidak; bebas melibatkan diri dalam hubungan seksualdengan basis saling setuju; mengejar kehidupan seksual yang memuaskan, aman dan menyenangkan; memilih pasangan; pernikahan dengan persetujuan kedua pihak; memutuskan dengan bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah anak, jarak antara anak satu dengan lainnya, waktu kapan akan memiliki anak. Juga termasuk hak untuk mencapai standar kesehatan yang tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, yang berarti keadaan baik secara komplit dalam hal fisik, mental dan kesejahteraan sehubungan dengan seksualitas seseorang dan kemampuan bereproduksi, serta termasuk hak-hak untuk: mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi; mencari, menerima dan mendapatkan informasi sehubungan dengan seksualitas dan reproduksi; dan pendidikan seksualitas.


Hak terhadap pencapaian standar kesehatan tertinggi, yang dicantumkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR),(105) menuntut pemerintah untuk memberikan "pendidikan dan akses terhadap informasi yang berhubungan dengan masalah kesehatan utama dalam masyarakat; termasuk metode pencegahan dan pengontrolan mereka".(106) Hal ini termasuk akses terhadap pendidikan dan informasi sehubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi.



Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi pada tahun 1999, 61% gadis dan perempuan yang berumur antara 15 dan 19 tahun di Indonesia mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Dua belas persen dari mereka melakukan aborsi dan 70 persen melakukan aborsi sendiri(107). Di Indonesia aborsi disahkan oleh hukum di bawah persyaratan yang ketat. Aborsi hanya diperbolehkan bila dilakukan oleh petugas praktisi kesehatan untuk menyelamatkan kehidupan atau kesehatan perempuan. Kalau tidak, bisa dijatuhi hukuman yang berat menurut hukum.(108) Laporan periodik CEDAW yang mengutip survei ini mengakui juga adanya masalah kesehatan reproduksi remaja, termasuk HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta tingkat tinggi morbiditas dan kematian ibu, sebagai isu kekhawatiran khusus.(109)


Pemerintah Indonesia telah membuat jasa penyampaian informasi yang menyediakan penyuluhan kepada remaja tentang kesehatan seks dan reproduksi, dan menyebarkan paket pendidikan bagi remaja melalui sekolah, universitas, program-program di luar sekolah dan forum-forum untuk pendidikan kawan sebaya dan orang tua. Program-program juga telah dilakukan untuk memberikan informasi tentang penyakit yang ditularkan secara seksual dalam program keluarga berencana dan kesehatan ibu.(110) Meskipun adanya upaya-upaya ini, Amnesty International khawatir bahwa tindakan-tindakan ini mungkin tidak menjangkau perempuan dan para gadis PRT, karena mereka tinggal dalam lingkungan yang terisolasi dan tidak memiliki akses ke forum-forum publik(lihat 4.2.5 dan 5.3).



Sehubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi remaja, Komite tentang Hak-hak Anak menyatakan bahwa:


"negara-negara harus memberikan kepada para remaja akses terhadap informasi seksual dan reproduksi, termasuk tentang keluarga berencana dan kontrasepsi, bahayakehamilan di usia terlalu muda, pencegahan HIV/AIDS dan pencegahan serta penanganan penyakit-penyakit yang ditularkan secara seksual (STD). Selain itu, negara-negara anggota harus menjamin bahwa mereka mempunyai akses terhadap informasi yang tepat, tanpa menghiraukan status perkawinan mereka dan apakah orang tua atau wali mereka mengizinkan. Gadis-gadis remaja harus memiliki akses pada informasi tentang bahaya yang diakibatkan oleh perkawinan dan kehamilandi usia terlalu muda, dan mereka yang hamil harus diberi akses pada pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan khusus mereka."(111)



Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), korban kekerasan lebih mungkin menderita berbagai masalah kesehatan termasuk depresi, gelisah, simptom psikosomatis, kesulitan makan, dan disfungsi seksual. Mereka juga berada dalam risiko yang meningkat terhadap penyakit yang ditularkan secara seksual, kehamilan yang tidak direncanakan dan berbagai masalah ginekologi termasuk penyakit panggul yang kronis dan sakit ketika berhubungan badan.(112)


Amnesty International yakin tentang perlunya sebuah program pendidikan skala besar tentang hak-hak seksual dan reproduksi, untuk menjamin bahwa para PRT memiliki akses penuh terhadap informasi tentang keluarga berencana dan kontrasepsi, kawin paksa, perkawinan dan kehamilan di usia terlalu muda, pencegahan HIV/AIDS dan penyakit-penyakit yang ditularkan secara seksual yang lain, dengan mempertimbangkan kerentanan gadis dan perempuan PRT terhadap kekerasan yang berbasis gender termasuk perkosaan, pelecehan seksual dan trafficking (lihat 4.2). Informasi tentang hak-hak reproduksi dan seksual penting untuk membuat para korban pelanggaran seksual bisa lebih mengerti tentang apa yang telah terjadi pada mereka, dan ke mana mendapatkan pelayanan medis serta bentuk-bentuk bantuan lain.


Seperti yang telah dikatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), "penting untuk menangani keengganan yang ditunjukkan oleh perempuan yang mengalami pelanggaran untuk mencari bantuan".Untuk melakukannya, jawaban medis terhadap kekerasan terhadap perempuan harus diintegrasikan ke dalam semua area penanganan (misalnya pelayanan darurat, pelayanan kesehatan reproduksi seperti perawatan sebelum melahirkan, keluarga berencana dan penanganan pascaaborsi, pelayanan kesehatan mental, dan pelayanan yang berhubungan dengan HIV dan AIDS). Apabila penyelenggara pelayanan dilatih dengan tepat, dan sadar serta mau menangani masalah kekerasan dan pemaksaan, pelayanan kesehatan seksual dan reproduktif juga bisa dipakai sebagai titik awal bagi pengidentifikasian dan pemberian bantuan terhadap perempuan yang berada dalam situasi buruk, dan untuk pemberian pelayanan rujukan atau bantuan.(113)


5.2 Standar hidup yang tidak layak


"Setiap orang berhak untuk memiliki standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan yang layak, dan untuk peningkatan kondisi kehidupan secara terus-menerus."(114)


"Saya tidur di dekat dapur, di belakang. Di situ tidak ada jendela, tidak ada pintu dan tidak ada kasur. Saya ketakutan di sana." (115)


Sejumlah besar PRT hidup dengan kondisi yang tidak layak. Sejumlah dari mereka melaporkan bahwa mereka tidak tidur di kasur, dan dipaksa untuk tidur di dapur, gudang atau kamar-kamar lain yang tidak layak. Mereka merasa tidak aman, dingin dan tidak bahagia tinggal dalam kondisi seperti itu. Bagi mereka yang memiliki kamar tidur sendiri banyak yang merasa tidak aman karena kamar tersebut tidak memiliki pintu atau kunci, dan siapa saja bisa masuk ke kamar mereka kapan saja, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan domestik.


Sebagai negara anggota ICESCR, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menjamin secara progresif bahwa semua PRT dijamin, antara lain, papan, pangan dan sandang. Menurut Komite tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:


"perumahan yang layak harus bisa ditempati, dalam hal memberikan kepada penghuninya ruang yang cukup, dan melindungi mereka dari rasa dingin, lembab, panas, hujan, angin atau ancaman lain terhadap kesehatan".(116) Selanjutnya, "Perumahan yang layak harus berisi fasilitas tertentu yang penting untuk kesehatan, keamanan, rasa nyaman, dan nutrisi".


Walaupun sebagian besar PRT yang diwawancarai diberi pangan dan sandang serta tempat tidur yang layak, namun ada juga yang tidak. Ratna (lihat boks 1) menjelaskan bagaimana dia harus makan makanan sisa setiap hari, dan bahwa dia tidak memiliki pakaian yang cukup. Seorang PRT yang berumur 20 tahun mengatakan bahwa dia harus makan makanan yang kurang gizi setiap hari. "Saya makan makanan yang sama tiap hari, bakmi dengan telur", katanya. "Mereka tidak pernah memberikan buah dan sayur. Saya bosan makan. Kadang-kadang saya berbohong dengan mengatakan bahwa saya sudah makan".(117)


Bila PRT dipecat, mereka sering kehilangan akomodasi mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Seharusnya mereka diberi waktu yang cukup untuk menemukan tempat yang cocok lainnya untuk hidup. Komite tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menekankan bahwa konsep tentang perumahan yang layak harus mempertimbangkan keamanan hukum masa kerja.

5.3 Restriksi terhadap kebebasan bergerak dan berkomunikasi


"Saya kebanyakan tinggal di rumah majikan saya… Mereka takut akan terjadi sesuatu pada saya…bahwa mungkin saya akan hamil… Keluar pada malam hari dilarang [meninggalkan rumah]. Bahkan pada siang hari ada pembatasan. Saya tidak bisa pergi lama dan saya harus melapor setiap kali saya keluar ".(118)


Banyak PRT yang diwawancara mengalami pembatasan terhadap kebebasan bergerak mereka, yang dalam beberapa kasus menjadi kurungan secara paksa. Sebagian dari mereka tidak diperbolehkan pergi dari rumah di malam hari. Mereka yang berhasil pergi harus mendapatkan izin sebelumnya, dan memberitahu ke mana serta dengan siapa mereka pergi. Hanya dalam beberapa contoh yang jarang bahwa mereka diberi kunci rumah. Beberapa majikan mengatakan bahwa mereka merasa tidak ada alasan bagi pembantu untuk pergi keluar. PRT muda yang belum menikah secara khusus lebih mungkin menjadi sasaran pembatasan keras terhadap kebebasan bergerak mereka dari majikan mereka yang, kata para pekerja tersebut, khawatir mereka ‘bertemu laki-laki muda’, berhubungan seksual dan kemudian hamil.


Menurut pasal 12 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)(119), "Setiap orang yang secara sah berada di wilayah suatu Negara harus, di dalam wilayah negara tersebut, memiliki hak atas kebebasan bergerak".Menurut Komite HAM, "kebebasan bergerak merupakan suatu kondisi yang sangat diperlukan bagi perkembangan bebas seseorang", dan negara-negara anggota ICCPR "harus menjamin bahwa hak-hak yang dijamin dalam pasal 12 dilindungi tidak hanya dari publik tetapi juga dari campur tangan pribadi". (120)


Beberapa PRT yang diwawancarai juga dibatasi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka tidak diizinkan mendapatkan akses yang mudah ke telpon. Beberapa PRT mengatakan bahwa mereka harus minta izin dulu sebelum menelpon, dan umumnya mereka merasa terlalu takut untuk minta izin.


5.4 Restriksi terhadap hak untuk beribadah


Walaupun sebagian besar PRT diizinkan sembahyang dengan bebas di rumah majikan mereka, beberapa PRT bercerita kepada Amnesty International bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk mempraktikkan agamanya. Beberapa PRT Muslim yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka diberi daging babi untuk makan, walaupun hal ini haram bagi agama mereka. Sebagian dari mereka juga dihalangi untuk pergi ke mesjid atau salat lima kali sehari sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Menurut pasal 18 ICCPR:

"Semua orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan yang dipilihnya, dan kebebasan, baik secara individu maupun dalam komunitas bersama yang lain dan di hadapan publik atau tempat pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dengan pemujaan, beribadah, pengamalan dan pengajaran".

Komite HAM dalam Komentar Umumnya tentang pasal 18 telah mengklarifikasikan bahwa

"konsep beribadah meliputi pula aktivitas ritual dan seremonial yang merupakan ekspresi langsung atas suatu kepercayaan, demikian juga berbagai praktik integral terhadap aktivitas semacam itu, termasuk pembangunan tempat-tempat ibadah, penggunaan formula dan obyek ritual, pemajangan simbol-simbol, dan penghormatan terhadap hari libur dan hari istirahat. Penghormatan dan praktik agama atau kepercayaan bisa memasukkan tidak hanya kegiatan seremonial tetapi juga kebiasaan seperti ketaatan atas peraturan soal makanan, pemakaian pakaian yang khusus atau penutup kepala, partisipasi dalam ritual-ritual yang diasosiasikan dengan tingkat-tingkat kehidupan tertentu, dan penggunaan bahasa khusus yang biasa dipakai dalam sebuah kelompok".

6. Rekomendasi kepada Pihak Berwenang Indonesia


Rekomendasi-rekomendasi berikut ditujukan kepada: Presiden Indonesia; Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi; Menteri Kehakiman dan HAM; Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; Menteri Kesehatan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendidikan Nasional; Parlemen Nasional; dan pihak-pihak berwenang regional yang relevan.

6.1 Kecaman resmi dan larangan pelanggaran


  1. Secara resmi mengakui dan secara publik mengutuk semua pelanggaran HAM terhadap PRT, termasuk diskriminasi berbasis gender, kekerasan psikologis, fisik dan seksual serta pelanggaran HAM lain yang ditujukan kepada mereka;

  2. Menjamin bahwa PRT diakui secara hukum sebagai pekerja dan bisa menikmati semua hak yang ada dalam undang-undang dan standar internasional, termasuk ICCPR, ICESCR dan konvensi-konvensi ILO yang relevan;

  3. Menjamin bahwa undang-undang secara eksplisit melarang dipekerjakannya anak-anak di bawah umur 15 sebagai PRT, dan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun tidak disertakan dalam bentuk-bentuk buruh anak yang terburuk, seperti disebutkan dalam CRC dan konvensi ILO No. 138 dan 182;

  4. Menjamin bahwa undang-undang melarang restriksi terhadap hak-hak PRT untuk berkumpul, perundingan kolektif dan kebebasan bergerak;

  5. Segera melakukan survei yang teliti, untuk mengetahui jumlah PRT di setiap provinsi di Indonesia. Melalui sensus yang akan datang mengumpulkan data tentang jenis kelamin, umur, asal, latar belakang sosial ekonomi serta kondisi hidup dan pekerjaan mereka.

6.2 ‘Toleransi nol’ untuk Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga Perempuan


  1. trparMempublikasikan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelayanan-pelayanan yang relevan, seperti bagian gender yang baru-baru ini dibentuk di kantor-kantor polisi, kepada para PRT, majikan mereka dan agen-agen perekrut PRT, termasuk melalui media;

  2. Melakukan pelatihan untuk menjamin para praktisi hukum, termasuk para hakim dan jaksa, dan polisi diberitahu secara penuh tentang isi dan penerapan UU KDRT;

  3. Menyadarkan polisi bahwa keputusan mereka untuk melanjutkan investigasi tidak boleh terpengaruh apakah kompensasi telah ditawarkan atau diterima;

  4. Pengadilan harus menggunakan semua ketetapan yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU KDRT guna meminimalkan trauma dan rasa takut yang dialami para korban serta saksi, dan untuk memberikan perlindungan yang tepat bagi apra korban dan saksi;

  5. Menjamin bahwa respons medis terhadap kekerasan terhadap perempuan diintegrasikan ke dalam semua area perawatan (misalnya pelayanan darurat, pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan mental, pelayanan yang berhubungan dengan HIV dan AIDS).

6.3 Kondisi kerja yang layak bagi semua pekerja


  1. Menjamin bahwa legislasi khusus yang mengatur hak-hak tenaga kerja bagi PRT berisi ketetapan-ketetapan yang konsisten dengan hukum internasional, dan tidak kurang baik dibandingkan dengan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Legislasi seperti itu harus berisi ketetapan-ketetapan yang menjamin perlindungan yang setara terhadap hak-hak PRT sehubungan dengan:


  1. Pembatasan yang masuk akal dalam hal jam kerja melalui jam kerja maksimum yang didefinisikan dengan jelas per 24 jam dan per minggu;

  2. Standar yang jelas untuk menjamin remunerasi yang layak, untuk menjamin adanya kehidupan yang bermartabat;

  3. Kondisi-kondisi untuk bekerja malam hari dan bekerja lembur, termasuk kompensasi yang layak dan masa istirahat selanjutnya yang pantas;

  4. Istirahat mingguan dan periode cuti harus didefinisikan dengan jelas (cuti tahunan, hari libur umum, cuti sakit dan cuti hamil);

  5. Standar tentang pemutusan hubungan kerja;

  6. Akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan, termasuk pengadilan;


  1. Secara aktif mencari partisipasi PRT dan perwakilan mereka, demikian juga agen-agen PRT dan perwakilan majikan dalam proses perancangan;

  2. Membangun model kontrak untuk pekerjaan PRT dengan perwakilan-perwakilan majikan, agen PRT dan PRT;

  3. Mengakui hak PRT terhadap perundingan kolektif dan kebebasan berasosiasi, dan menjamin bahwa hak-hak ini tidak dihalangi oleh majikan;

  4. Menjamin bahwa regulasi-regulasi regional yang menyinggung PRT sesuai dengan standar internasional dan nasional tentang hak-hak pekerja, dan dipublikasikan dengan luas;

  5. Menjamin bahwa para majikan dari PRT sadar penuh akan kewajiban mereka sesuai dengan standar perburuhan;

  6. Segera menyebarkan pedoman tentang ‘pelarangan buruh anak’ yang baru-baru ini telah disahkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

6.4 Menjamin perlindungan terhadap hak-hak lain


  1. Mengambil tindakan untuk menjamin bahwa PRT menikmati kebebasan bergerak dan kebebasan berkomunikasi;

  2. Mengambil tindakan untuk menjamin adanya pendidikan gratis dan wajib bagi anak-anak sampai umur 15 tahun;

  3. Mengambil tindakan untuk menjamin supaya majikan menghormati hak PRT terhadap pendidikan, mengambil tindakan positif untuk memungkinkan dan membantu PRT menikmati hak terhadap pendidikan;

  4. Merencanakan program pendidikan tentang hak-hak seksual dan reproduksi guna memberikan akses kepada para PRT untuk mendapatkan informasi tentang keluarga berencana dan kontrasepsi, kawin paksa, perkawinan dan kehamilan di usia dini, pencegahan HIV/AIDS dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan seksual;

  5. Mengambil tindakan untuk menjamin bahwa semua hak asasi manusia PRT dihormati, dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka seperti hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, termasuk sandang, pangan dan papan yang layak;

  6. Menjamin bahwa pemeliharaan kesehatan tersedia, bisa diakses, bisa diterima secara progresif dan dalam kualitas yang layak. Mengambil langkah segera dan konkret untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun termasuk PRT yang tidak mempunyai akses kepada pemeliharaan kesehatan karena ketidakmampuan untuk membayar;

  7. Mengambil tindakan untuk menjamin bahwa PRT bebas beribadah di rumah majikan dan di tempat-tempat ibadat, dan bahwa mereka tidak menjadi sasaran diskriminasi dalam bentuk apa pun karena agama yang mereka anut.



(1) Wawancara tanggal 28 Februari 2006, di Jakarta. Semua nama PRT yang diwawancarai telah diubah untuk menjamin keamanan mereka, dan semua kesaksian telah diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.


(2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Pasal 7 dan 8.


(3) Lihat Ramirez-Machado, José Maria, Domestic work, conditions of work and employment: A legal perspective (Pekerjaan rumah tangga, kondisi kerja dan pekerjaan: Satu perspektif hukum), International Labour Organization (ILO), Conditions of Work and Employment Series (Seri Kondisi Kerja dan Pekerjaan) No. 7, 2003, hal. 9-15, http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/7cws.pdf(selanjutnya Ramirez-Machado, penelitian ILO, 2003).


(4) Lihat International Catholic Migration Commission (ICMC), Trafficking of Women and Children in Indonesia (Trafficking perempuan dan anak-anak di Indonesia), Mei 2003.


(5) Survei dilakukan oleh Universitas Indonesia dan Program Internasional untuk Penghapusan Buruh Anak (IPEC) ILO. Lihat ILO, Bunga-bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indonesia (Flowers on the Rock: Phenomenon of Child Domestic Workers in Indonesia), 2004.


(6) Lihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Panduan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak (Policy pilot for the protection of child domestic workers), 2006, hal. 16.


(7) Di Indonesia tidak ada garansi hukum terhadap pendidikan gratis. Pemerintah mengakui bahwa tidak semua anak mampu pergi ke sekolah lanjutan karena tingginya uang sekolah, tidak bisa diakses, dan adanya sistem seleksi yang berdasarkan pada area (catchment areas). Lihat laporan periodik kedua dari negara anggota tahun 1997: Indonesia, UN Committee on the Right of the Child, UN Doc. CRC /C/65/Add.23, 7 Juli 2003, para. 321.


(8) Lihat Pasal 2(1) dan 28.


(9) Pasal 5 Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


(10) Lihat: http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=611&crid=


(11) Kombinasi laporan periodik keempat dan kelima dari negara anggota CEDAW: Indonesia, UN Doc. CEDAW/C/IDN/4-5, 27 Juli 2005, para. 45. Juga lihat para. 52: " Meskipun adanya usaha-usaha yang dilakukan, peranan jenis kelamin perempuan dan penstereotipan tetap merupakan tantangan besar bagi pengimplementasian Konvensi ini." Dan para 96: "Di tingkatan sekolah dasar, tidak ada jurang jenis kelamin antara anak lelaki dan perempuan, tapi jurang ini ada di tingkatan pendidikan yang lebih tinggi: anak perempuan yang menyelesaikan sekolah tinggi mencapai hanya 12,8 persen sementara anak lelaki mencapai 17,5 persen. Juga ada jurang perbedaan yang signifikan yang sama sehubungan dengan angka buta huruf untuk kedua jenis kelamin di daerah perkotaan dan perdesaan. Statistik yang dikompilasi oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk tahun 1999/2000 mengemukakan bahwa persentase mereka yang putus sekolah di tingkatan dasar adalah 3 persen. Di tingkat sekolah menengah pertama, persentase putus sekolah 4,1 persen sementara di tingkat sekolah menengah atas 3 persen, sebagian besar adalah perempuan. Oleh karena hal ini sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik."


(12) Kombinasi laporan periodik keempat dan kelima dari negara anggota CEDAW: Indonesia, UN Doc. CEDAW/C/IDN/4-5, 27 Juli 2005, para 95 "Ketidaksetaraan gender juga tetap terefleksikan di keseluruhan aktivitas pendidikan seperti dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dalam buku teks pegangan maupun dalam alat-alat pembantu pengajaran."


(13) UN Doc. CEDAW/C/IDN/4-5, Juli 2005, lihat para 48 dan 53.


(14) Lihat UNICEF, "Fact-sheet – girls’ education in Indonesia" (Lembar Fakta – pendidikan anak perempuan di Indonesia), 2003.


(15) Hasil pendahuluan dari Survei Tenaga Kerja Nasional yang dilaporkan dalam: World Bank, Indonesia: Economic and Social Update (Indonesia: Pembaharuan Ekonomi dan Sosial), Oktober 2005, hal. 16.


(16) Wawancara dengan Surabaya Child Crisis Center (SCCC), 8 Maret 2006, Surabaya.


(17) Konvensi tersebut menetapkan pihak-pihak negaralah yang mendeklarasikan umur minimum sehingga "tidak ada seorang pun di bawah umur tersebut yang bisa diterima atau boleh bekerja untuk pekerjaan apa pun" (pasal 1).


(18) Umur untuk menyelesaikan wajib belajar harus sama dengan umur minimum untuk bekerja menurut Konvensi ILO no. 138. Ketika Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 138, di situ disebutkan secara khusus umur 15 tahun, yang berarti bahwa umur minimum umum untuk bekerja adalah 15 tahun, dan pendidikan yang gratis dan wajib harus dijamin di Indonesia sampai umur 15 tahun.


(19) Survei Ekonomi Nasional tahun 2002. Dikutip dari UNICEF, "Fact sheet – girls’ education in Indonesia" (Lembar Fakta pendidikan anak perempuan di Indonesia), 2003. http://www.unicef.org/indonesia/girls_education_fact_sheet_final_ENG_1_.pdf#search=%22girls%20indonesia%20education%2015%20years%20old%22.


(20) Lihat Human Rights Watch, Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia (Selalu Tersedia: Pelanggaran dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia), Juni 2005.


(21) Lihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Panduan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak, 2006, hal. 16.


(22) Lihat peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7/1983 tentang pembentukan ‘Rukun Tetangga’ (RT) dan ‘Rukun Warga’ (RW).


(23) Nama-nama pelaku dan tempat telah disembunyikan untuk melindungi para korban dari pembalasan dendam.


(24) The Jakarta Post, 10 Mei 2006.


(25) Intervensi ini adalah karena kekerasan semacam itu memenuhi semua persyaratan definisi tentang penyiksaan, termasuk tujuan yang dilarang seperti diskriminasi atau hukuman. Lihat misalnya Radhika Coomaraswamy, UN Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, Laporan kepada Komisi HAM, UN Doc. E/CN.4/1996/53, 6 Februari 1996, paras. 42-50.


(26) Wawancara pada tanggal 26 Februari 2006, Jakarta.


(27) Rekomendasi Umum CEDAW 19, A/47/38.


(28) Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan menjelaskan tentang pelecehan seksual sebagai suatu bentuk kekerasan dalam masyarakat, suatu bentuk diskriminasi seks, dan suatu serangan terhadap seksualitas perempuan yang memberikan pengekalan bahwa perempuan berada dalam posisi bawahan dalam masyarakat. Radhika Coomaraswamy, Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, Laporan kepada Komisi PBB tentang HAM, UN Doc. E/CN.4/1995/42, 22 November 1994. Juga lihat Deklarasi PBB tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 2.


(29) Penelitian ini memasukkan bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut: kekerasan dalam rumah tangga (tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keluarga dan oleh inividu yang akrab dengan korban), kekerasan dalam masyarakat (tindakan kekerasan yang dilakukan di luar rumah tangga, misalnya di tempat kerja) dan Kekerasan Terhadap Perempuan sehubungan dengan negara (tindakan kekerasan yang dilakukan karena kegagalan negara menjunjung komitmen hukumnya dan Kekerasan Terhadap Perempuan di daerah konflik). Lihat Komnas Perempuan, "Violence against women 2005: domestic violence and restrictions in the name of morality (KekerasanTerhadap Perempuan2005: kekerasan dalam rumah tangga dan pembatasan dengan menggunakan alasan moral)",


http://www.komnasperempuan.or.id/public/KP%20Annual%20Notes%202006%20_1_.pdf, 2006.


(30) Pasal 1, Deklarasi PBB tentang Eliminasi Kekerasan Terhadap Perempuan.


(31) Pasal 2, Deklarasi PBB tentang Eliminasi Kekerasan Terhadap Perempuan.


(32) Indonesia meratifikasi CEDAW pada tahun 1984.


(33) Pemerintah Indonesia, Komitmen dan janji secara sukarela Indonesia di bidang hak asasi manusia, Doc. Ref. 306/SOC 101/IV/06, 28 April 2006, http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/indonesia.pdf


(34) Lihat situs internet LBH Apik, pada http://www.lbh-apik.or.id/gd-legislative%20advocacy.htm.


(35) Terjemahan resmi tersedia pada http://www.komnasperempuan.or.id/public/UU%20No%2023%202004%20PKDRT-%20English.pdf. Untuk versi asli, lihat Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.


(36) Dari 45 kasus, 10 kasus mengakibatkan dijatuhkannya hukuman; lima berupa hukuman antara enam dan delapan tahun penjara, dan satu hukuman penjara maksimum 12 tahun. Dari 257 kasus yang ditangani oleh Bagian Perempuan Polisi Metropolitan Jakarta antara April 2001 dan April 2002, hanya 18 persen berhasil masuk ke pengadilan; hampir 20 persen dari kasus-kasus itu dipengaruhi oleh keengganan para korban perempuan untuk mengajukan pengaduan resmi dan penarikan kembali pengaduan tersebut kemudian.


(37) Wawancara tanggal 6 Maret 2006.


(38) Polisi mengelola lebih dari 200 "ruang krisis khusus" atau "bagian perempuan" di seluruh Indonesia, tempat para petugas kepolisian perempuan menerima laporan dari para korban perempuan dan anak tentang serangan seksual dan trafficking, dan tempat korban akan ditampung untuk sementara. Dari Departmen Luar Negeri AS, "Country reports on human rights practice (Laporan negara mengenai praktik hak asasi manusia)", Indonesia, Maret 2006,


http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61609.htm.


(39) Lihat Pelapor Khusus PBB tentang kemandirian hakim dan pengacara, Laporan ke Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia tentang misi ke Indonesia tanggal 15-24 Juli 2002, UN Doc. E/CN.4/2003/65/Add.2, 13 Januari 2003.


(40) Lihat situs internet LBH Apik, pada http://www.lbh-apik.or.id/gd-legislative%20advocacy.htm.


(41) Jika mereka bertentangan satu dengan yang lainnya, undang-undang yang paling spesifik yang relevan dengan tindak pidana itu yang akan diutamakan.


(42) Pasal 1 (4) UU No.23/2004 Undang-undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT, terjemahan resmi dalam bahasa Inggris terdapat di http://www.komnasperempuan.or.id/public/UU%20No%2023%202004%20PKDRT-%20English.pdf. Versi aslinya bisa didapatkan di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, nomor 4419.


(43) Pasal 35 (1-3) dan Pasal 38 (1-2), UU No.23/2004 tentang KDRT.


(44) Menurut bab 7 (2) UU No.39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia, ketetapan traktat-traktat internasional yang menyangkut hak asasi manusia dan yang telah diratifikasi Indonesia menjadi bagian undang-undang dalam negeri.


(45) Lihat khususnya delapan standar ILO yang telah diratifikasi Indonesia: Konvensi Kebebasan Berasosiasi dan Perlindungan Hak Berorganisasi (No. 87); Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Kolektif (No.98); Konvensi Kerja Paksa (No.29); Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (No.105); Konvensi Usia Minimum(No. 138); Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (No. 182); Konvensi Pengupahan yang Sama (No.100); dan Konvensi sehubungan Penghapusan Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (No.111). Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi ILO tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (No. 88), Rekomendasi Perumahan Pekerja (No.115) dan Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan (No. 81).


(46) ICCPR, pasal 26.


(47) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13/2003 Mengenai Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) 25 Maret 2003, mukadimah, paragraf d. Terjemahan dalam Bahasa Inggris bisa dilihat dalam situs internet Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, http://www.nakertrans.go.id/perundangan/undang-undang/UU-13_eng.pdf.


(48) Pasal 1 (4-6), UU Ketenagakerjaan No. 13/2003


(49) Dalam wawancara dengan para pejabat dari Departemen Tenaga Kerja, Amnesty International diberitahu bahwa PRT sama sekali tidak tercakup dalam semua Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan tidak merupakan tanggung jawab departemen tersebut.


(50) Pasal 35 (3), UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, 25 Maret 2003, mukadimah, paragraf d. Terjemahan dalam bahasa Inggris tersedia di situs internet Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. http://www.nakertrans.go.id/perundangan/undang-undang/UU-13_eng.pdf


(51) Pasal 186 (1) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan


(52) Mukadimah, paragraf d, UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.


(53) Kesaksian, Jakarta, 20 Juli 2006.


(54) Wawancara, 5 Maret 2006, Surabaya.


(55) Wawancara, 5 Maret 2006, Surabaya.


(56) Lihat Ramirez-Machado, penelitian ILO, 2003, hal.15.


(57) The Jakarta Post, 27 April 2006.


(58) Lihat Ramirez-Machado, penelitian ILO, 2003, hal. 55-62.


(59) Wawancara, 4 Maret 2006, Jakarta.


(60) Wawancara dengan Dewi, Jakarta, 26 Februari 2006.


(61) Pasal 1.1 Rekomendasi tentang Pengurangan Jam Kerja, 1962 (No. 116).


(62) Blackett, Adelle, Making domestic work visible: the case for specific regulation (Membuat pekerjaan rumah tangga terlihat: kasus untuk peraturan khusus), ILO, 2000, Chapter 4, Hours of Work. Lihat: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/infocus/domestic, dan Ramirez-Machado, penelitian ILO, 2003, pp. 19-22.


(63) Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (pasal 77) tahun 2003, para pekerja seharusnya tidak bekerja lebih dari tujuh jam per hari atau 40 jam per minggu, selama enam hari kerja per minggu, atau delapan jam per hari atau 40 jam per minggu, untuk lima hari kerja per minggu. Walaupun ketetapan ini tidak diterapkan untuk bisnis-bisnis tertentu, bila pengusaha menginginkan supaya pekerjanya bekerja lebih lama, mereka diharuskan untuk memberikan persetujuan para pekerjanya, membayar uang lembur mereka, dan tidak meminta mereka bekerja lembur lebih dari tiga jam dalam sehari atau 14 jam dalam seminggu.


(64) Konvensi ILO tentang Kerja Malam, 1990 (No. 171) dan Rekomendasi (No. 178) yang bisa diterapkan kepada pekerja rumah tangga (PRT), meminta adanya tindakan khusus yang dilakukan bagi pekerja malam untuk melindungi kesehatan mereka, serta membantu mereka untuk memenuhi kewajiban keluarga dan sosial mereka, memberikan kesempatan bagi peningkatan keterampilan kerja, dan memberikan kompensasi yang layak kepada mereka.


(65) Wawancara pada tanggal 8 Maret 2006, Surabaya


(66) Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan (pasal 75), para pekerja tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari-hari libur umum, kecuali jika jenis dan sifat pekerjaan mereka yang harus dilakukan secara terus-menerus, atau ada perjanjian khusus di antara pekerja dan pengusaha. Mereka harus menerima upah lembur untuk pekerjaan semacam itu.


(67) Lihat Ramirez-Machado, penelitian ILO, 2003, hal. 42-45.


(68) Lihat Penjelasan untuk Bab 10 dari Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh yang secara khusus menyebutkan tentang hak pekerja rumah tangga (PRT) untuk berasosiasi, dikutip dalam ILO Jakarta, "The Regulation of Domestic Workers in Indonesia, Current laws, International Standards and Best Practices" (Regulasi PRT di Indonesia, Undang-undang yang kini berlaku, Standar-standar internasional dan Praktik-praktik terbaik), hal. 11.


(69) Lihat juga Konvensi No. 87: Kebebasan Asosiasi dan Konvensi Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi (1948), Konvensi No. 98: Hak untuk Berorganisasi dan Konvensi Perundingan Kolektif (1949), serta pasal 104 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.


(70) Wawancara dengan Susi Apriyanti, Ketua Serikat Buruh Tunas Mulia, Yogyakarta, 21 Maret 2006.


(71) Wawancara, 9 Maret 2006, Surabaya.


(72) Lihat Human Rights Watch, Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia (Selalu Tersedia: Pelanggaran dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia), Juni 2005, dan ILO, Bunga-bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indonesia, 2004, hal. 109-110.


(73) Lihat World Health Organization, "Macroeconomics and Health initiatives in Indonesia (Makroekonomi dan Inisiatif Kesehatan di Indonesia) " http://www.who.int/macrohealth/action/Indonesia_finalreport.pdf, April 2006


(74) Lihat Sub-Bagian 5, Keamanan dan Kesehatan yang berhubungan dengan Pekerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan.


(75) Beberapa konvensi ILO membahas tentang kesehatan pekerja perempuan yang menjadi ibu, khususnya tentang kondisi kerja yang berbahaya dan tentang diskriminasi yang berhubungan dengan kehamilan, termasuk Konvensi Perlindungan Kehamilan, No. 3 (1919), 103 (1952) dan 183 (2000), dan Rekomendasi Perlindungan Kehamilan, No. 95 (1952).


(76) Piagam PBB (Pasal 1, 13 dan 55(b) dan 55(c)); Deklarasi Universal tentang HAM (pasal 2); ICCPR (Pasal 2(1) dan 3); ICESCR (Pasal 2(3) dan 3). Piagam PBB merupakan traktat yang mengikat semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia.


(77) Lihat juga ICESCR: "Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama periode yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama periode tersebut, para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan bayaran atau cuti dengan tunjangan jaminan sosial yang layak" (pasal 10.2).


(78) Kementrian ini mendefinisikan kekerasan ekonomis sebagai penahanan pemberian upah dan upah yang tidak memadai.


(79) Lihat Human Rights Watch, Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia (Selalu Tersedia: Pelanggaran dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia), Juni 2005.


(80) CRC telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Lihat juga ICESCR, yang memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi ekonomi dan sosial, dan pekerjaan yang berbahaya, dan meminta negara untuk menentukan batas umur bagi anak untuk bekerja (pasal 10.3).


(81) Pasal 3, ILO Worst Forms of Child Labour Convention (Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (No.182).


(82) Lihat ILO-IPEC, Facts on Child Domestic Labour (Fakta tentang PRT Anak), Jenewa, Maret 2003, http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/factsheets/fs_domesticlabour_0303.pdf


(83) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 23/2002.


(84) Lihat Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Panduan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak, 2006, hal. 16.


(85) Di Indonesia, anak-anak di bawah umur 15 dan 18 tahun boleh bekerja dengan syarat-syarat tertentu.


(86) Inter Press Service, "Indonesia: Law awaited to protect child domestic workers (Indonesia: Hukum dinantikan untuk melindungi PRT anak)", 12 April 2006, www.ipsnews.net/news.asp?idnews=32864


(87) Ramirez-Machado, penelitian ILO, 2003, hal. 69.


(88) Analisis hukum ILO tentang peraturan saat ini yang mempengaruhi PRT di Indonesia, menunjukkan bahwa Peraturan Setempat Jakarta tentang Peningkatan Kesejahteraan PRT, walaupun memberikan standar untuk melindungi PRT, tidak dikenal dengan baik dan nilai legalnya tidak jelas, mengingat bahwa peraturan ini diloloskan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lihat ILO Jakarta, "the regulation of domestic workers in Indonesia, current laws, International Standards and Best Practices ((Regulasi PRT di Indonesia, undang-undang yang kini berlaku, Standar-standar internasional dan praktik-praktik terbaik)", http://www.ilo.org/public/english/region/asro/jakarta/download/dwregulation.pdf, Juni 2006.


(89) Lihat ILO Jakarta, "the regulation of domestic workers in Indonesia, current laws, International Standards and Best Practices ((Regulasi PRT di Indonesia, undang-undang yang kini berlaku, Standar-standar internasional dan praktik-praktik terbaik)", hal. 17.


(90) Agen PRT harus menjamin bahwa para majikan memberikan kepada para PRT akomodasi, pelatihan, pemeliharaan kesehatan, minimum 6 bulan kerja, pilihan pekerjaan dan sebuah kontrak tertulis. Begitu juga para majikan diharuskan memberikan gaji, makanan, minuman, cuti tahunan, satu set baju baru per tahun, tempat layak untuk tidur, perlakuan yang manusiawi, kesempatan beribadah, pemeliharaan kesehatan dasar, pendaftaran ke lurah dan pendaftaran ke Kantor Tenaga Kerja (bila tidak menggunakan agen). Lihat ILO Jakarta, "the regulation of domestic workers in Indonesia, current laws, International Standards and Best Practices ((Regulasi PRT di Indonesia, undang-undang yang kini berlaku, Standar-standar internasional dan praktik-praktik terbaik)", hal. 16.


(91) Lihat "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: … Tahun… Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga"


(92) http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/7cws.pdf, hal. 14.


(93) Lihat contoh Afrika Selatan dan Filipina untuk model praktik yang baik di ILO Jakarta, "The Regulation of Domestic Workers in Indonesia, Current Laws, International Standards and Best Practices ((Regulasi PRT di Indonesia, undang-undang yang kini berlaku, Standar-standar internasional dan praktik-praktik terbaik)", hal. 28-38 dan Ramirez-Machado, Penelitian ILO, 2003.


(94) Sejumlah persyaratan harus diisi sebelum agen PRT atau majikan pribadi diberi kuasa untuk merekrut seorang PRT yang berumur antara 15 dan 17 tahun (misalnya mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin orangtua, menjamin bahwa PRT bisa membaca dan menulis, bahwa PRT tidak akan bekerja di malam hari, bahwa PRT akan memiliki kesempatan untuk belajar, dll.)


(95) Termasuk pula di dalamnya hak mendapatkan istirahat yang mencukupi, hak untuk lingkungan kerja yang sehat dan aman, hak untuk membentuk atau bergabung dalam sebuah serikat pekerja, hak untuk mempraktikkan kepercayaan mereka sendiri, dan hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam rumah.


(96) Majikan harus membayar upah sesuai dengan kontrak kerja dan secara bulanan; memberikan istirahat yang cukup; memberikan waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan mereka; memberikan perlindungan untuk menjamin kondisi kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja; memberikan hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan halal; memberikan fasilitas minimum termasuk sandang dan tempat untuk tidur; dan tidak membuat PRT melakukan pekerjaan yang mungkin berbahaya.


(97) Sebuah kontrak tertulis harus memasukkan identitas dari kedua belah pihak, hak dan kewajiban mereka, jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh PRT, kondisi pekerjaan (istirahat, dll.), jam kerja, aspek-aspek relijius, perlindungan kesehatan dan kesejahteraan, mekanisme resolusi pertikaian, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.


(98) The Jakarta Post, 7 September 2006.


(99) Komite tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar umum No.18. Hak untuk bekerja (pasal 6 ICESCR), UN. Doc. E/C.12/GC18, 6 Februari 2006.


(100) Panel Pusat Penyelesaian Pertikaian Industrial (P4P) pada tahun 1959 menyatakan bahwa pertikaian yang melibatkan PRT berada di luar sistem yurisdiksi resolusi pertikaian pekerjaan formal. Lihat Ramirez-Machado, Penelitian ILO, 2003, hal. 11.


(101) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.


Lihat: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/67355/64259/F716574065/IDN67355.PDF.


(102) Hak untuk adanya pemulihan (remedy) yang efektif yang secara tidak langsung menyatakan bahwa hak untuk mencari dan mendapatkan reparasi penuh, termasuk restitusi, kompensasi, kepuasan, rehabilitasi dan garansi akan tidak ada pengulangan. "Sesuai dengan undang-undang rumah tangga dan kewajiban legal internasional, sebuah negara harus memberikan reparasi atau ganti rugi kepada korban untuk tindakan atau kelalaian yang bisa dihubungkan dengan negara dan merupakan pelanggaran besar terhadap undang-undang HAM internasional atau pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan." Prinsip 15 dari Prinsip-prinsipdasar dan pedoman tentang hak untuk adanya pemulihan (remedy) dan reparasi bagi para korban pelanggaran berat undang-undang HAM internasional dan pelanggaran serius terhadap undang-undang kemanusiaan internasional, yang diadopsi oleh Komisi HAM dalam Resolusinya No. 2005/35, 19 April 2005.


(103) Lihat Ramirez-Machado, penelitian ILO, 2003, hal. 70.


(104) Paragraf 96 tentang Platform Aksi Beijing, perjanjian antarpemerintah yang tercapai pada akhir Konferensi Dunia PBB Keempat tentang Perempuan, 1995.


(105) ICESCR diratifikasi pada tahun 2006.


(106) Komite tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 14: Hak untuk Kesehatan (pasal 12 dari ICESCR), UN Doc. E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000, para. 44.


(107) Kombinasi laporan periodik keempat dan kelima dari negara anggota CEDAW: Indonesia, UN Doc. CEDAW/C/IDN/4-5, 27 Juli 2005, para 131, hal.45.


(108) Pasal 348 KUHP menyatakan, barang siapa yang melakukan aborsi terancam untuk dikenai hukuman sampai lima setengah tahun penjara. Pasal 346, seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya terancam untuk dikenai hukuman sampai empat tahun penjara. Lihat UN Population Division, Department of Economic and Social Affairs, ‘Abortion Policies: A Global Review 2002 (Kebijakan Aborsi: Tinjauan Global 2002)’, www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm.


(109) Kombinasi laporan periodik keempat dan kelima dari negara anggota CEDAW: Indonesia, UN Doc. CEDAW/C/IDN/4-5, 27 Juli 2005, lihat misalnya paras. 130, 135 dan 124


(110) Kombinasi laporan periodik keempat dan kelima dari negara anggota CEDAW: Indonesia, UN Doc. CEDAW/C/IDN/4-5, 27 Juli 2005, paras. 129, 135 dan 139, hal. 44, 46 dan 47.


(111) Komite tentang Hak-hak Anak, Komentar Umum No. 4: Kesehatan dan Perkembangan Remaja dalam Konteks Konvensi tentang Hak-hak Anak, UN Doc. CRC/GC/2003/4, 1 Juli 2003, para. 31.


(112) Lihat http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/index.html.


(113) Penelitian Multinegara WHO tentang Kesehatan Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan, http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/en/index.html.


(114) Pasal 11.1, ICESCR.


(115) Wawancara, 11 Maret 2006, Surabaya.


(116) Komite tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sesi keenam (1991), Komentar Umum No. 4. Hak untuk mendapatkan perumahan yang layak (pasal 11.1 dari ICESCR).


(117) Wawancara, 8 Maret 2006, Surabaya.


(118) Wawancara, 9 Maret 2006, Surabaya.


(119) Indonesia meratifikasi ICCPR pada tahun 2006.


(120) Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sesi Enam puluh tujuh (1999), Komentar Umum No. 27, Kebebasan bergerak (pasal 12 dari ICCPR) paragraf 1 dan 6.




********

Page 32 of 32

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE